JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan air bersih yang telah lama menjadi keluhan masyarakat di wilayah utara, khususnya Kecamatan Ranuyoso, Klakah, dan Kedungjajang. Dalam upaya mencari solusi jangka panjang, Pemkab tengah membahas proyek penyaluran air bersih dari sumber mata air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo.
Proyek ini dirancang sebagai program lintas wilayah yang melibatkan berbagai pihak. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, pembahasan perjanjian kerja sama (PKS) antarwilayah sudah rampung, tinggal menunggu dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur utama proyek tersebut.
“Setelah infrastruktur jadi, pengelolaan air akan dikerjakan oleh BUMD milik Pemprov. PDAM dari tiga wilayah akan membeli air dari pengelola dan menyalurkannya ke masyarakat,” ujar Agus Triyono dalam keterangannya pada Rabu 30 April 2025.
Menurut Agus, proyek ini merupakan langkah penting dalam menjawab kebutuhan mendesak akan air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekeringan dan krisis pasokan air saat musim kemarau tiba. Meski begitu, realisasi pembangunan masih berada pada tahap perencanaan dan belum bisa dimulai karena menunggu kajian teknis dan keputusan dari Kementerian PUPR.
Kajian yang dimaksud meliputi sejumlah aspek penting, antara lain debit air yang tersedia dari sumber Ronggojalu, daya tampung serta kapasitas pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat, hingga kelayakan teknis lainnya yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.
“Proyek ini berskala besar, jadi hanya Kementerian PU yang bisa membangun infrastrukturnya. Kita masih tunggu sikap resmi dari Probolinggo dan keputusan Gubernur Jatim,” tambah Agus.
Krisis Air Bersih Wilayah Utara Jadi Perhatian
Masalah kekurangan air bersih di wilayah utara Kabupaten Lumajang bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah desa di Kecamatan Ranuyoso, Klakah, dan Kedungjajang kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih yang layak konsumsi, terutama selama musim kemarau.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah kerap mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki sebagai solusi sementara. Namun, pendekatan ini dinilai tidak efektif dan memerlukan solusi yang lebih sistematis, salah satunya dengan membangun saluran distribusi air yang permanen dan andal.
Sumber air Ronggojalu yang terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo dinilai sangat potensial untuk dimanfaatkan karena memiliki debit air yang cukup besar dan konsisten sepanjang tahun. Oleh karena itu, proyek pemanfaatan sumber air ini dianggap sebagai langkah strategis yang akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat Lumajang, tetapi juga masyarakat di wilayah sekitar lainnya yang ikut dalam kerja sama.
Rencana Tata Kelola: BUMD dan PDAM
Dalam skema yang tengah dibahas, pengelolaan air yang bersumber dari Ronggojalu akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. BUMD tersebut akan menjadi operator utama yang mengelola dan mendistribusikan air bersih ke tiga wilayah yang terlibat kerja sama.
Sementara itu, PDAM dari masing-masing daerah, yakni Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, akan bertindak sebagai pembeli atau distributor tingkat lokal yang kemudian menyalurkan air ke rumah-rumah warga melalui jaringan distribusi yang sudah ada atau akan dibangun.
Model kerja sama ini dipandang efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, karena tidak hanya mengandalkan satu pemerintah daerah, tetapi melibatkan sinergi antarwilayah serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menanti Lampu Hijau dari Pemerintah Pusat
Meskipun kesepahaman antarwilayah sudah terbentuk, pelaksanaan proyek masih harus menunggu lampu hijau dari Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur utama seperti pipa utama, reservoir, serta sistem pompa dan distribusi memerlukan pendanaan dan keahlian teknis yang hanya bisa dilakukan oleh kementerian terkait.
Keputusan dari Kementerian PUPR juga akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis yang kini sedang disiapkan. Kajian ini diharapkan bisa memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas sumber air Ronggojalu serta aspek lingkungan dan sosial yang mungkin terdampak.
Di sisi lain, keputusan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan proyek. Sikap resmi dari kedua entitas pemerintahan tersebut masih ditunggu untuk memastikan bahwa proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.
Harapan Besar Masyarakat
Masyarakat di wilayah utara Lumajang menyambut positif rencana proyek ini. Mereka berharap proyek bisa segera direalisasikan agar tidak lagi bergantung pada pasokan air dari mobil tangki saat musim kemarau tiba.
“Kalau bisa airnya mengalir ke rumah seperti daerah lain, tentu kami sangat senang. Selama ini susah sekali kalau musim kemarau, harus antre air atau beli,” ujar salah satu warga Desa Ranuyoso.
Dengan adanya rencana pembangunan sistem penyaluran air dari Ronggojalu, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak dapat meningkat. Selain kebutuhan dasar rumah tangga, ketersediaan air bersih juga penting untuk sektor pertanian dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Proyek penyaluran air bersih dari sumber Ronggojalu merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menjawab kebutuhan air bersih yang kronis di wilayah utara. Dengan melibatkan kerja sama lintas daerah dan dukungan dari pemerintah pusat, proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Namun demikian, realisasi proyek masih menunggu hasil kajian teknis dan keputusan resmi dari Kementerian PUPR serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami berharap semua pihak segera menyepakati dan mendukung proyek ini demi kebaikan masyarakat,” pungkas Agus Triyono.
