JAKARTA - Program penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur belum berjalan optimal. Lebih dari 80 persen kota dan kabupaten di provinsi ini belum mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang bertujuan mempercepat pembangunan tiga juta rumah untuk MBR.
SKB Tiga Menteri: Upaya Percepatan Pembangunan Rumah MBR
SKB Tiga Menteri ditandatangani pada 25 November 2024 oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan tiga juta rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya," jelas Mendagri Tito Karnavian.
Kendala Implementasi di Daerah
Meskipun SKB telah diterbitkan, implementasinya di daerah masih minim. Asosiasi pengembang perumahan, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), mengeluhkan lambatnya pelaksanaan SKB di berbagai daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa asosiasi pengembang meminta pertemuan dengan Mendagri karena pelaksanaan SKB belum berjalan di banyak daerah. Sebagai tindak lanjut, Mendagri dan Menteri PKP berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan di beberapa provinsi, termasuk Jawa Timur, pada Mei mendatang.
Dampak terhadap Pengentasan Kemiskinan
Program rumah murah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di Jawa Timur, angka kemiskinan ekstrem telah turun dari 4,4 persen pada 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Namun, masih terdapat 21 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
"Perlu evaluasi menyeluruh agar kita dapat mempercepat program-program penanganan kemiskinan semacam peningkatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu)," tegas Joko, pejabat Pemprov Jatim.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa meskipun rumahnya murah, kualitas bangunan dan infrastruktur dasar tetap harus terjaga dan manusiawi. Pemerintah pusat berharap agar kepala daerah segera menindaklanjuti SKB Tiga Menteri untuk mempercepat pembangunan rumah bagi MBR.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari asosiasi pengembang, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
