JAKARTA - Isu pembiayaan lingkungan kini semakin mendapat perhatian global seiring meningkatnya tantangan perubahan iklim dan degradasi keanekaragaman hayati.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Inggris menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembiayaan alam berkelanjutan, dengan Provinsi Aceh ditetapkan sebagai model percontohan penerapan pendekatan ekonomi berbasis pelestarian alam.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dalam forum internasional yang digelar di Inggris. Pemerintah Indonesia memandang kemitraan dengan Inggris sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas nasional dalam perlindungan biodiversitas sekaligus mengembangkan skema pembiayaan alam yang berkelanjutan dan inklusif.

Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris dalam Perlindungan Alam

Dalam pernyataannya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, Menteri Hanif menegaskan bahwa kerja sama dengan Inggris memiliki peran penting dalam memperkuat agenda lingkungan Indonesia. Kemitraan tersebut dinilai sebagai platform vital untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan pembiayaan alam berkelanjutan.

"Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang menempatkan alam sebagai fondasi utama justru akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembiayaan alam berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk menjembatani kebutuhan pembangunan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Forum Internasional Dorong Ekonomi Berbasis Alam

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Hanif dalam forum internasional bertajuk “Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond” yang diselenggarakan di Inggris. Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan terkait dalam membangun ekonomi yang mengedepankan perlindungan alam.

Dalam forum tersebut, Aceh diperkenalkan sebagai wilayah yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan alam berkelanjutan. Provinsi ini dinilai memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta pengalaman dalam mengelola bentang alam berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan nature first economy yang dibahas dalam forum tersebut menekankan bahwa pelestarian alam dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung kebijakan yang tepat dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Nasional Perkuat Konservasi

Menteri Hanif juga menyoroti arah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.

"Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar," tutur Menteri Hanif.

Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan memperkuat kawasan konservasi di tengah lanskap produksi, Indonesia berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional.

Aceh sebagai Model Bentang Alam Hidup

Dalam forum internasional tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh diperkenalkan sebagai contoh nyata pendekatan bentang alam hidup. Inisiatif ini mengintegrasikan perlindungan habitat Gajah Sumatra, agroforestri regeneratif, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

PECI dinilai mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek konservasi, ekonomi, dan sosial. Melalui perlindungan habitat satwa liar yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan, masyarakat setempat tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Aceh pun dipandang sebagai model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi tantangan konservasi yang kerap berhadapan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Biodiversitas sebagai Aset Strategis Nasional

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memandang biodiversitas sebagai aset strategis nasional sekaligus fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan biodiversitas menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

Menteri Hanif menjelaskan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kementerian dan lembaga terkait telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Dokumen tersebut menjadi kerangka pengarusutamaan perlindungan alam lintas sektor sekaligus mobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Kerajaan Inggris, The Royal Foundation, WWF, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Indonesia memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, pembangunan kapasitas kredit biodiversitas, serta pemberantasan kejahatan lingkungan.

Kolaborasi ini, kata Menteri Hanif, merupakan bagian penting dari strategi Indonesia untuk menjembatani perlindungan lingkungan dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda lingkungan global.