JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh mencatat sejarah baru dalam dunia investasi Indonesia.
Sebanyak 2.025 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Langsa secara serentak membuka rekening pasar modal, menjadikannya rekor nasional yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Kegiatan ini menjadi bagian dari puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang berlangsung di Kota Langsa. Lebih dari 5.000 peserta, terdiri dari ASN dan pelajar, turut hadir dalam momentum penting ini.
Menurut Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, aksi kolektif tersebut menandai kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses investasi yang aman dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
ASN Langsa Jadi Pelopor Literasi Investasi di Daerah
Daddi Peryoga menegaskan bahwa keberanian ASN di Langsa untuk terjun ke pasar modal menjadi contoh nyata bahwa investasi bukanlah hal yang eksklusif. Ia memuji langkah ASN yang memilih menabung dan berinvestasi sebagai bagian dari gaya hidup finansial modern.
Keterlibatan ASN ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas agar semakin sadar pentingnya berinvestasi di instrumen legal dan logis, bukan sekadar mengejar keuntungan cepat tanpa dasar pengetahuan.
Selain memperluas akses keuangan, kegiatan ini juga menjadi bukti keseriusan ASN dalam mendukung visi nasional menuju inklusi keuangan sebesar 91 persen pada tahun 2025.
Penghargaan MURI untuk Kolaborasi Keuangan Inklusif
Rekor pembukaan rekening pasar modal terbanyak oleh ASN di Indonesia secara simbolis disaksikan langsung oleh perwakilan MURI. Mereka menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Langsa, OJK Aceh, Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh, dan PT Bibit Tumbuh Bersama.
Menurut Daddi, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol pencapaian, melainkan apresiasi atas semangat kolaboratif seluruh pihak dalam mendukung gerakan nasional Bulan Inklusi Keuangan (BIK).
“Ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara pemerintah, regulator, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dalam memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pertumbuhan Investor di Langsa Tunjukkan Tren Positif
Kota Langsa kini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan pasar modal yang cukup pesat di Aceh. Berdasarkan data OJK per Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di wilayah tersebut mencapai 8.278 orang.
Volume perdagangan saham di Langsa tercatat sebesar 204,57 juta lembar, dengan nilai transaksi mencapai Rp55,19 miliar. Angka ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menanamkan modal di sektor resmi.
Menurut Daddi, OJK Aceh berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan agar semakin cerdas dalam mengelola aset serta mampu berdaya secara finansial di masa depan.
OJK Dorong Pertumbuhan Investor Nasional Secara Berkelanjutan
Dalam kesempatan lain, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pasar modal.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification (SID), jumlah investor di Indonesia telah mencapai sekitar 19 juta orang. Targetnya, angka tersebut akan menembus 20 juta investor pada tahun 2027.
Menurut Inarno, keberhasilan seperti yang dicapai di Kota Langsa menjadi contoh penting bagaimana edukasi dan inklusi keuangan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasar Modal Inklusif Jadi Pilar Ekonomi Nasional
OJK menegaskan bahwa pasar modal bukan hanya untuk kalangan tertentu, melainkan ruang ekonomi bersama bagi seluruh masyarakat. Inarno menambahkan, prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar agar semua pihak bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara seimbang.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam investasi pasar modal, potensi penghimpunan dana jangka panjang bagi pembangunan nasional juga semakin besar.
OJK berkomitmen untuk menjaga integritas pasar, melindungi investor, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan ekonomi.
