JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan agar prosedur vasektomi dijadikan kriteria penerimaan bansos di wilayahnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa prosedur vasektomi termasuk dalam kategori haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Penegasan ini didasarkan pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan pada tahun 2012.
"Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar'i seperti sakit dan sejenisnya," kata KH Asrorun Ni'am Sholeh seperti dikutip dari situs resmi MUI pada Kamis 1 Mei 2025.
Penolakan MUI terhadap Vasektomi sebagai Syarat Bansos
KH Ni'am menambahkan bahwa langkah menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial berpotensi mendiskriminasi masyarakat kurang mampu yang tidak ingin menjalani prosedur tersebut karena alasan agama. Ia mengingatkan bahwa dalam prinsip ajaran Islam, menjaga keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu dari lima maqashid syariah, yaitu tujuan utama dalam penerapan hukum Islam.
"Penerapan vasektomi secara paksa, apalagi menjadi syarat bantuan sosial, tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak reproduksi dan martabat manusia," ujarnya menekankan.
Reaksi terhadap Usulan Gubernur Jawa Barat
Usulan Gubernur Dedi Mulyadi yang menyarankan vasektomi sebagai bagian dari syarat pemberian bansos menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Meskipun niat di balik usulan tersebut mungkin didasari oleh kekhawatiran atas ledakan penduduk dan beban sosial, namun banyak pihak menilai pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan aspek etika dan agama.
"Kami memahami bahwa pemerintah daerah memiliki tantangan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kebijakan yang menyangkut hak-hak dasar seperti reproduksi dan bantuan sosial harus dilandasi prinsip keadilan dan tidak melanggar ajaran agama," tutur Ni'am.
Perspektif Kesehatan dan Etika
Di sisi lain, sejumlah ahli kesehatan menyebut bahwa vasektomi adalah metode kontrasepsi pria yang efektif dan relatif aman jika dilakukan dengan pertimbangan medis. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pemberian informasi yang lengkap dan persetujuan sukarela (informed consent) sebelum seseorang menjalani prosedur tersebut.
Meski demikian, bila dikaitkan dengan insentif sosial seperti bansos, para pakar etika dan hukum kesehatan mengingatkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak otonomi tubuh.
Fatwa MUI: Antara Hukum dan Konteks Sosial
Fatwa MUI tahun 2012 menetapkan bahwa vasektomi haram hukumnya jika dilakukan secara permanen dan tanpa alasan medis yang jelas. Namun, dalam kondisi tertentu seperti gangguan kesehatan yang serius dan berisiko tinggi, maka prosedur ini dapat dibolehkan sebagai langkah darurat (dharurat syar'iyyah).
"Dalam kondisi darurat dan atas pertimbangan medis yang sahih, Islam memberikan kelonggaran, tetapi menjadikannya alat kendali sosial untuk menerima hak dasar seperti bansos jelas bertentangan dengan prinsip syariah," ujar KH Ni'am.
Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penduduk dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara lembaga keagamaan dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap dalam koridor nilai-nilai moral dan agama.
Harapan Masyarakat dan Tokoh Agama
Sejumlah tokoh agama dan organisasi masyarakat menyambut baik penegasan MUI. Mereka meminta agar pemerintah daerah mengedepankan dialog dan pendekatan edukatif dalam menyelesaikan persoalan kependudukan dan kesejahteraan sosial.
"Kebijakan publik yang menyentuh aspek sensitif seperti agama dan hak reproduksi harus disusun dengan hati-hati dan tidak bersifat koersif," kata Ustaz Ahmad Syaifuddin, tokoh masyarakat dari Jawa Barat.
Ia menambahkan, peran ulama dan pemimpin agama sangat krusial untuk menjembatani antara kebutuhan kebijakan publik dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Polemik mengenai vasektomi sebagai syarat bansos menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan publik. Ketika urusan kesehatan reproduksi dan bantuan sosial bersinggungan dengan keyakinan agama, dibutuhkan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan.
Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia telah memberikan arah yang jelas mengenai hukum vasektomi dalam konteks Islam. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan fatwa ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial.
