JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memulai langkah konkret dalam merencanakan relokasi warga yang tinggal di sepanjang jalur rel kereta api seiring dengan rencana reaktivasi beberapa lintasan kereta api yang telah lama tidak beroperasi. Proses reaktivasi jalur ini, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperkirakan akan memerlukan anggaran sekitar Rp15 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa proses reaktivasi jalur kereta api ini masih berada dalam tahap awal perencanaan. Namun, Pemprov Jawa Barat telah memulai pembahasan mengenai dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk mengenai relokasi warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut.
“Kami menyadari bahwa kondisi lapangan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga kami bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan pemetaan dan mencari solusi yang tepat untuk setiap lokasi. Yang jelas, dalam pembangunan jalan dan reaktivasi jalur ini, kami tetap akan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak,” ujar Herman Suryatman dalam keterangannya, Rabu 23 April 2025.
Reaktivasi jalur kereta api ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat untuk mendongkrak konektivitas antarwilayah, sekaligus mempercepat perekonomian daerah melalui transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Menurut Herman, proyek ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, terutama dalam mendukung pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Barat.
Pembangunan kembali jalur kereta api yang telah lama tidak digunakan ini melibatkan beberapa daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Diharapkan, setelah jalur-jalur tersebut beroperasi kembali, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja dan memperlancar distribusi barang dan jasa antar wilayah di Jawa Barat.
Proses Pemetaan Lokasi dan Relokasi Warga
Seiring dengan upaya reaktivasi, salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah keberadaan pemukiman warga yang terletak di sepanjang jalur kereta api yang akan dibangun kembali. Herman Suryatman menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah memulai diskusi dengan pihak terkait, termasuk Kemenhub dan PT KAI, untuk menyusun rencana pemetaan lokasi secara detail. Pemetaan ini akan mencakup identifikasi titik-titik yang berpotensi terdampak, serta solusi terbaik untuk penanganan masalah sosial yang muncul, termasuk relokasi warga.
“Untuk reaktivasi jalur ini, tidak hanya pembangunan jalur kereta api yang harus diperhatikan, tetapi juga aspek sosial yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun solusi yang tepat. Salah satunya adalah proses relokasi warga yang ada di sekitar jalur rel. Tentunya, kami akan berusaha sebaik mungkin agar proses ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.
Rencana relokasi warga ini akan melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi lokasi yang akan terdampak, hingga penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga yang harus dipindahkan. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak serta kompensasi yang sesuai.
Herman Suryatman menambahkan bahwa Pemprov Jawa Barat akan mengutamakan dialog dengan masyarakat yang akan terdampak reaktivasi jalur kereta api ini. "Kami akan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, sehingga mereka dapat memahami dengan baik tujuan dari reaktivasi jalur ini. Kami juga akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka yang terdampak," ujar Herman.
Anggaran dan Proyeksi Biaya
Proyek reaktivasi jalur kereta api ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp15 triliun, yang mencakup seluruh rangkaian pembangunan, mulai dari pembangunan jalur rel, fasilitas pendukung, hingga proses relokasi warga. Namun, menurut Herman, angka tersebut masih merupakan proyeksi kasar, dan untuk memastikan kelancaran proyek, pihaknya akan segera melakukan pengembangan lebih lanjut melalui desain teknik yang lebih detail atau Detail Engineering Design (DED).
"Untuk reaktivasi jalur di Jawa Barat, kebutuhan umumnya sekitar Rp15 triliun. Angka ini tentu masih merupakan proyeksi awal. Sebelum memulai pembangunan, kami akan memastikan bahwa DED sudah disusun dengan baik, untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan efisien dan efektif," jelas Herman.
Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jawa Barat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya reaktivasi jalur kereta api, Jawa Barat diharapkan akan menjadi lebih terhubung dengan berbagai daerah lain di Indonesia, serta membuka peluang-peluang baru dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
Kolaborasi dengan Kemenhub dan PT KAI
Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia untuk memastikan bahwa proyek reaktivasi jalur kereta api ini sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari proyek nasional, rencana reaktivasi ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak di tingkat pusat.
Kementerian Perhubungan, melalui program-program yang mereka jalankan, juga mendukung penuh upaya Pemprov Jawa Barat dalam reaktivasi jalur kereta api ini. Kolaborasi antara Pemprov Jawa Barat, Kemenhub, dan PT KAI diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek ini, serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.
“Kerjasama antara pemerintah daerah, Kemenhub, dan PT KAI adalah kunci utama untuk kelancaran proyek ini. Dengan adanya sinergi yang baik antara semua pihak, kami yakin jalur kereta api ini akan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Herman Suryatman.
Mendorong Perekonomian dan Konektivitas Jawa Barat
Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, reaktivasi jalur kereta api ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi perekonomian daerah. Melalui transportasi yang efisien dan terjangkau, sektor industri, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Barat dapat berkembang lebih pesat, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemprov Jawa Barat berharap bahwa proyek reaktivasi jalur kereta api ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Dengan fokus pada keberlanjutan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
"Ini adalah langkah besar bagi pembangunan Jawa Barat. Kami berharap proyek ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memperkuat infrastruktur transportasi di masa depan," tutup Herman Suryatman.
Reaktivasi jalur kereta api ini merupakan bagian dari upaya besar dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan, untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan.
