JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyampaikan sejumlah keluhan dan kendala yang dihadapi para petani di wilayahnya saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam agenda panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.
Dalam momen tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa meskipun distribusi pupuk saat ini sudah tergolong lancar, petani masih dibebani oleh tingginya biaya produksi, khususnya untuk pembelian pestisida dan insektisida guna mengendalikan serangan hama. Kondisi ini menurutnya sangat memberatkan petani, terutama saat memasuki masa tanam.
“Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan karena sebelum mulai menanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong atau hama. Nyemprotnya itu dua kali sehari,” ujar Dedi Mulyadi saat menyampaikan laporannya di hadapan Presiden Prabowo.
Biaya Produksi Membengkak, Petani Tertekan
Menurut Dedi, aktivitas penyemprotan hama menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi petani di Jawa Barat. Biaya ini harus dikeluarkan bahkan sebelum proses tanam dimulai, guna mencegah serangan hama seperti keong mas dan wereng yang kerap menyerang tanaman padi di tahap awal.
Biaya pestisida dan insektisida yang terus meningkat membuat margin keuntungan petani semakin menipis. Hal ini, kata Dedi, menjadi tantangan nyata yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi tidak boleh hanya terbatas pada pupuk, tetapi juga harus mencakup obat-obatan
pertanian.
Permintaan Tambahan Alat Pertanian
Sebagai provinsi lumbung padi nasional, Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung efisiensi produksi dan panen. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dapat menambah pasokan alat pertanian ke Jawa Barat agar produktivitas petani bisa meningkat secara signifikan.
“Karena Jabar pusat lumbung padi nasional, ya seluruh alatnya harus banyak, supaya ditambah kalau ingin peningkatan produksi,” tegas Dedi Mulyadi.
Alsintan seperti traktor, mesin tanam, dan alat pemanen dinilai mampu mempercepat proses pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, yang jumlahnya terus menurun seiring urbanisasi dan berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.
Masalah BPJS Kesehatan Petani
Selain persoalan teknis pertanian, Dedi juga mengangkat masalah sosial yang menimpa petani, khususnya terkait kepesertaan dan keterjangkauan layanan kesehatan melalui BPJS. Ia menyoroti fakta bahwa banyak petani yang tidak terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS mandiri yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan ketika sakit.
“Mohon peningkatan asuransi kesehatan petani karena banyak petani yang ketika sakit tidak terkover BPJS atau BPJS mandirinya tidak terbayar,” ucap Dedi.
Permintaan tersebut ia tujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk aspirasi nyata dari para petani di lapangan. Menurutnya, sebagai salah satu kelompok rentan dan ujung tombak ketahanan pangan nasional, para petani seharusnya mendapatkan perlindungan sosial dan fasilitas kesehatan yang layak.
Aspirasi Langsung dari Lahan Panen
Kegiatan panen raya yang dihadiri Presiden Prabowo ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung realitas di lapangan. Tidak hanya sebagai seremoni, acara tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi konkret atas permasalahan pertanian yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Kehadiran Presiden di Majalengka sendiri merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperhatikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Peran Jawa Barat Sebagai Lumbung Padi Nasional
Provinsi Jawa Barat memang memiliki peran strategis dalam penyediaan beras nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat secara konsisten masuk dalam tiga besar provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Kabupaten seperti Indramayu, Karawang, dan Subang menjadi daerah penghasil padi utama, dengan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan beras nasional.
Namun demikian, posisi strategis ini juga dibarengi dengan tantangan besar, seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga minimnya regenerasi petani. Oleh sebab itu, perhatian ekstra dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menjaga agar produksi padi tetap stabil dan berkelanjutan.
Harapan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dengan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden, Gubernur Dedi Mulyadi berharap agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu merumuskan kebijakan pertanian yang lebih komprehensif dan berpihak kepada petani kecil.
Program-program seperti subsidi pupuk, asuransi usaha tani, bantuan alat pertanian, hingga perbaikan sistem distribusi hasil panen diharapkan bisa dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, perluasan jaminan sosial untuk petani melalui BPJS Kesehatan juga menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap para pekerja sektor pangan.
