JAKARTA - Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif royalti bagi industri pertambangan kembali menuai polemik. Para pelaku industri mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini, yang dinilai semakin membebani sektor pertambangan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren harga komoditas yang melemah.

Asosiasi pertambangan dan pelaku usaha mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak menghambat investasi dan keberlanjutan industri. Mereka berpendapat bahwa kenaikan royalti berpotensi menurunkan daya saing sektor pertambangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Pelaku Industri Pertambangan Gamang

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan royalti ini menambah beban bagi perusahaan tambang, terutama yang bergerak di sektor batubara.

“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki target penerimaan negara, namun kenaikan royalti ini harus mempertimbangkan kondisi industri yang sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk harga komoditas yang fluktuatif dan biaya produksi yang meningkat,” ujar Hendra.

Selain itu, ia menekankan bahwa kenaikan royalti dapat berimbas pada penurunan investasi di sektor pertambangan, yang berujung pada terganggunya keberlanjutan industri ini dalam jangka panjang.

Dampak pada Investasi dan Tenaga Kerja

Salah satu kekhawatiran utama yang disuarakan oleh para pengusaha tambang adalah potensi berkurangnya minat investasi akibat kenaikan royalti ini. Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Paul Sianipar, menilai kebijakan yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor.

“Investasi di sektor pertambangan adalah jangka panjang dan memerlukan kepastian regulasi. Perubahan kebijakan yang mendadak bisa membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Paul.

Selain dampak pada investasi, kenaikan royalti juga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja. Jika industri pertambangan tertekan, perusahaan-perusahaan tambang mungkin harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang, yang banyak bergantung pada industri ini untuk lapangan pekerjaan.

Kondisi Pasar Global dan Ancaman Penurunan Produksi

Saat ini, harga komoditas tambang seperti batubara mengalami fluktuasi akibat kondisi pasar global yang tidak stabil. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batubara acuan (HBA) mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini memperburuk beban yang harus ditanggung oleh perusahaan tambang.

Dengan adanya kenaikan royalti, banyak pelaku industri memperkirakan bahwa produksi tambang bisa menurun karena margin keuntungan yang semakin tipis. Penurunan produksi ini tidak hanya berdampak pada industri tambang sendiri, tetapi juga terhadap penerimaan negara dari sektor ini.

“Kita harus melihat kebijakan ini dalam konteks global. Negara-negara lain seperti Australia dan Rusia menawarkan skema pajak dan royalti yang lebih kompetitif. Jika beban di Indonesia semakin berat, perusahaan bisa mencari alternatif investasi di luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.

Pemerintah Beri Alasan Kenaikan Royalti

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kenaikan tarif royalti merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menyatakan bahwa kebijakan ini telah dikaji dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan industri.

“Kami memahami bahwa industri menginginkan kebijakan yang stabil. Namun, kami juga harus memastikan bahwa negara mendapatkan manfaat optimal dari eksploitasi sumber daya alam. Royalti yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ridwan.

Ia juga menambahkan bahwa kenaikan royalti ini hanya berlaku untuk kelompok tertentu dan mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pelaku Usaha Minta Evaluasi dan Dialog

Meski memahami tujuan pemerintah, pelaku industri tetap meminta agar kebijakan ini dikaji ulang dan dibahas lebih lanjut melalui dialog antara pemerintah dan pengusaha.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

“Kami berharap ada diskusi terbuka antara pemerintah dan pelaku industri untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kepastian hukum dan regulasi sangat penting agar industri pertambangan tetap bisa berkembang sekaligus memberikan manfaat optimal bagi negara,” kata Arsjad.

Beberapa pelaku usaha juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif tertentu bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau program hilirisasi tambang sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan royalti ini.

Kenaikan tarif royalti di sektor pertambangan menjadi isu yang kompleks, dengan dampak yang luas terhadap investasi, produksi, tenaga kerja, dan daya saing global. Sementara pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara, pelaku industri mengkhawatirkan beban tambahan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Dengan tren harga komoditas yang tidak menentu dan tantangan ekonomi global, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga tetap menarik bagi investor. Dialog antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik agar industri pertambangan tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional tanpa kehilangan daya saingnya di kancah internasional.