JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera kembali ditegaskan melalui penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyebut langkah tersebut sebagai bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kesulitan rakyat.
"Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk rakyat," kata Fadhlullah, di Bireuen, Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan bantuan yang dipusatkan di halaman Pendopo Bupati Bireuen. Kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana yang melanda sejumlah kawasan.
Menurut Fadhlullah, bantuan yang diberikan bukan sekadar dukungan materi, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menata kehidupan dengan lebih baik. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa proses pemulihan berjalan terukur dan tepat sasaran.
Penyerahan Bantuan Tahap II Dipusatkan di Bireuen
Penyerahan bantuan tahap II ini dipusatkan di Kabupaten Bireuen dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sementara itu, daerah penerima lainnya mengikuti secara daring dan melaksanakan penyerahan bantuan di wilayah masing-masing.
“Bantuan ini sangat berarti dan menegaskan kuatnya sinergi dalam proses rehab rekon yang terukur,” ujar Fadhlullah.
Kehadiran pemerintah pusat dalam acara tersebut memperlihatkan keseriusan dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas komitmen yang diberikan dalam mendorong percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia menilai kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kunci agar proses penanganan tidak terhambat. Dukungan anggaran dan kebijakan dari pusat harus diimbangi dengan kesiapan serta ketelitian pemerintah daerah dalam pelaksanaan di lapangan.
Pengawasan dan Verifikasi Jadi Kunci Penyaluran
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah mengingatkan para Bupati dan Wali Kota di daerah terdampak agar mengawal ketat proses penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa pendataan penerima harus diverifikasi dengan baik dan melibatkan aparatur hingga tingkat desa.
Langkah itu dinilai penting agar bantuan tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami harap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menata kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Pengawasan yang ketat, menurutnya, akan mencegah potensi kesalahan sasaran sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh korban yang berhak menerima. Aparatur desa dan perangkat daerah diminta berperan aktif dalam proses validasi data agar akurasi penerima tetap terjaga.
Dengan verifikasi yang menyeluruh, diharapkan setiap rupiah bantuan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, terutama untuk memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Rincian Bantuan dan Arahan Presiden
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar proses pemulihan dilakukan secepatnya. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan stimulan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan yang disalurkan mencakup Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Skema ini dirancang untuk membantu masyarakat segera memperbaiki hunian mereka sehingga dapat kembali tinggal dengan aman dan nyaman.
Khusus untuk Kabupaten Bireuen, tercatat sebanyak 4.347 unit rumah menerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang dalam acara penyerahan tahap II dengan total nilai Rp86,9 miliar. Jumlah tersebut menjadikan Bireuen sebagai penerima terbesar pada tahap ini.
Menurut Pratikno, pemerintah juga memastikan korban dapat menjalani Ramadhan dan Idul Fitri dengan lebih nyaman. Percepatan penyaluran bantuan menjadi bagian dari upaya agar masyarakat bisa menyambut momen keagamaan tersebut dalam kondisi yang lebih baik dibanding sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa tim pengarah satuan tugas telah menetapkan rencana induk versi pertama dan akan menyusun versi kedua sebagai tindak lanjut. Pemerintah daerah diminta segera mengajukan usulan sesuai ketentuan sebelum akhir Maret 2026, sembari memastikan verifikasi data dilakukan secara akurat.
"Meski demikian, peluang bantuan lanjutan tetap terbuka bagi korban yang telah diusulkan namun belum menerima pada tahap ini," demikian Pratikno.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penyaluran bantuan rumah rusak tahap II ini menjadi bagian dari rangkaian panjang upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir di tengah masyarakat saat menghadapi masa sulit.
