JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperkuat upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal dengan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai target utama. Inisiatif ini dijalankan melalui program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025 yang menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan inklusif secara finansial.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digagas OJK secara nasional. Program tersebut dirancang untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, khususnya di daerah-daerah, dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan kolaboratif lintas sektor.
"Program literasi keuangan melalui TPAKD ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan GENCARKAN. Kami ingin mendorong ASN sebagai kelompok strategis di pemerintahan daerah untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan produk-produk pasar modal," ujar Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu 10 Mei 2025.
Program ini juga selaras dengan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang baru-baru ini diperkenalkan oleh OJK. IKAD menjadi salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah telah berhasil mengembangkan akses keuangan bagi warganya. Menurut Kristrianti, sinergi antara IKAD dan TPAKD menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Kami melihat ASN memiliki potensi besar dalam mempercepat penyebaran pemahaman terkait produk pasar modal, seperti reksa dana, saham, dan obligasi ritel. Jika mereka paham dan mulai berinvestasi, maka dampaknya akan sangat positif terhadap ekosistem keuangan lokal dan nasional," lanjut Kristrianti.
Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, OJK Bali berupaya membangun pemahaman mendalam terkait pentingnya investasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif dalam merencanakan masa depan keuangan yang lebih mapan. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat menjadi agen literasi keuangan di lingkungannya masing-masing, baik di tingkat organisasi maupun masyarakat umum.
Program yang dijalankan OJK Bali ini telah menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku industri pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan sekuritas. Dalam beberapa kesempatan, OJK telah menggelar seminar dan workshop literasi keuangan bagi ASN yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Bali.
"Melalui edukasi yang berkelanjutan, kami ingin memutus mitos bahwa investasi itu hanya untuk orang-orang berduit. ASN dengan penghasilan tetap sebenarnya sangat cocok untuk mulai berinvestasi secara rutin dan terukur," terang Kristrianti.
Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Bali, yang menurut data OJK pada tahun sebelumnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan produk keuangan non-bank seperti pasar modal dan asuransi. OJK menargetkan agar literasi keuangan ASN Bali bisa mencapai lebih dari 75 persen pada akhir tahun 2025.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, OJK Bali juga menyusun roadmap inklusi keuangan sektor pasar modal yang difokuskan pada tiga pilar utama: edukasi yang intensif, perluasan akses layanan investasi di daerah, serta penguatan kerja sama kelembagaan.
"Kami percaya, peningkatan inklusi keuangan harus dimulai dari peningkatan literasi terlebih dahulu. Jika ASN sebagai penggerak birokrasi sudah melek keuangan, maka mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas," tutur Kristrianti.
Pemerintah daerah pun menyambut baik program ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Gusti Made Suartika, mengatakan bahwa peningkatan pemahaman keuangan di kalangan ASN dapat memperkuat kinerja birokrasi secara keseluruhan. "ASN yang melek investasi akan lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi, sehingga bisa bekerja dengan lebih fokus dan sejahtera," ujarnya.
Menurut Suartika, Pemprov Bali akan terus mendukung berbagai inisiatif literasi keuangan, termasuk memberikan ruang pelatihan dan edukasi bagi ASN. Dia juga berharap agar program ini bisa menjangkau ASN hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Program literasi keuangan oleh OJK Bali juga menjadi bagian dari respons terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, kebutuhan akan pemahaman investasi jangka panjang menjadi semakin relevan.
"Kami ingin masyarakat, khususnya ASN, tidak hanya menyimpan uang di tabungan, tapi juga mulai mengenal dan memanfaatkan produk investasi yang legal, aman, dan diawasi OJK," pungkas Kristrianti.
Dengan pelaksanaan program ini, OJK Bali berharap mampu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif. Diharapkan pula, literasi dan inklusi keuangan yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan di masa depan.
