JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melindungi tenaga kerja informal, khususnya para nelayan, kembali diwujudkan dalam aksi nyata. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara simbolis menyerahkan sebanyak 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Kabupaten Langkat tercatat sebagai daerah penerima terbanyak dalam program ini, yakni sebanyak 1.600 kartu. Penyerahan dilakukan secara simbolis pada Selasa, 6 Mei 2025, di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari tingkat provinsi maupun daerah.

Komitmen Pemprov Sumut: Perlindungan Sosial untuk Pekerja Informal

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa nelayan merupakan bagian penting dari ekosistem ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlindungan sosial terhadap mereka tidak bisa ditunda.

"Nelayan adalah kelompok yang sangat rentan dalam aspek keselamatan kerja maupun ketidakpastian pendapatan. Maka dari itu, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk negara hadir dalam memberikan jaminan sosial kepada mereka," ujar Bobby di hadapan ratusan nelayan yang hadir.

Gubernur juga menyampaikan bahwa penyerahan kartu ini bukanlah akhir dari program, melainkan awal dari rangkaian perlindungan dan edukasi berkelanjutan bagi para nelayan.

“Dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini, kita ingin para nelayan bisa bekerja dengan tenang karena mereka tahu bahwa jika suatu saat terjadi risiko kerja, ada perlindungan yang melindungi mereka dan keluarga,” tegas Bobby.

Langkat Jadi Kabupaten Penerima Terbanyak

Dari total 6.100 kartu yang disalurkan, Kabupaten Langkat menerima alokasi terbanyak, yakni sebanyak 1.600 kartu. Ini mencerminkan besarnya jumlah nelayan aktif di wilayah pesisir tersebut serta dukungan pemerintah daerah dalam mengusulkan kepesertaan mereka dalam skema perlindungan tenaga kerja.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Riky Antony, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, turut menunjukkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong program ini. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, terutama nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), I Nyoman Suarjaya, menyampaikan bahwa penyaluran kartu kepesertaan ini merupakan bagian dari program perlindungan kerja yang ditujukan kepada tenaga kerja sektor informal, yang selama ini belum memiliki jaminan kerja layaknya pekerja formal.

“Program ini adalah wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal, khususnya nelayan,” ujar Nyoman.

Ia menambahkan bahwa dengan menjadi peserta aktif, para nelayan berhak mendapatkan berbagai manfaat, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan program lainnya yang dapat memberikan perlindungan finansial jika terjadi risiko kerja.

“Kami terus mendorong daerah lain di wilayah Sumbagut untuk mereplikasi inisiatif serupa karena manfaatnya sangat besar untuk ketahanan sosial masyarakat pekerja informal,” lanjutnya.

Manfaat Nyata bagi Nelayan

Para nelayan yang hadir dalam acara penyerahan simbolis ini menyambut positif program tersebut. Mereka menilai kartu BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap profesi mereka yang penuh risiko.

“Saya sangat bersyukur dapat kartu ini. Pekerjaan kami di laut sangat berisiko, dan selama ini kalau kecelakaan, kami tanggung sendiri. Sekarang kami merasa lebih aman,” ujar Baharuddin, seorang nelayan asal Pangkalan Susu.

Nelayan lainnya, M. Yasin, menambahkan bahwa program ini juga membuka mata mereka tentang pentingnya jaminan sosial. “Dulu kami pikir BPJS itu cuma buat pegawai kantor atau buruh pabrik. Ternyata nelayan juga bisa dan bahkan sangat perlu,” katanya.

Sinergi Berkelanjutan dengan Pemda

Sekda Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jumlah penerima manfaat, sekaligus memberikan edukasi kepada nelayan agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta.

“Kami menargetkan seluruh nelayan aktif di Langkat bisa terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan. Ini demi keamanan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya,” jelas Sekda Langkat.

Langkah ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Bupati Langkat untuk menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan aman secara sosial.

Pemerintah Dorong Perlindungan Sosial di Sektor Informal

Penyaluran kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif. Menurut data nasional, sektor informal menyumbang lebih dari 50 persen tenaga kerja di Indonesia, namun mayoritas belum terlindungi oleh program jaminan sosial.

Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa Sumatera Utara ingin menjadi provinsi terdepan dalam memastikan bahwa semua pekerja, termasuk di sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang kaki lima, dan tukang ojek, mendapatkan hak yang sama atas perlindungan kerja.

“Kita ingin menjadikan Sumut sebagai role model dalam penerapan perlindungan tenaga kerja menyeluruh. Tidak boleh ada pekerja yang merasa terabaikan,” kata Bobby.

Harapan: Nelayan Aman, Ekonomi Daerah Tumbuh

Dengan adanya kartu kepesertaan ini, pemerintah berharap kesejahteraan dan rasa aman para nelayan dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas dan stabilitas ekonomi di wilayah pesisir.

Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BPJS Ketenagakerjaan, langkah konkret seperti ini diharapkan bisa memperkuat pondasi ekonomi masyarakat bawah yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh sistem perlindungan negara.