JAKARTA - Otoritas pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan target pelaksanaan mandatori pencampuran biodiesel 50 persen (B50) pada komoditas bahan bakar minyak (BBM) rumpun solar per tanggal 1 Juli nanti.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa dirinya bakal memimpin rapat evaluasi bersama jajaran tim uji coba dalam tenggat satu pekan ke depan guna memastikan tingkat kesiapan eksekusi dari BBM varian baru B50 tersebut.
"B50 sesuai dengan jadwal akan diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Mungkin satu minggu lagi saya akan melakukan rapat dengan tim uji coba. Sekarang kan kami masih terus melakukan uji coba," ujar Bahlil, Senin (15/6/2026) kemarin.
Merujuk pada catatan performa, hasil uji coba produk B50 memperlihatkan grafik pergerakan yang positif dalam fase pengujian pamungkas yang digelar demi memetakan kematangan rencana kerja ini. Sejauh ini, kisaran 80 hingga 90 persen indikator pengujian sudah menelurkan hasil yang memuaskan.
"Sekitar 80-90% hasil uji coba, alhamdulillah baik. Bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 itu lebih baik di B50. Namun, hasil akhirnya akan kami sampaikan setelah rapat evaluasi final," ujarnya.
Sebelum itu, Direktur Jen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menerangkan pihak pemerintah tengah merampungkan payung regulasi hukum agar program ini siap diaplikasikan serentak pada bermacam-macam sektor Juli nanti.
"Dan untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50% ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp 157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp 24,68 triliun," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Sementara itu, pihak kementerian mendata adanya lonjakan target distribusi seiring berjalannya fase transisi dari program B40 menuju B50. Pada tahun 2026, alokasi volume ditingkatkan dari 15,64 juta kiloliter (KL) menjadi sebesar 17,60 juta kiloliter (KL) lewat berlakunya aturan baru awal Juli nanti.
Pemerintah menjabarkan bahwa format penyaluran subsidi insentif bakal tetap selaras layaknya kebijakan terdahulu. Dukungan insentif ini dikhususkan bagi distribusi sektor Public Service Obligation (PSO), sedangkan klaster di luarnya dilepas mengikuti dinamika harga pasar.
"Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," imbuhnya.
Melalui bergulirnya pemberlakuan B50, program ini diharapkan sanggup memicu stimulus sosial yang positif lewat penyerapan tenaga kerja baru yang ditaksir mampu menyentuh angka sekitar 2,2 juta orang.
Ditinjau dari aspek pelestarian lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan ini ditargetkan sanggup menekan volume emisi gas rumah kaca hingga menyentuh angka 46,72 juta ton Co2 di sepanjang tahun 2026.
"Manfaat mandatori biodiesel telah kami ketahui bahwa biodiesel 40% itu sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu dan ini menghasilkan total realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 14,94 juta kl, capaiannya 95,67% terserap untuk sektor PSO dan non-PSO," tandasnya.
