JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara tegas mengingatkan para pelaku industri pertambangan nikel dan emas di wilayahnya untuk memenuhi janji dan komitmen mereka dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah "Sulteng Nambaso". Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri pertemuan bersama sejumlah korporasi tambang di Polibu, Kamis 24 April 2025, yang juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri ekstraktif.
Gubernur Anwar mengungkapkan, terdapat tiga wilayah di Indonesia yang kini dikenal luas secara global karena kekayaan sumber mineralnya, yakni Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Ketiganya menyimpan cadangan sumber daya alam (SDA) strategis seperti minyak, gas bumi, batu bara, nikel, dan emas. Namun, kekayaan tersebut justru belum sepenuhnya mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Ini adalah sebuah paradoks yang mencolok. Di satu sisi, kita memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, tapi di sisi lain, angka-angka yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia kita—seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur—masih memprihatinkan,” ujar Anwar Hafid dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah baru diketahui secara masif sejak dekade 1990-an. Meskipun potensi tersebut menjanjikan, Anwar menilai masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam aspek pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keprihatinan namun konstruktif itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan pesan khusus kepada para pelaku industri tambang untuk tidak hanya fokus pada eksploitasi SDA, namun juga turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Nawa Cita Sulteng BERANI—sebuah akronim dari Berdaya Saing, Religius, Aman, Nyaman, dan Inklusif.
“Saya ingin menagih janji komitmen bapak dan ibu sekalian. Jangan hanya mengambil manfaat dari sumber daya yang ada di tanah kami. Sudah saatnya kita bersama-sama membangun Sulteng yang BERANI. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh kontribusi nyata dari para pemangku kepentingan, terutama perusahaan tambang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti pentingnya investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, program CSR harus dirancang bukan hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi harus menyentuh aspek strategis seperti pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
“Jangan biarkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah geliat investasi tambang. Mereka harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai tenaga kerja maupun penerima manfaat langsung dari keberadaan industri tambang ini,” tutur Anwar dengan penuh harap.
Anwar Hafid juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan segan untuk menyampaikan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. Evaluasi ini, kata dia, penting untuk memastikan bahwa investasi sektor tambang berjalan seimbang dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, beberapa pelaku industri tambang yang hadir mengakui pentingnya sinergi antara sektor usaha dan pemerintah daerah. Mereka menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Salah satu perwakilan perusahaan tambang nikel yang hadir, mengapresiasi inisiatif Gubernur Sulteng dan menyatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan lebih konkret.
“Kami menyadari bahwa kehadiran kami di Sulteng bukan hanya soal produksi dan keuntungan. Kami bertanggung jawab atas dampak sosial yang timbul. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperluas program pemberdayaan dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses pembangunan,” ucap salah satu pimpinan perusahaan tambang yang enggan disebutkan namanya.
Pertemuan di Polibu ini juga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi strategis antara Pemprov Sulawesi Tengah dengan pelaku industri dalam menyongsong penguatan tata kelola SDA yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh proyek tambang di wilayahnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara itu, dalam evaluasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Gubernur Anwar menggarisbawahi bahwa capaian IPM harus menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang ditopang oleh sektor pertambangan.
Menutup pertemuan, Anwar kembali menekankan pentingnya keselarasan antara eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap agar pelaku industri dapat menjadi mitra sejati dalam perjuangan mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, inklusif, dan berkeadilan.
“Kami akan terus memantau dan mengevaluasi. Karena bagi kami, kemajuan Sulteng tidak hanya diukur dari banyaknya tambang yang beroperasi, tapi sejauh mana rakyat kami ikut menikmati hasil kekayaan yang dikandung bumi mereka sendiri,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat membalikkan paradoks kaya SDA namun miskin kualitas SDM, menjadi daerah yang benar-benar sejahtera, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan di masa depan.
