JAKARTA - Maret 2025 menjadi bulan yang penuh perhatian dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial selalu menjadi sorotan utama. Pada bulan ini, pemerintah mengonfirmasi bahwa lima jenis bansos akan tetap dilanjutkan hingga akhir bulan, sementara satu jenis bantuan resmi dihentikan. Berikut adalah perincian lengkap mengenai lima jenis bansos yang dilanjutkan dan satu yang dihentikan, serta apa maknanya bagi masyarakat.

Lima Jenis Bansos yang Dilanjutkan

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial utama yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Untuk bulan Maret 2025, pencairan bansos PKH tetap berjalan karena kuota sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya terpenuhi. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa "PKH ini merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka."

Pencairan dana PKH dilakukan melalui dua sarana utama: PT Pos Indonesia dan kartu KKS yang diterbitkan oleh bank-bank Himbara. Keduanya dipilih untuk memastikan bantuan bisa sampai langsung ke tangan penerima tanpa hambatan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako

Sama seperti PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau yang sering dikenal dengan Program Sembako masih berlanjut disebabkan kuota 18,8 juta KPM belum terpenuhi. BPNT ini difokuskan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pangan yang lebih sehat dan terjangkau.

"Program ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak hanya terpenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga kualitas gizi yang lebih baik," ujar Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Edi Suharto.

Prosedur pencairan dilakukan dengan cara yang serupa dengan PKH, melalui PT Pos Indonesia dan kartu KKS bank Himbara, memberikan fleksibilitas dan akses yang mudah bagi penerima manfaat.

3. Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang ditujukan bagi siswa SD, SMP, dan SMA untuk memastikan bahwa faktor keuangan tidak menjadi penghalang dalam menciptakan generasi yang terdidik. Pada Maret 2025, bantuan PIP dicairkan hanya bagi siswa yang telah melakukan aktivasi rekening sebelum 28 Februari dan terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) nominasi.

Ini memberikan dorongan bagi keluarga untuk mendorong anak-anak mereka terus sekolah. "Untuk mencapai inklusi pendidikan, kita harus memastikan semua anak-anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki akses dan kesempatan untuk pendidikan berkualitas," tegas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. BLT Dana Desa

BLT Dana Desa didistribusikan per tiga bulan dan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem. Di Maret 2025, pencairan subsidi ini mencakup alokasi untuk tiga bulan sekaligus dengan total nominal Rp900 ribu per keluarga.

Tujuan utama dari BLT Dana Desa, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, adalah "untuk memberikan daya tahan ekonomi terhadap masyarakat desa yang paling rentan dari pengaruh negatif perekonomian global."

5. Bantuan Sosial Atensi YAPI (Yatim Piatu)

Pencairan Bantuan Sosial Atensi YAPI yang menyasar anak-anak yatim piatu berlangsung pada tahap pertama tahun 2025 untuk alokasi Januari-Februari sebesar Rp400 ribu. Ini dilakukan melalui Bank Mandiri, Bank BSI (khusus untuk wilayah Aceh), dan PT Pos Indonesia. Program ini diperuntukkan untuk menjamin bahwa anak-anak yatim piatu tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah.

Bantuan Sosial yang Dihentikan

Sementara itu, subsidi listrik 50 persen yang sebelumnya diberikan dihentikan pada akhir Februari 2025. Meski subsidi ini telah berakhir, pelanggan pascabayar masih dapat menikmati diskon 50 persen untuk pemakaian Februari saat melakukan pembayaran pada bulan Maret.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa "Penghentian subsidi ini adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan energi dengan kondisi fiskal yang lebih sustainable."

Implikasi Kebijakan Bansos Maret 2025

Keputusan untuk melanjutkan lima jenis bansos dan menghentikan salah satu menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap fokus pada sektor-sektor yang dirasa paling membutuhkan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri.

Dengan perpanjangan dan penghentian beberapa program bansos ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri dan ekonomi nasional bertahan dari berbagai tantangan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga kesejahteraan sosial bisa dirasakan secara lebih luas.