JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 di Sulawesi Tengah berlangsung dalam suasana yang berbeda dan penuh makna. Tidak diwarnai dengan aksi unjuk rasa seperti tahun-tahun sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memilih pendekatan dialogis dan inklusif melalui forum “Berani Ngopi” (Ngobrol Produktif), yang digelar di Café Tanaris, Kota Palu, Kamis 1 Mei 2025.

Forum ini mengangkat tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Nasional” dan dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari serikat buruh, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga instansi pemerintah dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gubernur Dengarkan Langsung Keluhan dan Aspirasi Pekerja

Dalam dialog tersebut, Anwar Hafid menyatakan ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pekerja dan stakeholder ketenagakerjaan. Hal ini menurutnya penting sebagai bagian dari proses membangun kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

“Melalui forum ini saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan di lapangan, dan kita cari bersama solusi terbaik untuk masa depan Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya.

Menurut Anwar, pendekatan dialogis seperti ini lebih efektif dibanding hanya menggelar peringatan simbolik. Ia ingin May Day menjadi momentum untuk membangun pemahaman bersama serta menyusun strategi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Program Unggulan “BERANI” untuk Transformasi Sulteng

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga memaparkan sembilan program unggulan yang menjadi andalan pemerintahannya lima tahun ke depan, yang dikemas dalam tagline “BERANI” (Bersama Anwar-Reny). Program tersebut meliputi:

- BERANI CERDAS – Peningkatan kualitas pendidikan

- BERANI SEHAT – Peningkatan layanan kesehatan

- BERANI LANCAR – Perbaikan infrastruktur dan transportasi

- BERANI MENYALA – Kemandirian energi

- BERANI SEJAHTERA – Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

- BERANI BERKAH – Pembangunan berbasis nilai-nilai religius

- BERANI MAKMUR – Penguatan ekonomi kerakyatan

- BERANI HARMONI – Kerukunan sosial dan budaya

- BERANI BERINTEGRITAS – Tata kelola pemerintahan yang bersih

Menurut Anwar, seluruh program ini akan dirancang dan dijalankan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk para pekerja, agar hasil pembangunan benar-benar berdampak bagi semua kalangan.

Sorotan terhadap Dana Bagi Hasil dan Data TKA

Anwar juga menyoroti ketimpangan antara hasil eksploitasi sumber daya alam (SDA) dari Sulawesi Tengah dan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketidakseimbangan ini membuat pembangunan daerah sulit maksimal.

“SDA kita dieksploitasi besar-besaran, tetapi DBH yang kita terima belum sebanding. Ini harus kita perjuangkan bersama ke pusat,” tegas Anwar.

Selain itu, ia mengkritisi data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih tumpang tindih antara lembaga Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), sehingga pengawasan terhadap tenaga kerja asing belum maksimal.

Rencana Pembangunan Balai Latihan Kerja dan PHI

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, Anwar Hafid mengungkapkan rencananya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional di Sulawesi Tengah. Fasilitas ini akan menjadi pusat pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja nasional maupun global.

Tak hanya itu, Anwar juga menegaskan komitmennya untuk membangun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah tersebut. Menurutnya, saat ini para buruh yang mengalami perselisihan dengan perusahaan harus menempuh jarak jauh dan biaya besar untuk menyelesaikan masalah di luar daerah.

“Kita ingin buruh punya akses keadilan yang lebih mudah dan terjangkau. PHI harus hadir di Sulteng untuk melindungi hak-hak pekerja,” jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan Genjot Kepesertaan di Sektor Informal

Sementara itu, dalam forum yang sama, Penjabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, Alias AM, membeberkan tantangan besar yang masih dihadapi dalam menjangkau pekerja sektor informal.

Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 800 ribu pekerja sektor informal di Sulteng, baru sekitar 200 ribu orang yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

“Hampir 60% dari total pekerja di Sulawesi Tengah bekerja di sektor informal, namun tingkat kepesertaan masih sangat rendah. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” kata Alias.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tengah mendorong percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dengan target kepesertaan sebesar 62% secara nasional pada tahun ini. Upaya ini harus melibatkan kolaborasi antara BPJS TK, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan BPJS TK Jadi Kunci

Anwar Hafid menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Ia menyatakan bahwa Pemprov Sulteng siap membantu dalam mendorong pekerja informal masuk dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk dengan memberikan subsidi iuran bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Ia juga meminta agar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan industri kecil, agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya perlindungan sosial.

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh sinergi agar setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang layak,” tutur Anwar.

May Day Jadi Momentum Perubahan

Forum “Berani Ngopi” pada Hari Buruh 2025 ini membuktikan bahwa peringatan May Day bisa dikemas secara konstruktif dan produktif. Lewat dialog terbuka dan partisipatif, pemerintah, buruh, dan institusi terkait dapat bersatu mencari solusi terhadap berbagai tantangan ketenagakerjaan.

Dengan adanya komitmen dari Gubernur dan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan ke depan kondisi pekerja di Sulawesi Tengah, khususnya sektor informal, akan semakin baik dari sisi kesejahteraan, produktivitas, maupun perlindungan hukum.