SINAR24.COM — Sebanyak 258 kabupaten/kota kini menjalankan sistem Perlindungan Sosial digital berbasis kecerdasan buatan, melonjak dari 153 daerah yang disebut Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus lalu. Pemerintah menargetkan penerapan penuh secara nasional pada Oktober 2026, dengan 4,3 juta data warga miskin sudah terdaftar dari total 50 juta sasaran.
Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Tri Browo, mengungkapkan lonjakan penerapan portal Perlinsos itu saat berbicara di Kantor ANTARA, Jakarta, Jumat. Menurut dia, lebih dari separuh populasi kabupaten/kota di Indonesia sudah masuk ke dalam sistem.
Uji coba sistem dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi. Hingga Juli, jumlahnya baru 43 kabupaten/kota sebelum melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Dari 43 ke 258 Daerah dalam Hitungan Bulan
Percepatan adopsi terjadi setelah Presiden menyampaikan capaian 153 daerah dalam pidato kenegaraan pertengahan Agustus. Cahyo menyebut angka itu sebagai titik tolak sebelum pemerintah mendorong pendaftaran massal di tingkat kabupaten dan kota.
"Per hari ini, ada 258 kabupaten/kota, mungkin 50 persen populasi kabupaten/kota sudah terdaftar," kata Cahyo.
Portal Perlinsos dirancang untuk mendata 50 juta warga miskin. Data yang masuk sejauh ini baru 4,3 juta, artinya masih ada sekitar 45,7 juta jiwa yang belum terverifikasi.
Bukan Hanya Sembako, tapi Juga Pupuk hingga Subsidi Energi
Cahyo menegaskan digitalisasi ini tidak dimaksudkan memangkas jumlah penerima bantuan. Tujuannya memperbaiki ketepatan sasaran agar anggaran lebih efisien dan cakupan bantuan bisa diperluas.
Ke depan, portal yang sama akan menampung beragam jenis program perlindungan sosial. Bukan hanya bantuan sosial dan sembako, tetapi juga bantuan pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, hingga subsidi energi.
"Mungkin sekarang banyak fokusnya masih ke bantuan sosial, bantuan sembako, tapi ke depan bantuan terkait pendidikan, kesehatan, bahkan subsidi energi juga bisa memanfaatkan portal Perlinsos," ujarnya.
Pendekatan per daerah akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di Yogyakarta, misalnya, harga bahan pangan relatif murah sehingga bantuan sembako dinilai kurang tepat. Pemerintah lebih mengarahkan dukungan ke sektor pendidikan mengingat posisi kota itu sebagai kota pelajar.
Untuk wilayah timur Indonesia yang pola konsumsinya lebih banyak sagu ketimbang beras, jenis intervensi juga akan berbeda. Prinsipnya, kata Cahyo, bantuan mengikuti kebutuhan nyata penerima, bukan seragam untuk semua daerah.
Efisiensi Anggaran Diproyeksi Capai Rp200 Triliun
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, sebelumnya menyatakan digitalisasi Perlinsos berpotensi menghemat anggaran hingga Rp200 triliun. Angka itu disampaikannya dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (9/8).
Penghematan muncul karena sistem mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Pendaftaran serta verifikasi calon penerima jadi lebih cepat, dan penyaluran ganda ke satu orang bisa dicegah.
Data yang terhubung antarinstansi juga membuka ruang bagi pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh. Qodari menilai hal ini memperbaiki kualitas pengambilan kebijakan sebelum sebuah program ditetapkan.
Jalan Menuju Penerapan Nasional
Tenggat Oktober 2026 menjadi ujian berikutnya. Dengan 258 dari total 514 kabupaten/kota yang sudah bergabung, pemerintah masih perlu menuntaskan sekitar separuh daerah dalam waktu kurang dari dua tahun.
Tantangan terbesarnya bukan sekadar menambah jumlah daerah, melainkan memastikan 50 juta data warga miskin benar-benar terverifikasi. Sosialisasi ke masyarakat juga disebut Cahyo sebagai pekerjaan rumah, agar publik paham bahwa bantuan pemerintah mencakup lebih dari sekadar beras dan sembako.
