JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan terkait royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara di tengah meningkatnya permintaan terhadap komoditas mineral strategis seperti nikel dan emas.

Revisi aturan tersebut mencakup dua regulasi utama, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PP No. 15 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan perpajakan dan PNBP di sektor pertambangan batu bara.

Dengan adanya perubahan ini, tarif royalti beberapa komoditas tambang utama seperti batu bara, timah, tembaga, nikel, emas, perak, dan platina dipastikan mengalami kenaikan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pemasukan tambahan bagi negara, namun di sisi lain juga berpotensi membebani industri pertambangan nasional.

Dampak Kenaikan Royalti bagi Pelaku Usaha

Kebijakan kenaikan tarif royalti ini menuai beragam reaksi dari para pelaku industri pertambangan. Banyak pihak mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap investasi di sektor minerba, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas tambang.

Menurut seorang pengusaha tambang yang enggan disebutkan namanya, kenaikan tarif royalti berpotensi mengurangi daya saing industri tambang Indonesia di pasar global. “Peningkatan tarif royalti memang akan menambah pemasukan negara, tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan beban operasional perusahaan tambang. Jika tidak diimbangi dengan insentif yang memadai, bisa saja investor memilih negara lain yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) juga menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan ini terhadap sektor tambang dalam negeri. “Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali besaran kenaikan tarif royalti agar industri tetap kompetitif dan tidak terlalu terbebani,” ujar salah satu perwakilan API.

Pemerintah: Peningkatan PNBP untuk Kepentingan Nasional

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa negara mendapatkan manfaat yang lebih besar dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

“Kami melihat bahwa kontribusi sektor tambang terhadap penerimaan negara masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya merevisi aturan royalti dan PNBP agar lebih mencerminkan nilai keekonomian yang adil,” ungkap Bahlil dalam keterangannya kepada media.

Bahlil juga memastikan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan dampak terhadap industri. “Kami tidak ingin kebijakan ini justru menghambat investasi. Oleh karena itu, kami akan terus berdiskusi dengan para pelaku industri untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Daftar Komoditas yang Terkena Kenaikan Tarif Royalti

Sejumlah komoditas tambang yang akan mengalami kenaikan tarif royalti antara lain:

- Batu bara

- Timah

- Tembaga

- Nikel

- Emas

- Perak

- Platina

Peningkatan tarif ini disesuaikan dengan tingkat harga global dan permintaan terhadap masing-masing komoditas. Pemerintah menilai bahwa beberapa komoditas, seperti nikel dan emas, memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan industri strategis nasional, termasuk industri kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama baterai.

Dampak Terhadap Investasi dan Ekonomi

Dampak kenaikan tarif royalti ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap investasi di sektor tambang. Beberapa investor mungkin akan menahan ekspansi atau bahkan mencari lokasi investasi yang lebih menguntungkan di luar negeri. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga arus masuk investasi asing di sektor pertambangan.

Namun, di sisi lain, kenaikan royalti juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi kepentingan nasional.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat mendorong daya saing industri. “Peningkatan royalti memang dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain harus ada insentif lain yang dapat membuat industri tetap kompetitif. Misalnya, kemudahan dalam perizinan atau insentif fiskal lainnya,” kata Bhima.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif royalti tambang, termasuk untuk komoditas seperti nikel dan emas, menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan PNBP dan kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian nasional, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Pemerintah berjanji akan terus berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan adanya kebijakan yang seimbang, diharapkan sektor pertambangan tetap bisa berkembang, investasi tetap terjaga, dan penerimaan negara dari sumber daya alam bisa semakin optimal.