JAKARTA - Publik kini menyoroti dua nama yang pernah dan sedang memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo: Rini Soemarno dan Erick Thohir. Keduanya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan BUMN Indonesia, tetapi bagaimana sebetulnya capaian kinerja mereka jika ditelaah lebih dalam?

Mandat Konstitusi dan Tata Kelola BUMN

BUMN merupakan manifestasi dari pelaksanaan mandat konstitusi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, perkembangan tata kelola korporasi yang bersih atau Good Corporate Governance (GCG) dan kontribusi BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik.

Dalam konteks ini, setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh menteri BUMN harus mencerminkan semangat ini, menyediakan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Rini Soemarno, dengan pengalaman panjangnya di sektor pemerintahan dan bisnis, membawa pendekatan yang fokus pada restrukturisasi dan efisiensi. Sementara itu, Erick Thohir, yang dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum menjabat, membawa perspektif modern dan visioner dalam pengelolaan BUMN.

Kepemimpinan Rini Soemarno

Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN dari 2014 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya, beberapa langkah signifikan diambil untuk meningkatkan kinerja BUMN dan menguatkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan efisiensi, pembenahan organisasi, serta pengembangan kerjasama internasional.

Rini menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi dengan efektif tanpa terbebani oleh birokrasi yang kompleks. Salah satu pencapaian signifikan adalah pengaturan ulang struktur korporasi yang lebih ramping dan berfokus pada inti bisnis. Meski menuai berbagai kritik, Rini tetap berupaya mewujudkan BUMN yang lebih sehat dan kompetitif.

Visi Erick Thohir dan Slogan AKHLAK

Erick Thohir, yang mulai menjabat pada 2019, membawa pendekatan berbeda dengan diluncurkannya slogan "AKHLAK" sebagai pedoman pengelolaan BUMN. Akronim ini terdiri dari nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. "AKHLAK adalah landasan bagi setiap karyawan BUMN untuk berkontribusi secara maksimal dalam membangun bangsa," ungkap Erick dalam sebuah kesempatan.

Erick memprioritaskan inovasi dan peningkatan daya saing global dengan melakukan berbagai transformasi, termasuk digitalisasi dan penguatan sektor strategis. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan antar-BUMN lainnya untuk mencapai sinergi yang optimal.

Menilai Kinerja dengan KPI

Untuk menilai kinerja kedua menteri ini, Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator/KPI) menjadi alat utama. KPI Erick Thohir difokuskan pada pencapaian nilai-nilai AKHLAK, reformasi birokrasi, peningkatan keuntungan, serta kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Rini Soemarno lebih menyoroti efisiensi operasional dan restrukturisasi sebagai bagian dari KPI-nya. Meski berfokus pada aspek berbeda, baik Erick maupun Rini memiliki tujuan yang sama, yakni menguatkan peran BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Tantangan dan Kritik

Seperti yang terjadi pada kebanyakan pejabat publik, baik Rini Soemarno maupun Erick Thohir tidak lepas dari kritik. Rini sering kali dianggap kurang komunikatif dalam memaparkan kebijakan-kebijakannya, sementara Erick menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan inovasi dengan kontrol anggaran yang ketat.

Namun, perlunya penilaian yang objektif tetap penting bagi publik untuk memahami bagaimana peran kedua menteri ini dalam mendorong BUMN mencapai tujuan strategisnya. Publik berhak tahu dan menilai, "Kita harus mengevaluasi kinerja setiap lembaga secara objektif, karena BUMN adalah milik bangsa," ujar seorang pengamat ekonomi.

Menilai siapa yang lebih unggul antara Rini Soemarno dan Erick Thohir bukanlah perkara mudah. Keduanya memiliki gaya dan pendekatan berbeda, yang masing-masing membawa dampak signifikan bagi BUMN dan perekonomian Indonesia.

Rini meninggalkan warisan transformasi struktur yang lebih efisien, sementara Erick menciptakan kerangka kerja budaya korporasi yang berorientasi nilai. Kesuksesan masing-masing periode bergantung pada parameter dan perspektif yang digunakan.

Akhirnya, penilaian terhadap kinerja ini adalah refleksi atas bagaimana kita, sebagai bangsa, memandang peran dan tanggung jawab BUMN di pentas ekonomi nasional dan global. Dengan demikian, menjadi penting bagi publik dan pemerintah untuk terus mengawal dan menilai kinerja BUMN dengan keterbukaan dan transparansi.