JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan ulang perdagangan elpiji 3 kilogram (kg). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bahlil mengungkapkan bahwa praktik mafia elpiji telah menyebabkan harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga merugikan negara hingga triliunan rupiah. "Harga elpiji tabung 3 kilogram seharusnya paling mahal Rp 18.000, namun di lapangan ada yang menjual dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 25.000," ujarnya tegas.

Komitmen ini disampaikan oleh Bahlil saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin 10 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan akan terus berikhtiar untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. "Negara sudah membayar subsidi Rp 36.000 per tabung, tetapi masih ada pihak yang bermain. Ini yang akan kami tata agar tidak ada lagi kecurangan," lanjut Bahlil.

Bahlil menambahkan, penataan ulang ini bukan hanya sebatas upaya mencegah kerugian negara, tetapi juga demi menjaga kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang selama ini menyalahgunakan subsidi seharusnya dihukum tegas agar memberikan efek jera.

Dalam konteks ini, Bahlil menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam distribusi elpiji bersubsidi. Ia mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama memerangi praktik mafia elpiji. "Tanpa kerja sama semua pihak, akan sulit memberantas masalah ini," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Bahlil berencana untuk memperketat pengawasan di tingkat pengecer dan distributor. Dalam waktu dekat, ia akan mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan subsidi elpiji. "Kami akan melibatkan teknologi dalam pengawasan ini, sehingga setiap transaksi bisa terpantau dengan baik," jelasnya.

Pemerintah juga akan mengembangkan sistem distribusi yang lebih terintegrasi dengan menggunakan data untuk memantau pola konsumsi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mencegah distribusi elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran. "Teknologi informasi akan memudahkan kita dalam mengelola data, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time," tambah Bahlil.

Sebagai tambahan, Bahlil menyatakan bahwa reformasi tata niaga elpiji ini merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan begitu, dana subsidi dapat dialokasikan lebih efektif ke sektor-sektor yang strategis dan lebih dibutuhkan.

Antusiasme masyarakat terhadap komitmen ini cukup besar, terutama dari kalangan yang memang sangat membutuhkan subsidi elpiji. Salah seorang penerima manfaat di Purworejo, Ibu Sari, merasa lega mendengar langkah Bahlil. "Kami berharap tidak ada lagi masalah harga elpiji yang mahal. Subsidi dari negara harus sampai ke tangan kami," ujarnya dengan harapan.

Langkah penataan ulang niaga elpiji ini bukan tanpa tantangan. Selama bertahun-tahun, rantai distribusi elpiji 3 kg telah menjadi ladang bagi sejumlah oknum untuk bermain curang. Cara-cara lama yang kurang transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan sudah saatnya digantikan dengan sistem baru yang lebih adil dan akuntabel.

Ke depan, Bahlil berharap agar penataan ini dapat menciptakan iklim perdagangan elpiji yang lebih sehat, di mana setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional dan adil. "Pemerintah tidak hanya ingin mengamankan subsidi, tetapi juga memastikan bahwa subsidi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkannya," tutupnya.

Dengan langkah-langkah yang direncanakan, diharapkan penataan ulang ini mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan elpiji bersubsidi di Indonesia, sehingga setiap subsidi yang digulirkan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak mendapatkannya, tanpa ada ruang untuk penyalahgunaan.