JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengutarakan bahwa penunjukan jajaran komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki keberagaman latar belakang mampu menyuntikkan sudut pandang segar demi mengawal berbagai program kerja pemerintah.
Saat dijumpai setelah membuka perhelatan Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta pada Sabtu, Qodari menceritakan pengalaman pribadinya yang sempat menduduki kursi komisaris di salah satu perusahaan pelat merah, di mana peran dewan pengawas sangat vital untuk memberikan tuntunan sekaligus mengamankan kebijakan negara.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kami bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kami menjadi komisaris," kata Qodari.
Tanggapan tersebut dilontarkan guna merespons dinamika publik seputar isu pengangkatan komisaris di deretan korporasi BUMN yang belakangan menyita perhatian, seperti penunjukan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco.
Selain itu, ada pula nama Gina Febriyanti Ginting, salah satu relawan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024, yang kini didapuk menjadi komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari menilai pergantian posisi komisaris dalam sebuah perseroan adalah fenomena lumrah yang jamak terjadi, tidak melulu terbatas pada lingkup instansi BUMN melainkan juga pada internal korporasi swasta.
Kehadiran sosok pengawas tersebut dipandang membawa dampak positif bagi BUMN dalam mengoordinasikan fungsi kontrol serta menyumbang inovasi dan gagasan strategis.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa figur-figur yang dipercaya menduduki jabatan komisaris pada umumnya telah mengantongi bekal rekam jejak mumpuni, baik di wadah organisasi, sektor pemerintahan, maupun industri swasta yang kelak menghadirkan visi baru dalam mengawasi jalannya roda bisnis BUMN.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani pun sempat menegaskan bahwa pihak legislatif terus mendesak agar pengisian kursi komisaris BUMN diprioritaskan bagi individu-individu yang profesional serta cakap di bidangnya melalui pernyataan resmi di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2026).