JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengambil langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional dengan membuka lelang untuk 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan 11 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) pada tahun 2025.
Langkah strategis ini diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan sumber energi bersih dan terbarukan, khususnya panas bumi, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung bauran energi nasional.
"Pemerintah berkomitmen penuh dalam mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pembukaan akses investasi dan partisipasi publik di sektor panas bumi. Melalui proses lelang terbuka yang kami laksanakan di platform GENESIS, diharapkan partisipasi pelaku industri semakin luas dan transparan," ujar perwakilan Ditjen EBTKE dalam siaran resmi, Senin 26 Mei 2025.
Platform Digital GENESIS Jadi Fasilitator
Seluruh proses lelang tahun ini dilakukan melalui Geothermal Energy Information System (GENESIS), sebuah platform digital yang dikembangkan Kementerian ESDM untuk memberikan informasi komprehensif dan transparan terkait wilayah kerja panas bumi di Indonesia.
GENESIS tidak hanya menampilkan data teknis, informasi lokasi, dan potensi cadangan, tetapi juga menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan pelaku industri mengakses informasi secara real time. Platform ini menjadi bagian dari inisiatif transformasi digital di sektor energi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perizinan.
"Dengan hadirnya GENESIS, kami ingin memastikan seluruh proses administrasi dan seleksi dilakukan secara terbuka, cepat, dan bebas dari hambatan birokrasi yang tidak perlu. Ini adalah bentuk reformasi sektor energi yang kami dorong," lanjut pernyataan Ditjen EBTKE.
Daftar Wilayah Kerja Potensial Tahun 2025
Adapun 10 WKP yang ditawarkan dalam lelang tahun ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Setiap WKP memiliki kapasitas potensi panas bumi yang bervariasi, dengan total estimasi potensi mencapai lebih dari 1.500 MW.
Selain itu, 11 wilayah penugasan PSPE akan difokuskan untuk melakukan survei awal terhadap area-area baru yang diproyeksikan memiliki cadangan energi panas bumi tinggi namun belum tersentuh eksplorasi secara maksimal.
"Kami berharap dari 10 WKP dan 11 PSPE yang dilelang tahun ini, dapat menghasilkan proyek-proyek strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050," ujar perwakilan EBTKE.
Meningkatkan Investasi dan Ketahanan Energi
Lelang ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Indonesia menempatkan panas bumi sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memiliki stabilitas pasokan yang tinggi.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, namun baru sebagian kecil yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan investor domestik dan asing untuk mengoptimalkan potensi ini.
"Sumber daya panas bumi di Indonesia sangat melimpah. Yang kita butuhkan adalah komitmen bersama dan keberanian untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang membawa dampak signifikan bagi generasi masa depan," ujarnya.
Dukungan Regulasi dan Insentif
Untuk mendukung keberhasilan lelang dan implementasi proyek panas bumi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk kemudahan perizinan, pembebasan lahan, serta jaminan harga jual listrik panas bumi (feed-in tariff) yang kompetitif.
Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang mendukung investasi EBT tengah direvisi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, integrasi kebijakan lintas sektor juga menjadi perhatian utama agar pengembangan WKP dapat berjalan lancar tanpa hambatan tumpang tindih aturan.
"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat laju investasi panas bumi di daerah-daerah," tegas pejabat Ditjen EBTKE.
Harapan ke Depan
Dengan dibukanya lelang WKP dan PSPE tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak proyek energi bersih yang dikembangkan di Tanah Air. Selain memberi manfaat bagi lingkungan, pengembangan energi panas bumi juga diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon dan pencapaian target net-zero emission pada 2060, Indonesia menempatkan panas bumi sebagai pilar utama dalam strategi dekarbonisasi sektor energi.
"Lelang tahun ini bukan hanya soal bisnis energi, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan masa depan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan untuk anak cucu kita," pungkas pernyataan resmi Kementerian ESDM.
