JAKARTA - Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan mengalami kemajuan pesat. Hal ini terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat 2 Mei 2025.
Dalam laporan survei tersebut, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, meningkat dari angka 65,43 persen pada tahun 2024. Tak hanya itu, indeks inklusi keuangan nasional melonjak signifikan dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen, mencerminkan semakin luasnya penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
Bukti Nyata Perbaikan Edukasi Keuangan
Peningkatan ini dipandang sebagai hasil nyata dari berbagai upaya edukasi dan pelindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK bersama para pemangku kepentingan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa temuan ini menjadi indikator bahwa strategi literasi yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan dampak positif.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin paham sekaligus menggunakan layanan keuangan formal. Ini adalah sinyal positif bagi kemajuan inklusi keuangan Indonesia,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan bukan hanya penting untuk memperluas akses terhadap layanan formal, tetapi juga sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan layanan keuangan ilegal.
Pencapaian yang Tidak Lepas dari Kolaborasi
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menambahkan bahwa hasil SNLIK 2025 menunjukkan tren positif yang merata di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ateng menyatakan bahwa kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan edukasi keuangan memberikan dampak besar terhadap capaian tersebut.
“Ini bukan hanya capaian satu lembaga, melainkan buah dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta media dan masyarakat turut ambil peran penting,” kata Ateng.
Persebaran dan Segmentasi Data
Lebih lanjut, Ateng menjelaskan bahwa hasil survei juga memuat data tersegmentasi yang menggambarkan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, pendidikan, dan wilayah geografis. Misalnya, kelompok usia produktif (25–44 tahun) menunjukkan peningkatan literasi keuangan tertinggi dibandingkan segmen lainnya. Sedangkan wilayah urban masih mencatatkan angka inklusi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah rural.
Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses dan pemahaman keuangan, khususnya di daerah tertinggal dan terluar. Oleh karena itu, OJK dan BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan pendekatan inklusif dalam program literasi keuangan ke depan.
Upaya Strategis yang Dilakukan OJK
OJK sendiri telah meluncurkan berbagai program strategis dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah implementasi program Edukasi Keuangan Terintegrasi yang menyasar pelajar, mahasiswa, pekerja informal, dan pelaku UMKM.
Selain itu, kampanye “Ayo ke Bank” serta pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) setiap Oktober menjadi sarana penting untuk mendorong masyarakat agar lebih akrab dengan layanan keuangan formal.
Friderica menegaskan bahwa keberlanjutan program edukasi akan diperkuat dengan pendekatan digital. OJK kini memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial untuk menjangkau generasi muda yang lebih aktif secara daring.
“Kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga melek keuangan. Literasi keuangan digital adalah kunci utama dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang,” ungkap Friderica.
Tantangan di Balik Capaian
Meskipun indeks inklusi dan literasi terus menunjukkan tren naik, OJK mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satu yang paling menonjol adalah masih rendahnya pemahaman terhadap risiko produk keuangan dan rendahnya penggunaan produk asuransi serta investasi formal di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.
OJK juga mencatat bahwa masih banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal karena kurangnya pemahaman tentang lembaga keuangan legal yang diawasi oleh otoritas. Oleh karena itu, literasi terhadap perlindungan konsumen menjadi fokus penting dalam edukasi keuangan ke depan.
Mendorong Kesejahteraan melalui Inklusi
Pemerintah menargetkan bahwa inklusi keuangan nasional dapat mencapai angka 90 persen dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan berkembangnya layanan keuangan digital dan inovasi teknologi finansial (fintech). Capaian indeks 80,51 persen tahun ini dinilai menjadi fondasi kuat untuk mencapai target tersebut.
Dalam jangka panjang, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata. Dengan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, tabungan, asuransi, dan investasi, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Hasil SNLIK 2025 memberikan sinyal optimisme bahwa program-program edukasi keuangan nasional telah berada di jalur yang benar. Namun, keberlanjutan dan perluasan program secara merata masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sebagaimana ditegaskan oleh Friderica Widyasari Dewi, peningkatan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan tidak boleh berhenti di angka statistik saja.
“Ke depan, kita ingin literasi keuangan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi budaya dalam pengambilan keputusan keuangan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama seluruh elemen bangsa, visi Indonesia untuk menjadi masyarakat yang inklusif secara finansial bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai dalam waktu dekat.
