JAKARTA - Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh kian meruncing dengan kelangkaan dan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang semakin hari semakin parah. Merespons situasi ini, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (sering disapa Mualem), untuk mengambil langkah konkret dengan menghadirkan SPBU swasta atau asing di wilayah tersebut. Langkah ini dianggap sebagai solusi strategis yang dapat mengakhiri monopoli BBM dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat Aceh.

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh pada Senin, 10 Maret 2025.

Berbagai masalah distribusi BBM di Aceh selama ini disebabkan karena masyarakat hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM. Ketergantungan ini membuat masyarakat rentan menghadapi berbagai kendala operasional, termasuk kelangkaan BBM di saat-saat genting. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan sistem barcode yang dinilai mempersulit pengisian BBM oleh sebagian masyarakat.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing diyakini akan menciptakan persaingan sehat di pasar BBM. Dengan persaingan yang ketat, harga BBM bisa menjadi lebih kompetitif, dan masyarakat memiliki pilihan lebih banyak. Selain itu, kompetisi yang sehat diyakini dapat meningkatkan kualitas layanan di setiap SPBU. "Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegas Fauzan.

Antrean Panjang dan Kelangkaan BBM

Antrean panjang di SPBU sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga Aceh. Banyak masyarakat yang terpaksa mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan BBM. Masalah ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak warga berharap agar situasi ini dapat segera diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti bahwa persoalan kelangkaan BBM ini sebenarnya dapat diatasi jika ada upaya serius dari pihak pemerintah untuk membuka pasar bagi penyedia BBM lainnya. "Kelangkaan dan antrean panjang terjadi karena opsi yang terbatas bagi masyarakat," ujarnya. "Jika ada lebih banyak pemain dalam sektor ini, sudah pasti masalah ini bisa dikurangi."

Penggunaan sistem barcode yang diterapkan untuk mengontrol distribusi BBM juga menjadi pokok kritikan. Sistem ini, meskipun bertujuan baik, sering kali menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi atau yang tidak memiliki akses yang mudah ke sistem tersebut.

Gubernur Aceh Diharapkan Bertindak Cepat

Sebagai solusi nyata, SAPA meminta Gubernur Aceh untuk membuka peluang bagi masuknya SPBU asing ke Aceh. Menurut Fauzan, kehadiran SPBU dari perusahaan internasional bisa membawa inovasi dan manajemen yang lebih efisien, serta mempelopori perbaikan layanan di sektor ini. "Jika pemerintah tidak segera bertindak, dikhawatirkan kondisi ini akan terus memburuk dan sangat merugikan masyarakat Aceh," imbuhnya.

Pernyataan ini juga merupakan respons atas keluhan masyarakat yang semakin frustrasi dengan masalah BBM yang tak kunjung usai. Banyak pihak berharap pemerintah daerah, sebagai pengambil keputusan utama, dapat mengambil langkah yang proaktif dan berpandangan jauh ke depan untuk mengatasi permasalahan ini.

Membuka Pintu Investasi

Hadirnya SPBU asing di Aceh juga dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk menarik investasi asing ke provinsi ini. Aceh, dengan segala potensi alam dan ekonominya, dapat melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memulai era baru dalam sektor energi. Persaingan pasar energi yang sehat juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Sebagai penutup, SAPA berharap pemerintah tidak hanya melihat kehadiran SPBU asing sebagai solusi jangka pendek tetapi juga sebagai langkah maju untuk menata sektor energi Aceh dengan lebih baik. "Langkah ini akan sangat berperan dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat dan ekonomi Aceh," pungkas Fauzan.

Dengan segala permasalahan yang ada, masyarakat Aceh kini menunggu aksi nyata Pemerintah Aceh dan Gubernur Muzakir Manaf dalam merespons tuntutan ini. Di tengah kondisi krisis energi yang semakin mendesak, keputusan yang cepat dan tepat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah BBM di Aceh.