JAKARTA - Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Salah satu fokus utama adalah pemulihan Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terputus setelah bencana alam melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Jalur ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah di Ranah Minang, sehingga keterputusannya berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi regional.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan Jalan Malalak. Anggaran tersebut dialokasikan secara bertahap dalam dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027, guna memastikan proses perbaikan berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027,” kata anggota DPR RI Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.
Rincian Anggaran dan Tahapan Pengerjaan
Dari total anggaran yang disiapkan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp370 miliar pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, sisa anggaran akan digunakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pengerjaan pada 2027. Skema bertahap ini dipilih mengingat kompleksitas kerusakan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan jalur tersebut.
Andre menjelaskan, Jalan Malalak memiliki tingkat urgensi tinggi karena menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain itu, jalan ini juga berperan penting sebagai jalur alternatif arus mudik Idul Fitri, khususnya selain jalur Padang–Bukittinggi yang kerap mengalami kepadatan.
“Selama beberapa tahun terakhir, jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi ini menjadi jalur utama arus mudik Idul Fitri,” ujarnya.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Kewenangan
Dalam kondisi normal, Jalan Malalak berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih pengerjaan proyek tersebut. Langkah ini diambil agar proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat,” kata Andre.
Ia menambahkan, keterlibatan langsung pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur vital tersebut, sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah daerah yang juga harus menangani dampak bencana di sektor lain.
Target Fungsional Akhir 2026, Tuntas 2027
Kementerian PU saat ini terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak agar dapat segera difungsikan kembali. Targetnya, jalur tersebut sudah bisa dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026. Namun, Andre mengingatkan bahwa pada tahap awal, belum semua ruas dapat dilalui secara penuh.
“Kendati demikian, jalan itu diperkirakan belum sepenuhnya bisa dilalui terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83,” sebutnya.
Ruas kilometer 78 hingga 83 merupakan bagian dengan tingkat kerusakan paling berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah menargetkan penyelesaian penuh pada segmen tersebut akan dilakukan pada tahun 2027.
“Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027,” tambah Andre.
Anggaran Besar untuk Pemulihan Sumatera Barat
Pemulihan Jalan Malalak merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana di Sumatera Barat. Andre menyebutkan, secara keseluruhan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp18,3 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di provinsi tersebut.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan baru, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak. Dari total anggaran itu, Kementerian PU memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp13,5 triliun, khusus untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan ke sejumlah kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran pascabencana di provinsinya mencapai Rp21,44 triliun. Angka tersebut mencerminkan kebutuhan riil di 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terencana agar proses pemulihan berjalan efektif serta tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi kewenangan, penanganan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan, sehingga diperlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah, pemulihan Jalan Malalak diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan infrastruktur Sumatera Barat pascabencana dan kembali memperlancar aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
