JAKARTA - Komisi III DPRD Provinsi Riau telah memanggil PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dalam rangka mengevaluasi kinerja dan program kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut untuk tahun 2024 serta tahun berjalan 2025. Pertemuan yang berlangsung di Pekanbaru pada Senin 14 April 2025 ini mengungkapkan sejumlah isu penting terkait pencapaian dan kendala yang dihadapi oleh PIR, terutama dalam hal perizinan dan keberlanjutan program kerja.
Evaluasi Program Kerja PIR: Keterlambatan Karena Izin ESDM
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengungkapkan bahwa program kegiatan yang direncanakan oleh PIR untuk tahun 2024 mengalami kendala serius yang mengakibatkan tidak ada kegiatan yang terlaksana sepanjang tahun tersebut. Edi menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi PIR adalah keterlambatan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menghalangi langkah-langkah operasional perusahaan tersebut.
“Pertemuan tadi kita belum dapat gambaran yang jelas. Namun, mereka memang belum sesuai dengan ekspektasi kami. Semangat mereka masih kendor. Tahun 2024 kondisinya nol, tidak ada kegiatan karena perizinan yang belum keluar dari ESDM,” ujar Edi Basri dalam pernyataannya kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Edi menambahkan bahwa tidak adanya kegiatan di tahun 2024 sangat mengecewakan, mengingat banyak harapan yang disematkan pada PIR untuk mendukung ekonomi daerah dan membuka peluang investasi yang strategis. Oleh karena itu, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
PIR Diminta untuk Tidak Hanya Jadi Broker Batu Bara
Dalam kesempatan yang sama, Edi Basri menegaskan bahwa DPRD Provinsi Riau berharap PT Pengembangan Investasi Riau tidak hanya berfungsi sebagai broker batu bara, tetapi juga berperan lebih aktif dalam mendorong program-program pembangunan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Riau. Komisi III DPRD Riau menyarankan agar PIR mengembangkan lebih banyak sektor usaha, terutama yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“PIR harus bisa lebih dari sekadar menjadi broker batu bara. Kami ingin mereka mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pariwisata, atau sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan. Kami ingin PIR memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi kemajuan Riau,” tambah Edi Basri.
Selain itu, Edi juga mengingatkan bahwa sebagai BUMD, PIR memiliki tanggung jawab untuk mendorong investasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, bukan hanya sekadar mencari keuntungan dari sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, ia berharap PIR dapat segera menyusun rencana jangka panjang yang lebih berkelanjutan, dengan tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi dengan DPRD dan Kementerian ESDM
Edi Basri juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara PIR, DPRD, dan Kementerian ESDM dalam mengatasi masalah perizinan yang selama ini menghambat pelaksanaan program kerja PIR. Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Riau siap memberikan dukungan politis dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat untuk mempercepat keluarnya izin yang dibutuhkan oleh PIR.
“Seharusnya PIR bisa berkoordinasi lebih intens dengan kami, DPRD Riau. Kami siap memberikan dukungan politis, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar perizinan yang menjadi kendala bisa segera diselesaikan,” ungkap Edi.
PIR diharapkan dapat memanfaatkan dukungan ini untuk memperlancar kegiatan usaha yang akan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Edi Basri juga meminta agar PIR lebih transparan dalam melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi kepada DPRD, agar bisa ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Kinerja PIR di Mata Masyarakat
Selain dari sudut pandang DPRD, masyarakat Riau juga memiliki harapan besar terhadap kinerja PIR. Sebagai BUMD yang seharusnya memberikan dampak positif bagi daerah, keberadaan PIR diharapkan bisa menjadi agen perubahan dalam sektor perekonomian lokal. Banyak pihak yang merasa kecewa melihat bahwa PIR belum dapat memenuhi harapan tersebut, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong investasi di sektor-sektor yang lebih berkelanjutan.
“Kami berharap PIR bisa lebih fokus pada program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Kalau hanya mengandalkan batu bara, itu hanya akan menguntungkan segelintir orang. Kami butuh program yang bisa memberdayakan masyarakat banyak,” ujar seorang warga Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Pentingnya Peran BUMD dalam Pembangunan Daerah
Menurut berbagai kalangan, BUMD seperti PIR seharusnya memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD harus bisa mengelola potensi daerah dengan bijak, baik itu dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sektor-sektor lainnya. Selain itu, BUMD harus bisa menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengembangkan industri yang berbasis pada teknologi ramah lingkungan serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Mengingat posisi PIR sebagai salah satu BUMD penting di Provinsi Riau, masyarakat dan pemerintah daerah menaruh harapan besar agar perusahaan ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak terjebak pada pola usaha yang hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong PIR untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Dalam menghadapi tahun 2025, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) diharapkan untuk segera memperbaiki kinerjanya dan lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. DPRD Provinsi Riau berjanji akan terus mengawal dan memberikan dukungan untuk memastikan bahwa PIR bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses perizinan yang masih menjadi kendala utama.
Diharapkan, dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan PIR, serta pengembangan program kerja yang lebih inovatif, PIR dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Riau di masa depan.
