JAKARTA - Pengembangan ekonomi swasta menjadi agenda strategis jangka panjang yang terus diperkuat di tingkat provinsi.
Melalui rencana aksi yang terarah, target ambisius ditetapkan untuk meningkatkan jumlah perusahaan secara signifikan hingga tahun 2030. Arah kebijakan ini menegaskan peran ekonomi swasta sebagai motor utama pertumbuhan daerah.
Target kepemilikan sekitar 10.000 perusahaan pada 2030 menjadi tolok ukur pengembangan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, dan berkualitas. Setiap tahunnya, rata-rata 1.000 usaha baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Sasaran ini menuntut konsistensi kebijakan serta dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Pengembangan ekonomi swasta tidak hanya diposisikan sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak. Keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas menjadi prinsip utama yang terus dikedepankan. Dengan pendekatan ini, ekonomi daerah diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif dan kompetitif.
Kondisi Aktual Perkembangan Dunia Usaha
Hingga akhir Januari 2026, jumlah perusahaan di provinsi tersebut tercatat mencapai 6.439 entitas. Total modal terdaftar melebihi 93.000 miliar VND, mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim bisnis daerah. Perusahaan-perusahaan ini telah menciptakan lapangan kerja stabil bagi puluhan ribu tenaga kerja.
Kontribusi sektor usaha swasta terhadap perekonomian daerah tergolong signifikan. Sekitar 40 persen pertumbuhan ekonomi provinsi ditopang oleh aktivitas dunia usaha. Selain itu, kontribusi terhadap anggaran negara pada 2025 mencapai kurang lebih 35 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta telah menjadi pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan perusahaan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan jumlah dan kualitas usaha menjadi prioritas berkelanjutan.
Dorongan Kebijakan dan Target Tahunan
Dalam forum pelaksanaan tugas sektor keuangan tahun 2026, ditegaskan bahwa target 10.000 usaha membutuhkan upaya luar biasa. Rata-rata 1.000 usaha baru harus dikembangkan setiap tahun sepanjang 2026 hingga 2030. Angka tersebut dinilai besar, namun tetap realistis untuk dicapai.
Transformasi koperasi dan rumah tangga usaha menjadi perusahaan dipandang sebagai strategi utama. Dengan mekanisme dan kebijakan yang tepat, potensi tersebut dapat dioptimalkan. Penggabungan wilayah provinsi juga memberikan ruang pengembangan usaha yang lebih luas.
Penerbitan kebijakan strategis yang menempatkan ekonomi swasta sebagai pilar pembangunan nasional mendorong pertumbuhan usaha baru. Jumlah bisnis yang didirikan di daerah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mencapai target jangka panjang.
Capaian Nyata dan Potensi Transformasi
Sepanjang 2025, tercatat 786 usaha baru yang terdaftar di provinsi tersebut. Capaian ini melampaui rencana tahunan dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Modal terdaftar juga mengalami kenaikan, menandakan optimisme dunia usaha.
Selain itu, ratusan perusahaan kembali beroperasi setelah sebelumnya tidak aktif. Provinsi ini juga memiliki lebih dari 1.600 koperasi dan puluhan ribu rumah tangga usaha perorangan. Banyak di antaranya memiliki skala dan potensi untuk bertransformasi menjadi perusahaan.
Potensi besar ini menjadi dasar penguatan kebijakan transformasi usaha. Dengan dukungan yang tepat, koperasi dan usaha rumah tangga dapat berkontribusi lebih besar. Transformasi tersebut diharapkan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Reformasi Kebijakan dan Tantangan Ke Depan
Meski menunjukkan capaian positif, sektor swasta masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mayoritas perusahaan tergolong usaha kecil dan menengah dengan proporsi lebih dari 98 persen. Tingkat perusahaan yang benar-benar beroperasi juga belum optimal.
Akses terhadap kredit, lahan, dan fasilitas produksi masih menjadi tantangan utama. Fragmentasi dan lemahnya keterkaitan antar perusahaan juga masih terjadi. Selain itu, penerapan transformasi digital dan inovasi teknologi belum berjalan merata.
Sebagai respons, program aksi daerah menetapkan terobosan reformasi kelembagaan. Pengurangan waktu layanan administrasi, transparansi informasi, serta dukungan pembiayaan menjadi fokus utama.
Dengan komitmen bersama dan kebijakan yang konsisten, sektor swasta diharapkan tumbuh pesat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.