JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian serius terhadap kebijakan yang berlaku di Provinsi Aceh, yang hanya mengizinkan bank syariah beroperasi di wilayah tersebut. Kebijakan ini, yang lebih merupakan hasil kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh, menuai kritik dari perspektif bisnis.
Dian Ediana Rae, Kepala OJK, dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin 10 Maret 2025, mengungkapkan pandangannya mengenai kebijakan ini. Menurutnya, meskipun kebijakan ini mungkin memiliki alasan-alasan tertentu di baliknya, dari sudut pandang bisnis, kebijakan tersebut sebenarnya berisiko merugikan.
“Memang, apakah kebijakan ini tidak akan merugikan? Dari perspektif bisnis, sebetulnya merugikan. Kalau dilihat dari perspektif bisnis semata-mata, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh akan membatasi pilihan konsumen dan bisa mempengaruhi daya saing sektor perbankan di daerah tersebut,” kata Dian Ediana Rae.
Kebijakan Terbatas untuk Bank Syariah
Sejak diberlakukannya kebijakan yang membatasi operasional bank konvensional di Aceh dan hanya memungkinkan bank syariah yang beroperasi, sejumlah pihak, termasuk OJK, memandang hal ini sebagai langkah yang dapat membatasi persaingan dalam sektor perbankan. Dengan hanya adanya bank syariah di Aceh, masyarakat memiliki pilihan yang terbatas terkait produk perbankan yang dapat mereka pilih, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kelangsungan industri perbankan di provinsi tersebut.
“Jika hanya ada satu jenis produk perbankan yang dapat dipilih oleh masyarakat, tentu akan mengurangi dinamika yang seharusnya ada di pasar perbankan. Ketika ada pembatasan ini, tidak ada ruang untuk kompetisi antar bank yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas layanan dan produk yang ditawarkan,” tambah Dian Ediana Rae.
Implikasi Terhadap Industri Perbankan di Aceh
Kebijakan tersebut juga berpotensi berdampak pada perkembangan ekonomi di Aceh. Dari perspektif OJK, kebijakan yang hanya mengizinkan bank syariah beroperasi di Aceh akan mempersempit akses masyarakat terhadap berbagai produk perbankan yang lebih beragam. Bank konvensional yang biasanya memiliki lebih banyak produk keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan berbagai layanan lainnya, tidak dapat menawarkan solusi kepada masyarakat Aceh.
Selain itu, OJK juga khawatir bahwa dengan terbatasnya pilihan perbankan di Aceh, kompetisi antar lembaga keuangan akan berkurang, yang pada akhirnya bisa menghambat inovasi dan meningkatkan biaya operasional. Padahal, dalam ekonomi yang berkembang, akses terhadap berbagai pilihan perbankan yang kompetitif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Dampak terhadap Inklusi Keuangan
Di sisi lain, kebijakan tersebut bisa berdampak pada tingkat inklusi keuangan di Aceh. Dengan hanya terbatasnya pilihan bank yang bisa beroperasi, masyarakat yang tidak familiar dengan prinsip-prinsip bank syariah mungkin akan merasa kesulitan atau terhambat dalam mengakses layanan perbankan. Masyarakat Aceh, yang mungkin lebih familiar dengan sistem perbankan konvensional, bisa merasa bahwa kebutuhan mereka akan produk perbankan tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah.
Salah satu tujuan besar pemerintah dalam mengembangkan sistem keuangan di Indonesia adalah meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas terhadap layanan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi jumlah bank yang bisa beroperasi di suatu wilayah bisa saja bertentangan dengan tujuan inklusi keuangan yang lebih luas.
Pentingnya Fleksibilitas Dalam Kebijakan Perbankan
OJK juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan perbankan agar sektor ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa sektor perbankan perlu memiliki ruang untuk berkembang dan bersaing secara sehat, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Fleksibilitas dalam kebijakan sangat penting. Apabila sektor perbankan hanya didominasi oleh satu jenis bank, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dan mengurangi keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat melalui keberagaman produk yang ada,” jelasnya.
Peran OJK dalam Menjaga Ekosistem Perbankan
OJK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, tetap berkomitmen untuk memastikan ekosistem perbankan tetap berfungsi dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun OJK memberikan catatan terhadap kebijakan yang membatasi hanya bank syariah di Aceh, OJK juga memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap memperhatikan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.
“Kami menghormati kebijakan lokal yang berlaku di Aceh, namun kami juga perlu memastikan bahwa ekosistem perbankan di sana tetap dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan masyarakat. Kami akan terus memantau dan memberikan masukan agar sektor perbankan di Aceh dapat berkembang dengan baik,” ujar Dian Ediana Rae.
Tantangan Ke Depan
Kedepannya, OJK akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan perbankan yang diambil tidak membatasi kemajuan sektor ini. OJK juga akan terus mendorong agar perbankan di Indonesia, termasuk di Aceh, memiliki ruang yang cukup untuk berinovasi dan berkembang dengan sehat.
Dalam waktu dekat, OJK juga berencana untuk melakukan evaluasi terkait dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan di Aceh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sektor perbankan di Aceh bisa tetap kompetitif, inklusif, dan mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
Penerapan kebijakan yang hanya mengizinkan bank syariah beroperasi di Aceh merupakan kebijakan yang menuai perhatian dari OJK. Dalam pandangan OJK, kebijakan tersebut berisiko merugikan sektor perbankan dan masyarakat dari perspektif bisnis dan inklusi keuangan. Walaupun demikian, OJK tetap menghormati keputusan politik yang mendasari kebijakan tersebut dan akan terus melakukan evaluasi serta memberikan masukan konstruktif untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian di Aceh.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, OJK tetap berkomitmen untuk menjaga agar sistem keuangan di Indonesia, termasuk di Aceh, tetap sehat, inklusif, dan mampu mendukung kemajuan ekonomi nasional.
