JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana melakukan perubahan pada skema royalti bagi perusahaan-perusahaan tambang, sebuah langkah yang dapat berdampak signifikan terhadap beban operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya batubara dan nikel. Rencana perubahan kebijakan ini menuai berbagai kekhawatiran, dengan banyak pihak yang memperkirakan bahwa hal ini dapat membebani lebih lanjut para emiten tambang yang sudah tertekan dengan sejumlah kebijakan sebelumnya.
Menurut Oktavianus Audi, Head of Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, jika skema royalti yang lebih tinggi diterapkan, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh perusahaan tambang, khususnya yang bergerak dalam sektor batubara dan nikel. Audi menilai bahwa kebijakan tersebut bisa meningkatkan beban operasional yang sudah cukup berat bagi produsen batu bara dan nikel di Indonesia. "Kenaikan tarif royalti pada komoditas minerba, terutama batu bara dan nikel, dikhawatirkan akan semakin menekan margin perusahaan tambang," ujarnya dalam keterangannya pada Selasa, 11 Maret 2025.
Perubahan Skema Royalti: Menambah Beban Perusahaan Tambang
Perubahan skema royalti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang, yang selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri yang merasa bahwa kenaikan royalti akan semakin meningkatkan beban operasional mereka, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi profitabilitas dan daya saing mereka di pasar global.
Seperti diketahui, sektor tambang, khususnya batubara, telah lama menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Negara ini merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia, dan keberlanjutan industri ini sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam skema royalti dan kebijakan terkait dapat mempengaruhi stabilitas dan prospek masa depan industri ini.
Oktavianus Audi menjelaskan lebih lanjut bahwa pada tahun 2022, pemerintah telah melakukan kenaikan royalti yang cukup signifikan bagi beberapa komoditas minerba, terutama batu bara. “Kenaikan royalti pada 2022 sudah cukup memberikan tekanan pada margin perusahaan. Jika kenaikan kembali dilakukan, tentu akan semakin memperberat beban operasional mereka,” lanjutnya.
Kebijakan Terkait DHE dan HBA yang Meningkatkan Beban Perusahaan
Selain rencana perubahan skema royalti, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Harga Batu Bara Acuan (HBA) juga dianggap memberikan tambahan tekanan bagi perusahaan tambang batu bara. Berdasarkan aturan yang ada, hasil ekspor komoditas tambang, termasuk batu bara, diwajibkan untuk disetor kembali ke dalam negeri dalam bentuk DHE yang harus disimpan selama minimal 12 bulan. Kebijakan ini sempat mengundang polemik karena membatasi perusahaan dalam mengelola hasil ekspor mereka, yang tentu saja berdampak pada likuiditas dan cash flow perusahaan.
Lebih jauh, aturan mengenai Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang digunakan sebagai patokan harga jual batu bara di pasar internasional juga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan perusahaan tambang. "Aturan HBA yang menempatkan harga batu bara acuan pada tingkat tertentu memang cenderung membatasi ruang gerak perusahaan dalam menetapkan harga ekspor batu bara. Hal ini membuat perusahaan tambang semakin terjepit, karena harga pasar internasional tidak selalu menguntungkan," ungkap Audi.
Dampak Pada Emiten Batu Bara: Menurunnya Profitabilitas?
Sektor batu bara, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak emiten tambang Indonesia, mungkin akan merasakan dampak terbesar dari perubahan skema royalti ini. Menurut Oktavianus Audi, jika pemerintah menerapkan skema royalti yang lebih tinggi, maka perusahaan-perusahaan batu bara bisa semakin tertekan. "Dengan harga batu bara yang tidak selalu stabil, ditambah dengan tarif royalti yang lebih tinggi, kemungkinan besar profitabilitas perusahaan tambang akan terpengaruh," jelasnya.
Emiten-emiten tambang batu bara Indonesia yang selama ini mengandalkan ekspor untuk mendongkrak pendapatan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pasar global bisa menjadi lebih kompetitif dan margin keuntungan mereka semakin sempit. Dalam hal ini, kebijakan royalti yang lebih tinggi bisa semakin membuat situasi menjadi lebih sulit, terutama bagi perusahaan yang memiliki biaya operasional tinggi.
Sebelumnya, pada tahun 2022, pemerintah sudah melakukan kenaikan royalti untuk beberapa komoditas minerba, termasuk batu bara dan nikel, yang dianggap memberi dampak langsung pada beban perusahaan. Dengan rencana perubahan skema royalti ini, perusahaan-perusahaan tambang khawatir akan mengalami tekanan yang lebih besar, baik dari sisi biaya operasional maupun pembayaran royalti yang harus ditanggung.
Pentingnya Pertimbangan Pemerintah dalam Perubahan Kebijakan
Meski tujuan dari perubahan kebijakan royalti adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan keadilan bagi masyarakat, namun perlu ada pertimbangan matang terkait dampak negatif terhadap sektor yang terkait. Perubahan yang terlalu cepat atau terlalu drastis dapat menurunkan daya saing industri dan bahkan menyebabkan penurunan investasi dalam sektor tambang. Terlebih lagi, dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, perubahan kebijakan yang tidak hati-hati bisa memperburuk keadaan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai dampak jangka panjang dari perubahan skema royalti ini, baik bagi sektor pertambangan maupun perekonomian secara keseluruhan. “Pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan sektor tambang. Ini adalah sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, sehingga kebijakan yang diterapkan harus memberikan ruang bagi industri untuk berkembang tanpa memberatkan mereka,” kata Audi.
Tantangan Sektor Tambang di Tengah Kebijakan Baru
Rencana perubahan skema royalti oleh pemerintah Indonesia tentu menjadi perhatian serius bagi perusahaan-perusahaan tambang, khususnya yang bergerak di sektor batubara dan nikel. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, keputusan tersebut berpotensi meningkatkan beban operasional perusahaan tambang yang sudah tertekan dengan sejumlah kebijakan sebelumnya, seperti aturan DHE dan HBA.
Jika kebijakan ini tidak dirumuskan dengan hati-hati, maka dampaknya bisa sangat besar, baik untuk perusahaan tambang maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan seksama bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi pertumbuhan industri tambang, serta menyesuaikan tarif royalti dengan kondisi pasar dan daya saing global yang semakin ketat.
Sebagai sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, sektor tambang, khususnya batu bara, membutuhkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan, bukan justru memperburuk beban operasional dan menurunkan kepercayaan investor. Ke depannya, sektor ini akan terus menghadapi tantangan besar, dan kebijakan yang bijaksana akan sangat menentukan masa depan industri ini.
