JAKARTA- Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia sering kali menjadi sorotan terkait kebijakan pengendalian harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan serupa di negara tetangga, Malaysia, justru menimbulkan tanda tanya karena harga minyak goreng di sana jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Bahkan, harga minyak goreng di Malaysia hanya sekitar Rp 9.200 per liter, jauh lebih rendah dari harga yang berlaku di Indonesia. Lantas, apa yang membuat minyak goreng di Malaysia bisa dijual dengan harga semurah itu, meskipun negara ini juga merupakan salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia?

Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki peran penting sebagai negara penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Namun, kedua negara ini mengadopsi kebijakan yang sangat berbeda dalam mengatur harga minyak goreng domestiknya, meskipun mereka sama-sama bergantung pada CPO sebagai bahan baku utama. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang disebut MinyaKita telah berusaha mengatasi fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik dengan meluncurkan program ini, sementara pemerintah Malaysia memiliki cara lain yang terbukti membuat harga minyak goreng jauh lebih terjangkau bagi warganya.

Program MinyaKita Indonesia: Upaya Menekan Harga

Untuk menghadapi lonjakan harga minyak goreng yang tak terkendali, Indonesia meluncurkan program minyak goreng murah yang disebut MinyaKita. Program ini bertujuan untuk menyediakan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengatur pasokan minyak goreng dalam negeri dengan melibatkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation).

“MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan yang mengharuskan pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor CPO. Dalam hal ini, semakin besar jumlah CPO yang diekspor, semakin besar pula kuota minyak goreng yang harus dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,” jelas Faisal Aswad, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia berharap kebijakan DMO ini bisa menjaga kestabilan pasokan minyak goreng di pasar domestik dengan harga yang terjangkau. Dengan cara ini, meskipun harga minyak goreng cenderung mengalami fluktuasi akibat harga CPO global, MinyaKita diharapkan mampu menekan harga jual di dalam negeri.

Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, praktik di lapangan menunjukkan tantangan yang besar. Beberapa faktor yang turut berperan dalam tingginya harga minyak goreng di Indonesia antara lain adalah ketidakstabilan harga CPO global, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi minyak goreng, dan masih adanya biaya distribusi yang cukup besar dari produsen hingga konsumen.

Kebijakan Malaysia: Mengatur Harga Minyak Goreng Secara Ketat

Di sisi lain, Malaysia, meskipun juga merupakan produsen utama CPO, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengendalikan harga minyak goreng domestik. Pemerintah Malaysia memilih untuk mensubsidi harga minyak goreng, dengan harga yang sangat terjangkau di pasar. Hal ini memungkinkan konsumen di Malaysia membeli minyak goreng dengan harga sekitar RM 3.50 per liter atau sekitar Rp 9.200.

Dengan harga yang sangat murah ini, masyarakat Malaysia tidak merasakan lonjakan harga minyak goreng yang signifikan meskipun harga CPO internasional mengalami fluktuasi. Pemerintah Malaysia menggunakan dana subsidi untuk menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau bagi warga negara. Subsidi ini dibiayai dari anggaran negara dan sering kali diterapkan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng.

Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia, Alex Tan, kebijakan subsidi ini diterapkan untuk melindungi daya beli masyarakat yang tengah terhimpit akibat inflasi dan tingginya biaya hidup. “Kami memutuskan untuk mempertahankan harga minyak goreng yang sangat terjangkau bagi masyarakat, dengan menggunakan subsidi yang besar. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Alex.

Namun, kebijakan subsidi ini bukan tanpa kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa subsidi yang besar ini dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang, terutama jika harga CPO dunia terus mengalami fluktuasi yang tajam. Selain itu, adanya subsidi harga minyak goreng juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan distribusi yang harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kelangkaan.

Perbandingan Kebijakan DMO Indonesia dengan Subsidi Malaysia

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama produsen terbesar CPO di dunia, pendekatan kedua negara dalam mengatasi harga minyak goreng domestik sangat berbeda. Indonesia lebih mengandalkan kebijakan DMO yang mengharuskan eksportir untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebelum mengekspor CPO mereka. Sementara itu, Malaysia memilih untuk mengandalkan subsidi harga untuk menjaga harga minyak goreng tetap murah di pasar domestik.

Kebijakan DMO di Indonesia bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng dalam negeri, tetapi harga tetap dipengaruhi oleh fluktuasi harga CPO global. Sebaliknya, kebijakan subsidi di Malaysia mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan dana besar agar harga minyak goreng bisa tetap murah, meskipun ini berpotensi membebani anggaran negara dalam jangka panjang.

“Kebijakan DMO kami mengutamakan kepentingan pasar domestik. Namun, tantangan terbesar kami adalah bagaimana mengatur distribusi yang tepat agar harga minyak goreng tetap terjangkau. Di sisi lain, subsidi di Malaysia jelas menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi perlu diperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan fiskal negara dalam jangka panjang,” tambah Faisal Aswad, yang menyoroti perbedaan mendasar dalam kebijakan kedua negara.

Dampak Kebijakan Terhadap Konsumen

Bagi konsumen, perbedaan kebijakan ini tentu saja memberikan dampak langsung terhadap daya beli mereka. Di Indonesia, meskipun ada upaya dari pemerintah melalui MinyaKita, harga minyak goreng tetap tidak stabil dan bisa melonjak tinggi jika pasokan CPO terganggu atau jika harga bahan baku internasional meningkat tajam. Di Malaysia, meskipun harga minyak goreng lebih terjangkau berkat subsidi, masyarakat tetap harus waspada terhadap kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah jika subsidi harga minyak goreng tidak dapat dipertahankan.

Bagi pelaku industri, kebijakan DMO Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam hal penyaluran pasokan yang harus dijual di pasar domestik, sementara industri minyak goreng di Malaysia dihadapkan pada ketergantungan pada subsidi yang bisa berubah tergantung pada situasi ekonomi negara.

Tantangan dan Solusi untuk Kestabilan Harga Minyak Goreng

Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengendalikan harga minyak goreng mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan, kestabilan harga, dan keberlanjutan fiskal negara. Sementara Indonesia mengandalkan kebijakan DMO yang melibatkan kewajiban ekspor dan pasokan dalam negeri, Malaysia memilih subsidi sebagai solusi untuk menjaga harga tetap murah.

Kedua kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi Indonesia, tantangan terbesar adalah mengatur distribusi agar minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat, sementara Malaysia harus mempertimbangkan dampak subsidi terhadap anggaran negara. Pada akhirnya, kedua negara perlu terus beradaptasi dengan dinamika pasar global dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.