JAKARTA - Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 30 April 2025, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang direncanakan di 65 lokasi pada tahap pertama. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perencanaan matang dan berbasis data dalam pelaksanaan program tersebut. Ia juga memberikan arahan agar proses rekrutmen siswa dilaksanakan secara selektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan pendidikan dapat mendapatkan akses yang setara.
Pentingnya Perencanaan Matang untuk Kesuksesan Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengungkapkan, “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, menggunakan data yang akurat, serta memastikan rekrutmen siswa yang tepat sasaran.” Pernyataan ini menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi masyarakat yang kurang mampu.
Menteri Dody Hanggodo juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan kementerian serta lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. "Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan untuk mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025," ujar Dody.
Proses Pembangunan dan Pemilihan Lokasi Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat Tahap 1 yang direncanakan di 65 lokasi akan menggunakan metode Model 1. Metode ini mencakup rehabilitasi atau renovasi bangunan eksisting yang sudah ada, seperti bangunan milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta yang memiliki potensi untuk menjadi lokasi pendidikan. Dody menambahkan, “Saat ini, sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1, dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi.”
Untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan lancar, kementerian juga menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat pengadaan serta penunjukan penyedia jasa konstruksi yang akan mengerjakan proyek ini. Proses pengadaan ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan standar yang ditetapkan agar pembangunan sekolah dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Lanjutan di 200 Titik
Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah tidak hanya berhenti pada 65 lokasi Sekolah Rakyat di tahap pertama. Program ini juga mencakup 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan yang memadai.
“Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan dengan ketersediaan lahan yang siap digunakan,” ungkap Menteri Dody. Program Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang berada di Desil 1, yakni kelompok keluarga dengan pendapatan terendah.
Menteri Dody menegaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia, khususnya bagi mereka yang berada di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pentingnya Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Pendidikan
Program Sekolah Rakyat ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam perencanaan program ini, pemerintah sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung akses pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah berharap agar sektor swasta dapat turut berperan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Langkah Ke Depan: Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Seluruh Indonesia
Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas tersebut, juga mengingatkan pentingnya terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan hanya dari segi fasilitas fisik, tetapi juga dari segi kurikulum dan kualitas pengajaran. “Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat harus melibatkan semua pihak untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat belajar di tempat yang baik dengan kualitas pengajaran yang mumpuni,” ujar Presiden.
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengejar pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu, sehingga tercipta kesetaraan kesempatan dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil, dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang memadai untuk masa depan yang lebih baik.
Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum ini adalah langkah signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Dengan pembangunan Sekolah Rakyat di 65 lokasi tahap pertama, diikuti oleh 200 lokasi tambahan, pemerintah berharap dapat mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Pemerintah berharap, dengan adanya kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga, serta dukungan sektor swasta, program ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan anak-anak Indonesia. Melalui program ini, diharapkan tercipta pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
