JAKARTA - Kabar gembira datang bagi masyarakat penerima manfaat program bantuan sosial dari pemerintah. Pada bulan April 2025 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik para penerima, yang terhubung dengan empat bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.

Kemensos menyebutkan, pencairan BPNT senilai Rp600 ribu ini merupakan akumulasi dari bantuan untuk bulan Maret dan April 2025 yang disalurkan sekaligus karena keterlambatan penyaluran bulan sebelumnya. “Ini adalah penyaluran ganda akibat penyesuaian jadwal pencairan. KPM akan menerima dana sebesar Rp600 ribu dalam satu kali transfer,” demikian penjelasan resmi yang disampaikan Kemensos.
 

Penyaluran Bertahap, KPM Diminta Cek Secara Berkala
 

Proses pencairan bantuan ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, sehingga saldo tidak akan langsung masuk secara serentak ke seluruh rekening KKS. Penerima diminta untuk rutin memantau saldo melalui berbagai kanal yang tersedia.

Adapun cara untuk mengecek saldo KKS dapat dilakukan melalui:

Mesin ATM sesuai bank KKS (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI)

Mobile banking jika telah diaktifkan

Datang langsung ke e-warong (elektronik warung gotong royong) yang telah bekerja sama dengan pemerintah

“Jika saldo belum masuk, jangan panik. Pencairan dilakukan bertahap dan bisa memerlukan waktu beberapa hari,” demikian disampaikan dalam laman resmi Kemensos.
 

BPNT Hanya Bisa Digunakan untuk Belanja Sembako
 

Masyarakat perlu memahami bahwa BPNT bukan bantuan tunai bebas pakai. Dana yang masuk ke rekening KKS hanya dapat digunakan untuk pembelian kebutuhan pokok melalui e-warong. Program ini bertujuan membantu KPM memenuhi kebutuhan gizi dasar secara berkelanjutan.

Jenis bahan pangan yang bisa dibeli antara lain:

Beras

Telur

Minyak goreng

Sayuran

Tahu dan tempe

Komoditas pangan pokok lainnya yang tersedia di e-warong

Kemensos menegaskan bahwa saldo BPNT tidak bisa diuangkan atau ditarik tunai. “Program ini didesain agar bantuan langsung digunakan untuk belanja pangan, bukan untuk keperluan lain,” tulis keterangan resmi lembaga tersebut.
 

Siapa yang Berhak Menerima?
 

Penerima BPNT adalah mereka yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah diverifikasi sebagai keluarga dengan kondisi ekonomi rentan. Jika seseorang merasa layak namun belum menerima bantuan, tersedia mekanisme pengajuan dan koreksi data melalui aplikasi resmi.

Pengecekan status penerima bisa dilakukan dengan cara berikut:

Kunjungi situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id

Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store

Masukkan data sesuai KTP, termasuk nama, alamat, dan provinsi

Aplikasi Cek Bansos juga memiliki fitur “Usul dan Sanggah” yang memungkinkan masyarakat:

Mengajukan diri sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bantuan

Menyanggah data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemensos memperbaiki penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan adil.
 

Edukasi Penggunaan Bantuan, Jangan Salah Gunakan
 

Pemerintah terus mengingatkan bahwa meskipun BPNT merupakan bantuan dari negara, penggunaannya harus tetap bijak dan bertanggung jawab. Dana bantuan seyogianya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, bukan dialihkan ke kepentingan konsumtif lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat penerima BPNT untuk menggunakan dana bantuan ini secara optimal, sesuai tujuan utamanya yaitu pemenuhan pangan bergizi,” jelas pernyataan dari Kemensos.

Dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan sekaligus, pemerintah berharap masyarakat dapat merasa terbantu dalam menyeimbangkan pengeluaran rumah tangga terutama menjelang dan setelah momen Lebaran.
 

Peran e-Warong dan Bank Penyalur
 

E-warong memegang peran penting dalam penyaluran bantuan pangan ini. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem KKS, masyarakat dapat berbelanja bahan pangan yang telah ditentukan secara langsung. E-warong juga bertindak sebagai agen pemantauan penggunaan bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Bank-bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI pun telah meningkatkan kapasitas layanan mereka untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan. Termasuk penyediaan layanan informasi saldo, bantuan teknis pada mesin ATM, serta dukungan pada aplikasi perbankan digital.
 

Komitmen Pemerintah Menjaga Daya Beli Rakyat
 

Cairnya BPNT senilai Rp600 ribu pada April 2025 ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program ini masuk dalam strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi, termasuk inflasi dan harga pangan yang cenderung naik.

Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk jaring pengaman sosial.

Kemensos memastikan akan terus memperbaiki mekanisme penyaluran, termasuk dengan meningkatkan akurasi data penerima dan pengawasan di lapangan. “Transformasi sistem perlindungan sosial menjadi lebih transparan dan digital merupakan langkah nyata kami menuju tata kelola bansos yang lebih baik,” demikian disampaikan Kemensos dalam laporan tahunannya.

Dengan penyaluran BPNT sebesar Rp600.000 pada bulan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menstabilkan kesejahteraan keluarga rentan di Indonesia. Bagi masyarakat yang termasuk dalam DTKS, penting untuk terus memantau informasi resmi dari Kemensos dan memastikan penggunaan bantuan dilakukan secara bijak dan sesuai tujuan program.