JAKARTA - Kekhawatiran masyarakat RT 05 dan RT 06, Jalan Tepo, Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, terkait banjir yang kian sering terjadi usai hujan deras, akhirnya mendapat respons dari Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Dugaan warga bahwa banjir disebabkan oleh proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong para legislator turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual di lokasi.
Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan pada Senin 14 April 2025 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, yang turut didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III, Halili Adinegara, Sekretaris Komisi, Ari Sanda, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Selain itu, unsur pemerintahan dari kecamatan dan kelurahan pun turut serta dalam peninjauan ini.
Warga Resah, Banjir Makin Sering Terjadi
Warga RT 05 dan RT 06 mengaku banjir yang menggenangi kawasan permukiman mereka semakin sering terjadi, terutama setelah pengerjaan proyek tol dimulai. Genangan air bahkan bisa bertahan hingga berjam-jam, menyulitkan aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan.
Menurut pengakuan warga, sebelum proyek jalan tol dimulai, kawasan ini tidak pernah mengalami banjir separah sekarang. Mereka menduga alih fungsi lahan dan terganggunya sistem aliran air akibat pengerjaan konstruksi proyek menyebabkan air hujan tak dapat mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan yang ada.
“Kami sangat terganggu, setiap kali hujan lebat pasti air naik. Kami yakin ini karena proyek tol, karena sejak ada pembangunan itu, drainase terganggu,” ungkap salah satu warga RT 06, dalam perbincangan dengan rombongan DPRD.
Komisi III DPRD: Warga Tidak Boleh Jadi Korban Pembangunan
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H. Yusri menegaskan bahwa proyek pembangunan nasional seperti jalan tol menuju IKN harus tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, terutama keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.
“Kami sangat mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek strategis seperti Tol IKN ini. Tapi kami juga ingin menegaskan bahwa jangan sampai pembangunan justru membuat masyarakat sekitar menderita,” ujar H. Yusri.
Yusri menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan di lapangan dengan meminta penjelasan dari pihak pelaksana proyek. Komisi III juga akan mengundang pihak terkait, termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), kontraktor proyek, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan untuk membahas langkah konkret dalam penyelesaian masalah banjir ini.
“Kami akan mendorong percepatan solusi agar warga tidak terus menjadi korban. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat,” tambah Yusri.
Drainase Diduga Tersumbat Akibat Proyek
Salah satu dugaan kuat penyebab banjir yang muncul setelah pembangunan jalan tol adalah terganggunya aliran drainase utama. Pihak warga mengaku bahwa ada saluran air yang dialihkan atau bahkan tertutup timbunan proyek, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar ke hilir.
Halili Adinegara, Wakil Ketua Komisi III, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menekankan bahwa pelaksanaan proyek tol harus dilakukan dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan sekitar.
“Kalau memang benar proyek ini mengganggu aliran air, maka pihak pelaksana wajib melakukan normalisasi atau pembuatan saluran baru sebagai kompensasi. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi yang adil bagi semua pihak,” kata Halili Adinegara.
Pemerintah Kelurahan Siap Fasilitasi Komunikasi
Sementara itu, pihak kelurahan Karang Joang menyambut baik kehadiran Komisi III DPRD dan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan pelaksana proyek tol. Lurah Karang Joang menyebutkan bahwa kelurahan juga telah menerima banyak keluhan dari warga terkait banjir yang terjadi pascapembangunan.
“Kami siap menjadi jembatan agar ada pertemuan semua pihak yang terkait. Yang terpenting adalah ada solusi cepat karena dampaknya nyata dirasakan warga,” ujar perwakilan kelurahan yang turut hadir dalam kunjungan tersebut.
DPRD Dorong Evaluasi AMDAL Proyek Tol
Tak hanya menyasar persoalan drainase, Komisi III DPRD Balikpapan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari proyek jalan tol. Mereka menyarankan agar pihak terkait membuka dokumen AMDAL kepada publik agar transparan dan diketahui apakah mitigasi banjir sudah dimasukkan dalam rencana awal pembangunan.
Ari Sanda, Sekretaris Komisi III, mengungkapkan pentingnya pengawasan AMDAL agar proyek tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“AMDAL itu bukan sekadar dokumen, tapi panduan teknis yang seharusnya dijalankan. Jika dalam pelaksanaan ternyata terjadi banjir, maka harus dikaji apakah ada kelalaian dalam pelaksanaan atau memang dari awal tidak dirancang dengan matang,” ungkap Ari Sanda.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Komisi III menilai perlunya dua pendekatan solusi, yaitu:
1. Solusi jangka pendek berupa normalisasi drainase, pembukaan jalur air yang tertutup, dan pemasangan pompa sementara jika diperlukan.
2. Solusi jangka panjang berupa penataan ulang sistem drainase kawasan dan rekayasa teknis proyek tol agar tidak mengganggu aliran air.
DPRD juga akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak pelaksana proyek agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut.
Kunjungan Komisi III DPRD Balikpapan ke lokasi banjir di Karang Joang menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dasar warga, terutama hak atas lingkungan yang aman dan sehat. Melalui sinergi antarinstansi dan partisipasi aktif warga, diharapkan permasalahan ini bisa segera ditangani tanpa menghambat proyek pembangunan nasional yang tengah berjalan.
“Kita ingin proyek tol ini sukses, tapi juga ingin masyarakat tetap nyaman dan aman. Itu komitmen kami di DPRD,” pungkas H. Yusri, menutup kunjungan dengan harapan solusi segera terwujud bagi warga Karang Joang.
