JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang kerap disapa Ara, mengungkapkan kesepakatannya dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas terhadap peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), di tahun anggaran 2025. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah-daerah yang memiliki rumah tidak layak huni.
Hal ini disampaikan Menteri Ara dalam rapat kerja yang digelar bersama dengan Komisi V DPR RI pada Rabu 30 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan pentingnya program BSPS untuk memperbaiki kualitas hunian bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan prioritas pada pembangunan rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Komitmen Pemerintah dalam Menangani Rumah Tidak Layak Huni
Menteri Ara mengungkapkan bahwa program BSPS telah menjadi salah satu program andalan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BSPS merupakan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk merenovasi rumah mereka agar lebih layak huni. Dalam rapat tersebut, Menteri Ara menekankan bahwa program ini sudah membuktikan keberhasilannya dan mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Komisi V DPR RI, DPD RI, serta kepala daerah di berbagai wilayah.
“Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Kami sudah melihat sendiri hasilnya dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V, DPD RI, serta banyak kepala daerah yang menyatakan bahwa program ini sangat penting,” kata Menteri Ara dalam rapat kerja tersebut.
Dia menambahkan bahwa Kementerian PKP sangat serius dalam memberikan dukungan penuh terhadap program BSPS, terutama untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). BSPS menjadi salah satu program prioritas pemerintah, dan melalui kebijakan anggaran yang telah ditingkatkan, kementeriannya berkomitmen untuk memperbaiki kualitas perumahan di seluruh Indonesia.
Peningkatan Anggaran BSPS dalam Tahun 2025
Pada kesempatan tersebut, Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa Kementerian PKP telah menaikkan alokasi anggaran untuk program BSPS meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara.
Selain itu, dalam tahun anggaran 2025, target BSPS yang semula 34.289 unit rumah renovasi, telah ditingkatkan menjadi 38.504 unit. Kementerian PKP berharap peningkatan ini dapat mencakup lebih banyak rumah tidak layak huni, khususnya di kawasan pesisir, perdesaan, dan perkotaan.
Pentingnya Peningkatan Kualitas dan Prosedur dalam Program BSPS
Namun, meskipun telah menaikkan anggaran untuk program BSPS, Menteri Ara menekankan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam hal prosedur dan kualitas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan program BSPS tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada bagaimana prosedur dan standar kualitas renovasi rumah dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terlibat.
“Tantangan kita nanti adalah prosedur dan kualitas pelaksanaan. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat. Jadi kami berharap semua pihak yang terlibat bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” jelas Menteri Ara.
Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan program BSPS sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi program ini agar tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui program BSPS, Kementerian PKP berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renovasi rumah yang tidak layak huni menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan nyaman bagi masyarakat, yang pada akhirnya juga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.
“Kami berharap, dengan peningkatan anggaran dan target yang lebih besar, program BSPS ini dapat lebih banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan renovasi rumah. Dengan rumah yang layak huni, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih nyaman dan produktif,” ungkap Menteri Ara.
Program BSPS juga merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, yang berfokus pada pembangunan yang merata dan inklusif. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam hal perbaikan perumahan.
Dukungan Komisi V DPR RI untuk BSPS
Kesepakatan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisi V DPR RI untuk memprioritaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah langkah penting dalam mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia. Peningkatan anggaran dan target program BSPS di tahun anggaran 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan perkotaan.
Menteri Ara juga menegaskan pentingnya memastikan prosedur dan kualitas pelaksanaan program BSPS agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk Komisi V DPR RI, diharapkan program BSPS dapat mencapai targetnya dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap rumah yang direnovasi melalui program BSPS ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tutup Menteri Ara.
