JAKARTA - Dalam sepekan terakhir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan dua langkah komunikasi politik yang patut dibaca dalam satu garis lurus.
Pada Senin, 15 Juni 2026, ia menerima audiensi 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin di Istana Wapres, setelah massa mahasiswa sempat berhadap-hadapan dengan polisi di kawasan Tugu Tani hingga Medan Merdeka Selatan.
Empat hari berselang, pada kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua (18–21 Juni 2026), Gibran membawa lima mahasiswa perwakilan dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia untuk menyaksikan langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di lapangan.
Dua peristiwa ini berbeda bentuk, tetapi satu logika: keduanya adalah upaya Istana membuka jalur komunikasi langsung dengan elemen mahasiswa di tengah situasi yang sebelumnya cenderung konfrontatif.
Pola yang dibangun Gibran sebenarnya sederhana, tapi jarang dilakukan secara konsisten oleh pejabat setingkat wakil presiden. Audiensi UBK lahir dari tekanan jalanan—mahasiswa bahkan memberi ultimatum 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan soal evaluasi MBG, stabilitas rupiah, dan harga BBM nonsubsidi.
Gibran meresponsnya bukan dengan jarak protokoler, melainkan dengan mencatat sendiri poin-poin tuntutan di buku kecilnya dan mengantar mahasiswa hingga ke pendopo Istana.
Langkah kedua justru bergerak ke arah berlawanan: bukan mahasiswa yang didatangkan ke Istana, melainkan pejabat yang membawa mahasiswa ke lapangan. Gibran menyebut alasannya secara terbuka—banyak yang berdemonstrasi menuntut MBG dihentikan, maka ia mengajak mereka melihat langsung implementasinya di wilayah yang jauh dari Jakarta.
Dibaca bersama, dua langkah ini membentuk semacam jembatan darurat komunikasi: dari konfrontasi di jalan, ke dialog di ruang tertutup, ke verifikasi bersama di lapangan.
Ini pola yang cerdik untuk mengatasi kebuntuan komunikasi antara pembuat kebijakan dan eksponen aktivis mahasiswa yang selama ini cenderung berhadap-hadapan secara diametral dengan negara.
Namun, kecerdikan komunikasi politik tidak otomatis berarti langkah itu murni dan tanpa ongkos. Ada dua sisi yang perlu dibaca berdampingan.
Di satu sisi, langkah ini punya potensi mendesakralisasi gerakan mahasiswa dari romantisme berlebihan—pengkultusan mahasiswa sebagai "penakluk rezim" atau sosok adidaya yang selalu berdiri di luar dan melawan kekuasaan.
Ketika mahasiswa diberi akses verifikasi langsung ke lapangan, ruang untuk narasi yang murni emosional dan jauh dari data ikut menyempit.
Ini sejalan dengan kebutuhan untuk menyehatkan kembali panggung "parlemen jalanan" mahasiswa yang belakangan ini sering terjebak pada pola dekonstruktif—aksi yang lebih banyak diwarnai kemarahan simbolik ketimbang argumentasi substantif.
Namun di sisi lain, ada risiko yang tak kalah nyata: kooptasi dan instrumentalisasi.
Kasus mahasiswa yang ikut serta dalam kunjungan kerja—yang belakangan menjadi polemik karena tidak secara resmi mewakili kelembagaan organisasi mahasiswa—memperlihatkan persoalan ini secara gamblang.
Badan Eksekutif Mahasiswa—yang banyak jadi motor penggerak aksi massa mahasiswa—justru mengaku tidak mengetahui dan tidak mengoordinasikan keikutsertaan salah satu mahasiswanya dalam rombongan Wapres.
Presiden BEM Unsoed, misalnya, bahkan menyatakan baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media, sekitar sepuluh menit sebelum dikonfirmasi wartawan, dan menegaskan sikap "tidak mau berkompromi dengan kekuasaan."
Fakta ini penting karena secara sosiologis menegaskan bahwa representasi yang dibawa Wapres Gibran bukanlah unsur resmi struktural gerakan mahasiswa, melainkan representasi individual yang dipilih oleh Istana sendiri.
Ketika mahasiswa yang diajak bukan hasil delegasi resmi dari organ kemahasiswaan yang sedang bergerak, jembatan komunikasi yang dibangun berisiko menjadi panggung legitimasi sepihak: pemerintah mendapatkan citra terbuka dan partisipatif, sementara basis gerakan yang sesungguhnya tetap berada di luar meja perundingan.
Dalam konteks ini, ada baiknya Istana juga memahami antropologi gerakan mahasiswa pascareformasi yang banyak mengalami perubahan secara fundamental.
Dalam buku Dari Populisme ke Anarkisme: Potret Gerakan Politik Mahasiswa Pascareformasi, secara sosiologis saya menemukan adanya potensi dan kecenderungan radikal dari aksi-aksi massa mahasiswa.
Fonemena radikal dari gerakan mahasiswa itu dapat dibaca melalui perspektif deprivasi relatif yang dirumuskan Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1970).
Bagi Gurr, gerakan protes—termasuk yang berujung pada kekerasan kolektif—tidak lahir dari kemiskinan absolut, melainkan dari jarak yang dirasakan antara apa yang diyakini layak diperoleh (value expectation) dan apa yang nyatanya didapat (value capability).
Persepsi jarak inilah yang memicu frustrasi kolektif mahasiswa pascareformasi, dan frustrasi itu bisa berubah menjadi kemarahan politik—yang jika tidak dapat penanganan secara tepat dan disalurkan secara lebih produktif, cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk aksi yang lebih anarkis.
Tuntutan-tuntutan yang dibawa mahasiswa UBK—evaluasi MBG, penolakan kenaikan harga BBM nonsubsidi, pelemahan rupiah—pada dasarnya adalah ekspresi dari jarak itu: antara janji kesejahteraan dan realitas ekonomi yang dirasakan berat.
Ketika pemerintah merespons dengan membuka kanal verifikasi langsung dan dialog tatap muka, sebagian dari jarak persepsi itu punya kesempatan untuk dipersempit—bukan dengan retorika, tetapi dengan akses data dan pengalaman langsung di lapangan.
Inilah yang membuat desain komunikasi Gibran relevan secara teoretis: ia menyasar persis pada titik yang menurut Gurr paling menentukan, yakni persepsi atas jarak antara harapan dan kenyataan, bukan sekadar kondisi objektif semata.
Mengurangi persepsi deprivasi melalui akses informasi dan partisipasi adalah salah satu cara mengeliminasi—atau setidaknya menetralisasi—kecenderungan gerakan mahasiswa bergerak ke arah yang destruktif dan jauh dari nalar intelektual.
Namun, jembatan komunikasi yang sehat mensyaratkan dua pilar yang berdiri kukuh di kedua ujungnya: representasi yang sah di pihak mahasiswa, dan kesediaan menindaklanjuti substansi tuntutan di pihak Istana—bukan sekadar mencatatnya di buku kecil.
Tenggat 5x24 jam yang diberikan mahasiswa UBK adalah pengingat bahwa audiensi dan kunjungan kerja bersama hanya bernilai jika diikuti langkah konkret, bukan sekadar documentation simbolik untuk konsumsi publik.
Jika langkah Gibran berhenti pada level seremonial dan pemilihan wajah-wajah mahasiswa yang kooperatif tanpa basis representasi organisasi yang jelas, maka apa yang tampak sebagai jembatan komunikasi bisa berbalik menjadi sekadar alat pencitraan—yang justru akan memperdalam, bukan mempersempit, jarak antara harapan dan kenyataan yang menjadi akar dari deprivasi relatif itu sendiri.
Mahasiswa yang merasa representasinya "dibajak" oleh pilihan sepihak Istana, seperti yang tersirat dari respons BEM Unsoed, justru berpotensi memproduksi kekecewaan baru yang pada gilirannya memperkuat, bukan melemahkan, energi gerakan di jalanan.
Pada akhirnya, kecerdikan taktis langkah komunikasi politik hanya akan terbukti nilainya bila diuji oleh konsistensi tindak lanjut dan kejujuran representasi.
Tanpa dua hal itu, jembatan yang dibangun hari ini bisa jadi hanya menunda, bukan menyelesaikan pertemuan antara negara dan elemen mahasiswa dalam konteks yang lebih produktif dan strategis.
