JAKARTA - Jalan sepanjang 10 kilometer di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengalami kerusakan parah akibat dilalui truk bermuatan berat, terutama angkutan batu bara. Pemerintah Provinsi Riau memperkirakan biaya perbaikan infrastruktur jalan ini mencapai Rp100 miliar, namun keterbatasan anggaran membuat proses perbaikan terkendala.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa perbaikan jalan ini tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah, mengingat alokasi dana yang terbatas di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) dan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau. Oleh karena itu, ia mendorong kontribusi dari perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk turut serta dalam pembiayaan perbaikan jalan.
"Perbaikan jalan rusak tersebut tidak bisa diupayakan seluruhnya karena Dinas PUPR dan PKPP memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan jalan tersebut," ujar Gubernur Abdul Wahid di Pekanbaru, Senin 17 Maret 2025.
Kerusakan Jalan yang Makin Parah
Jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelayang dengan wilayah sekitarnya ini berlubang, retak, hingga amblas di beberapa titik. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Warga setempat mengeluhkan bahwa mereka kerap mengalami kesulitan saat melintasi jalan tersebut, terutama saat musim hujan ketika jalan berubah menjadi kubangan lumpur.
Salah seorang warga Kelayang, Hendra (45), menyatakan bahwa kondisi jalan semakin memburuk sejak banyaknya truk batu bara dan truk sawit bertonase besar yang lalu-lalang setiap hari.
"Dulu jalan ini masih bisa dilewati dengan nyaman, tapi sekarang setiap hari ada truk besar lewat dan jalannya makin hancur. Kami, warga sekitar, harus ekstra hati-hati, terutama kalau naik motor," ujarnya.
Menurut laporan warga, kerusakan paling parah terjadi di beberapa titik yang menjadi jalur utama angkutan tambang dan perkebunan. Beban berat yang dibawa truk-truk tersebut melebihi kapasitas jalan, mempercepat kerusakan aspal dan memperburuk kondisi infrastruktur.
Dukungan dari Perusahaan Tambang dan Perkebunan Diperlukan
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor tambang dan perkebunan harus ikut bertanggung jawab dalam perbaikan jalan.
"Butuh kontribusi dari perusahaan tambang dan perkebunan sawit untuk membantu menanggulangi anggaran pengerjaan fisik jalan yang rusak tersebut agar bisa berfungsi optimal," ungkapnya.
Pemprov Riau berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan tambang dan perkebunan guna membahas skema pendanaan bersama. Jika perusahaan-perusahaan tersebut turut serta dalam pembiayaan, diharapkan perbaikan jalan bisa segera dilakukan tanpa menunggu anggaran penuh dari pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pembuatan jalan khusus untuk angkutan tambang dan perkebunan. Jalan ini akan difokuskan sebagai jalur truk bertonase berat, sehingga tidak lagi merusak jalan utama yang digunakan oleh masyarakat.
"Solusi jangka panjang yang ideal adalah membangun jalan khusus untuk angkutan pertambangan dan perkebunan bertonase tinggi. Dengan cara ini, jalur utama warga tetap bisa terjaga kondisinya," tambah Gubernur Wahid.
Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Jalan Rusak
Kerusakan jalan di Kelayang tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berimbas pada sektor ekonomi dan sosial. Warga yang mengandalkan jalan tersebut untuk beraktivitas dan berdagang mengalami kendala dalam mobilitas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang dan biaya transportasi.
Beberapa pedagang lokal mengeluhkan bahwa mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk distribusi barang karena kendaraan mereka mengalami kerusakan akibat jalan yang buruk.
Nurhayati (38), seorang pedagang sayur di Kelayang, menyebut bahwa harga distribusi barang menjadi lebih mahal karena kendaraan angkutannya harus sering masuk bengkel.
"Jalan yang rusak bikin kendaraan cepat rusak. Biaya servis naik, dan kami terpaksa menaikkan harga dagangan. Kasihan juga pembeli yang harus bayar lebih mahal," keluhnya.
Dampak lainnya juga dirasakan oleh anak-anak sekolah dan pekerja yang harus bepergian setiap hari. Kondisi jalan yang buruk membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, sehingga mereka harus berangkat lebih pagi agar tidak terlambat.
Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Jalan
Untuk mempercepat perbaikan jalan, Pemprov Riau saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif pendanaan, termasuk dana hibah dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, Pemprov juga mempertimbangkan penerapan batas tonase bagi kendaraan yang melintas agar jalan yang diperbaiki nanti tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
Pemerintah daerah juga meminta kepolisian untuk lebih ketat dalam mengawasi dan menindak kendaraan yang melebihi batas muatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kerusakan jalan akibat angkutan tambang dan perkebunan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan.
Jalan sepanjang 10 kilometer di Kecamatan Kelayang, Indragiri Hulu, Riau, mengalami kerusakan parah akibat truk bermuatan berat, terutama dari sektor batu bara dan perkebunan sawit. Perbaikan jalan ini diperkirakan membutuhkan dana Rp100 miliar, namun keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam realisasi perbaikannya.
Gubernur Riau Abdul Wahid mendorong kontribusi dari perusahaan tambang dan perkebunan agar turut serta dalam pendanaan perbaikan jalan, sembari mempertimbangkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jalan khusus untuk angkutan berat.
Warga sekitar mendesak agar perbaikan segera dilakukan, mengingat dampak negatif dari kerusakan jalan terhadap mobilitas, keselamatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Pemprov Riau berencana untuk mengawasi tonase kendaraan yang melintas guna mencegah kerusakan jalan yang lebih parah di masa mendatang.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan infrastruktur jalan di Kelayang dapat kembali berfungsi dengan optimal, meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.
