JAKARTA - Uni Eropa (UE) mengambil langkah signifikan dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di kawasan Timur Tengah dengan menyepakati peningkatan dukungan finansial bagi Otoritas Palestina (PA). Dukungan ini dikemas dalam bentuk paket bantuan tiga tahun senilai 1,6 miliar euro atau sekitar Rp27,4 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Komisaris Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica.
Paket bantuan tersebut diumumkan menjelang pertemuan "dialog politik tingkat tinggi" antara menteri luar negeri Uni Eropa dan pejabat senior Palestina, termasuk Perdana Menteri Mohammad Mustafa, yang berlangsung di Luksemburg pada Senin 14 April 2025. Ini merupakan pertemuan strategis pertama yang dilakukan dalam kerangka hubungan politik antara Uni Eropa dan Otoritas Palestina setelah serangkaian dinamika yang terjadi di kawasan, termasuk konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
"Kami ingin mereka mereformasi diri mereka sendiri karena tanpa reformasi, mereka tidak akan cukup kuat dan kredibel untuk menjadi perantara, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi Israel," ujar Suica dalam wawancara dengan Reuters.
Dukungan keuangan ini mencakup tiga komponen utama. Pertama, sebesar 620 juta euro dialokasikan untuk mendukung kebutuhan fiskal dan reformasi internal PA, termasuk dalam hal transparansi, tata kelola, dan pemberantasan korupsi. Kedua, sebanyak 576 juta euro diperuntukkan bagi program "ketahanan dan pemulihan" di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Program ini bertujuan memperkuat infrastruktur dasar, layanan publik, serta mendukung keluarga dan komunitas terdampak konflik. Ketiga, 400 juta euro disiapkan dalam bentuk pinjaman yang akan disalurkan melalui Bank Investasi Eropa (EIB), tergantung pada persetujuan badan pengatur terkait.
Suica menegaskan bahwa Uni Eropa memandang pentingnya integritas dan kapabilitas institusional Otoritas Palestina sebagai mitra dalam proses perdamaian regional. Selama 12 tahun terakhir, rata-rata dukungan tahunan Uni Eropa terhadap PA berada di kisaran 400 juta euro. Namun, melihat meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi di kawasan, UE merasa perlu memperbesar bantuan baik dari sisi jumlah maupun fokus strategis.
"Bantuan ini bukan hanya sekadar dana. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap perdamaian jangka panjang di kawasan. Tanpa stabilitas Palestina, kita tidak bisa berharap banyak pada kestabilan regional," tegas Suica.
Paket dukungan ini juga sejalan dengan strategi Uni Eropa dalam mendukung solusi dua negara dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional terkait status Yerusalem, perbatasan 1967, serta hak-hak rakyat Palestina. UE berharap bahwa bantuan ini akan menjadi pendorong bagi PA untuk melakukan reformasi internal yang lebih menyeluruh sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional.
Tantangan terbesar yang dihadapi Otoritas Palestina saat ini adalah persoalan legitimasi dan efektivitas pemerintahan, yang selama ini sering dikritik karena lemahnya sistem administrasi dan dugaan praktik korupsi. Dengan dukungan keuangan dari UE, PA diharapkan mampu memperkuat institusinya dan mempersiapkan diri untuk peran lebih besar dalam proses negosiasi damai dengan Israel serta membangun sistem pemerintahan yang kredibel bagi rakyat Palestina.
Sementara itu, pihak Palestina menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan berbagai program reformasi yang akan didukung oleh Uni Eropa. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Perdana Menteri Mohammad Mustafa menyampaikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
"Kami menyadari pentingnya reformasi sebagai pondasi bagi masa depan yang lebih baik. Bantuan dari Uni Eropa akan sangat membantu kami dalam mewujudkan perubahan struktural yang dibutuhkan," kata Mustafa.
Kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza masih menghadapi tantangan berat pasca eskalasi konflik dan blokade yang berkepanjangan. Menurut laporan PBB, lebih dari 2 juta warga Palestina hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rentan. Bantuan internasional, termasuk dari Uni Eropa, sangat krusial dalam memastikan tersedianya layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan energi.
Bank Investasi Eropa menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pinjaman sebesar 400 juta euro dalam mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang strategis di Palestina. Namun, setiap proyek akan melalui proses penilaian ketat dan evaluasi kelayakan guna menjamin keberlanjutan dan manfaat jangka panjangnya.
Dengan paket ini, Uni Eropa berharap dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan di kawasan, serta mendukung terciptanya pemerintahan Palestina yang kuat, demokratis, dan mampu memenuhi aspirasi rakyatnya.
Komitmen Uni Eropa ini sekaligus menjadi sinyal penting bagi dunia internasional bahwa keterlibatan aktif dan dukungan yang terstruktur menjadi kunci dalam mendorong stabilitas dan rekonstruksi di wilayah konflik seperti Palestina. Dengan sinergi antara bantuan finansial dan reformasi internal, masa depan yang lebih cerah bagi Palestina bukanlah hal yang mustahil.
