JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kebijakan di sektor energi nasional tidak boleh lepas dari data yang kredibel dan objektif.
Menurutnya, arah pembangunan energi Indonesia harus disusun berdasarkan informasi yang akurat agar kebijakan publik dapat tepat sasaran.
Penegasan ini ia sampaikan dalam momentum penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya. Acara ini menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memastikan seluruh perencanaan energi dan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bahlil menekankan, pengambilan keputusan di sektor energi seperti migas, mineral, batubara, hingga energi baru terbarukan (EBT) hanya bisa efektif jika bersandar pada data yang terverifikasi.
Peran Strategis BPS Sebagai Penentu Arah Kebijakan Energi
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memberikan apresiasi tinggi terhadap BPS sebagai lembaga resmi penyedia data nasional yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kebijakan negara.
Bahlil menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Instruksi Presiden 2025, seluruh lembaga negara wajib mengacu pada data yang disediakan BPS untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan subsidi nasional.
“Data di negara Indonesia setelah Instruksi Presiden 2025, semua lembaga negara yang ditunjuk untuk satu data terkait perkembangan ekonomi dan subsidi itu adalah BPS. Peran BPS dalam menyiapkan data untuk bangsa dan negara tidak bisa diragukan lagi,” ujar Bahlil menegaskan pentingnya peran lembaga statistik nasional tersebut.
Data Akurat Jadi Fondasi Perencanaan Energi Nasional
Bahlil menyampaikan bahwa dalam pengelolaan energi nasional, keberadaan data yang akurat bukan hanya pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar. Ia menilai bahwa tanpa data yang kuat, perencanaan pembangunan energi akan sulit mencapai efisiensi dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia menambahkan, keandalan data menjadi dasar untuk menentukan kebijakan strategis, mulai dari eksplorasi sumber daya alam hingga distribusi energi ke berbagai wilayah. Dengan data yang kredibel, pemerintah dapat menilai secara objektif kondisi lapangan, potensi produksi, serta kebutuhan konsumsi energi nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, data juga berperan penting dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah membutuhkan pemetaan data yang akurat untuk mengoptimalkan potensi EBT agar mampu menggantikan sumber energi fosil secara bertahap dan berkelanjutan.
Sinergi ESDM dan BPS Dorong Tata Kelola Energi Transparan
Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM dan BPS diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan data energi yang lebih terintegrasi. Sinergi kedua lembaga ini menjadi upaya strategis untuk memastikan seluruh data energi nasional dapat diakses, diverifikasi, dan digunakan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekosistem data yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada akurasi. Bahlil menilai, kolaborasi lintas lembaga seperti ini penting untuk memperkuat tata kelola energi nasional yang modern dan efisien.
Dengan adanya sinergi tersebut, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang energi, memperbaiki sistem perencanaan, serta mempercepat transformasi menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan adil.
Pemerintah Dorong Keterlibatan Masyarakat dalam Energi Kerakyatan
Selain menekankan pentingnya data, Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah mendorong program energi kerakyatan melalui pemberian izin pengelolaan sumur migas kepada pelaku UMKM, koperasi, dan BUMD daerah. Kebijakan ini dirancang agar manfaat dari pengelolaan sumber daya alam bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal.
Dengan melibatkan pelaku ekonomi daerah, pemerintah ingin memastikan distribusi pendapatan dari sektor migas tidak hanya terpusat pada perusahaan besar, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret untuk menciptakan keseimbangan antara profitabilitas nasional dan kesejahteraan sosial.
Bahlil menegaskan, pemberdayaan masyarakat dalam sektor energi tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari pemerataan hasil pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Transformasi Energi Nasional Menuju Kedaulatan dan Kemandirian
Melalui kerja sama dengan BPS dan penguatan data nasional, Kementerian ESDM berkomitmen mendorong transformasi energi menuju kedaulatan dan kemandirian bangsa. Langkah ini dianggap sebagai pondasi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, terutama terkait transisi energi bersih dan perubahan iklim.
Bahlil menekankan bahwa kebijakan berbasis data akan membantu pemerintah memetakan potensi sumber daya alam dengan lebih presisi, serta menghindari kebijakan yang tumpang tindih. Dengan cara ini, seluruh keputusan yang diambil di sektor energi akan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem energi nasional yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pendekatan berbasis data, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi energi untuk kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan secara seimbang.
