JAKARTA - Polemik rekrutmen 14 mantan karyawan Lion Air oleh Garuda Indonesia semakin memanas. Ketua Umum Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Capten Ruli Wijaya, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Proses rekrutmen yang dinilai tidak sesuai dengan aturan telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan maskapai nasional tersebut. “Kami memohon perhatian Presiden Prabowo dan solusi dari Menteri BUMN Erick Thohir,” ujar Ruli dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Selasa 18 Maret 2025.

Rekrutmen Dinilai Tidak Transparan

Kisruh ini bermula dari keputusan manajemen Garuda Indonesia merekrut 14 eks karyawan Lion Air tanpa melalui prosedur seleksi yang jelas. Sejumlah pihak menilai proses rekrutmen ini dilakukan secara tertutup dan tidak mengikuti mekanisme standar yang berlaku di lingkungan BUMN.

Sejumlah karyawan Garuda Indonesia merasa keberatan dan mempertanyakan mengapa manajemen memilih merekrut karyawan dari maskapai lain tanpa pertimbangan yang matang. “Rekrutmen di perusahaan BUMN seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika prosesnya tertutup seperti ini, tentu akan menimbulkan tanda tanya besar,” ujar seorang karyawan Garuda yang enggan disebutkan namanya.

Menurut sumber internal, keputusan ini dianggap merugikan karyawan yang telah lama bekerja di Garuda Indonesia dan masih menunggu kepastian terkait karier mereka. Beberapa pihak bahkan menduga ada kepentingan tertentu di balik perekrutan tersebut.

Permintaan Solusi dari Pemerintah

Dengan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan karyawan, Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami ingin ada kejelasan dan keadilan dalam proses rekrutmen. Tidak hanya bagi pilot, tetapi juga bagi seluruh karyawan yang bekerja di Garuda Indonesia,” kata Ruli Wijaya.

Ruli menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Menteri Erick Thohir harus memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen di lingkungan BUMN, termasuk Garuda Indonesia, dilakukan secara adil dan profesional. Ia juga menambahkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di internal perusahaan.

Respons Garuda Indonesia

Hingga saat ini, pihak manajemen Garuda Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, seorang pejabat di lingkungan maskapai nasional itu menyebut bahwa perekrutan eks karyawan Lion Air dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan.

“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek bisnis dan operasional. Kami selalu berusaha untuk memenuhi standar rekrutmen yang berlaku di industri penerbangan,” ujar pejabat tersebut.

Meski demikian, para karyawan Garuda Indonesia tetap berharap ada keterbukaan dalam kebijakan ini. Mereka menuntut manajemen untuk memberikan penjelasan resmi dan memastikan bahwa perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan hak serta kepentingan karyawan yang telah lama mengabdi di perusahaan.

Reaksi Serikat Pekerja dan Pengamat Penerbangan

Di sisi lain, Serikat Pekerja Garuda Indonesia juga ikut bersuara mengenai permasalahan ini. Mereka menilai bahwa keputusan manajemen seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan karyawan yang sudah bekerja lama di perusahaan dibandingkan merekrut tenaga kerja dari luar.

“Kami ingin kepastian bahwa kebijakan ini tidak merugikan karyawan yang sudah lama bekerja di Garuda. Pemerintah harus segera turun tangan agar polemik ini tidak semakin meluas,” ujar perwakilan Serikat Pekerja Garuda Indonesia.

Sementara itu, pengamat penerbangan dari Indonesia Aviation Watch, Bambang Haryadi, menilai bahwa masalah ini mencerminkan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam proses rekrutmen di perusahaan milik negara. “BUMN harus memiliki standar yang jelas dan transparan dalam perekrutan karyawan. Jika tidak, akan ada banyak kasus serupa yang menimbulkan konflik di dalam perusahaan,” kata Bambang.

Ia juga menambahkan bahwa polemik ini dapat berdampak pada kinerja dan stabilitas internal Garuda Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dianggap penting untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil.

Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, kini bola panas ada di tangan pemerintah. Presiden Prabowo dan Menteri Erick Thohir diharapkan segera memberikan perhatian khusus terhadap polemik ini dan memastikan bahwa proses rekrutmen di Garuda Indonesia berjalan sesuai aturan.

Apakah pemerintah akan turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini? Para karyawan Garuda Indonesia kini menantikan langkah konkret yang akan diambil demi menjaga integritas dan profesionalisme di maskapai kebanggaan nasional tersebut.