JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mematuhi kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Dalam sebuah pernyataan tegas yang disampaikan di acara Mata Lokal Fest pada Kamis malam 8 Mei 2025, Pramono menegaskan bahwa ASN yang melanggar aturan ini tidak akan mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan selama masa kepemimpinannya.
Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penggunaan angkutan umum massal oleh seluruh ASN dan pegawai Pemprov Jakarta. Menurut Pramono, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan.
Kebijakan Wajib Naik Transportasi Umum: Langkah Untuk Jakarta Lebih Ramah Lingkungan
Pada kesempatan itu, Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu langkah konkrit yang diambil Pemprov Jakarta dalam rangka menanggulangi masalah kemacetan yang sudah lama menjadi masalah utama di ibu kota. “Tujuan dari kebijakan ini adalah agar ASN menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Jakarta sudah terlalu lama terperangkap dalam kemacetan, dan ini saatnya kita mulai mengubah kebiasaan kita,” ujar Pramono dalam acara yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan pejabat di Jakarta.
Menurutnya, dengan semakin banyak ASN yang menggunakan transportasi umum, diharapkan akan ada pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan-jalan Jakarta, yang pada gilirannya akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Pramono juga menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jakarta untuk mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan, yang sejalan dengan program pembangunan infrastruktur publik yang ramah lingkungan.
"Saya ingin ASN Jakarta menjadi contoh dalam penggunaan transportasi umum. Kita harus mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita dan memikirkan masa depan kota ini," ujar Pramono dengan penuh semangat. Gubernur Jakarta ini juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk menciptakan kenyamanan bagi warga Jakarta, tetapi juga sebagai upaya mengurangi beban transportasi yang semakin membebani masyarakat.
Sanksi Tegas Bagi ASN yang Melanggar
Pramono juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak mematuhi aturan ini. "Bagi siapa pun yang melanggar kebijakan ini selama saya memimpin, minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan," tegasnya. Pernyataan ini disampaikan Pramono untuk menegaskan keseriusannya dalam menerapkan kebijakan tersebut serta memastikan agar para ASN benar-benar menjadi teladan dalam berperilaku.
Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 mengatur bahwa setiap ASN dan pegawai Pemprov Jakarta diwajibkan menggunakan angkutan umum massal, seperti bus, kereta api, dan MRT, setiap hari Rabu. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menciptakan kebiasaan yang lebih baik dalam bertransportasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan instruksi tersebut, ASN yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi administratif, yang dapat berimplikasi pada proses kenaikan pangkat mereka. Sanksi ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemprov Jakarta dalam menciptakan perubahan nyata dalam kebiasaan transportasi di ibu kota.
Peran ASN Sebagai Teladan
Dalam pidatonya, Pramono menekankan pentingnya peran ASN sebagai teladan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa sebagai pegawai negeri, para ASN harus menjadi contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal penggunaan transportasi. “Saya ingin para ASN menjadi pelopor dalam menciptakan Jakarta yang lebih bersih dan nyaman. Jika mereka tidak patuh terhadap aturan ini, bagaimana kita bisa berharap masyarakat Jakarta mengikuti jejak yang sama?” tegasnya.
Pramono juga menjelaskan bahwa kebijakan ini seharusnya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan semakin banyaknya orang yang beralih ke transportasi umum, maka Jakarta akan semakin maju dan modern dalam hal transportasi publik. "Ini bukan hanya tentang mengurangi kemacetan, tetapi juga tentang menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali," tambahnya.
Implementasi Kebijakan dan Tantangan yang Dihadapi
Meskipun kebijakan ini telah diterapkan dengan harapan besar, tantangan dalam implementasinya tentu tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai. Di beberapa wilayah Jakarta, penggunaan angkutan umum masih terkendala oleh keterbatasan jumlah armada dan kualitas layanan yang belum sepenuhnya optimal.
Namun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transportasi umum, termasuk memperluas jaringan MRT, LRT, dan TransJakarta. "Kami akan terus melakukan perbaikan dan perluasan layanan transportasi umum agar kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar," ujar Pramono.
Selain itu, masalah sosial seperti kebiasaan masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi umum juga menjadi salah satu tantangan. Meskipun begitu, dengan semakin banyaknya ASN yang mematuhi kebijakan ini, diharapkan akan tercipta perubahan budaya transportasi yang lebih positif di Jakarta.
Harapan Terhadap Masa Depan Transportasi Jakarta
Pramono berharap kebijakan ini dapat menjadi titik balik dalam menciptakan Jakarta yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungan. Ia juga menekankan bahwa perubahan ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. “Kami berharap kebijakan ini bisa menjadi salah satu langkah menuju Jakarta yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan kendaraan pribadi,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Pramono mengajak seluruh ASN dan masyarakat Jakarta untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini dan berperan aktif dalam menciptakan kota yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Jakarta dapat mengatasi masalah kemacetan dan menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan.
Dengan penegakan sanksi yang tegas dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem transportasi umum, diharapkan kebijakan ini akan menjadi langkah besar menuju perbaikan kualitas hidup di Jakarta.
