JAKARTA - Dalam sebuah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sedang mengupayakan pengaktifan kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar. Lembaga keuangan ini sebelumnya mengalami kendala operasional yang menghambat fungsinya sebagai penyedia layanan keuangan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan penting antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Pertemuan yang berlangsung produktif tersebut membahas secara mendalam mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi BPR Makassar. “Kami sangat membutuhkan bimbingan dari OJK agar BPR bisa kembali beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam pernyataannya, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Munafri, reaktivasi BPR ini sangat penting mengingat perannya yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di Makassar. Pemkot Makassar berambisi untuk memastikan BPR dapat menyediakan fasilitas keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal. "Ini juga akan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjamin," tambah Munafri, merujuk pada kekhawatiran terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang sering kali merugikan masyarakat.

Perspektif OJK Terhadap Potensi Pengembangan BPR

Dalam diskusi tersebut, OJK Sulselbar menyatakan bahwa BPR Kota Makassar masih memiliki prospek cerah untuk dikembangkan. Namun, ada sejumlah persyaratan administratif dan operasional yang harus dipenuhi untuk memungkinkan bank ini berfungsi kembali dengan baik. Pemkot Makassar menyadari bahwa kerjasama intensif dengan OJK sangatlah penting. Pendampingan dari OJK diharapkan dapat memberikan jalur yang lebih jelas dalam pemulihan operasional BPR Makassar.

Koordinasi dengan OJK juga mencakup asesmen terhadap kapasitas manajemen dan struktur organisasi dari BPR Makassar. "Kami perlu memastikan bahwa semua persyaratan operasional dan perizinan telah dipenuhi sebelum memulai kembali operasional," ujar Munafri.

Pemkot Fokus pada Perekonomian Daerah

Sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah, fokus Pemkot Makassar pada pengaktifan kembali BPR dilihat sebagai langkah tepat. Di tengah persaingan layanan keuangan yang kian ketat, BPR memiliki keunggulan khusus dengan hubungan yang lebih dekat dan akrab dengan komunitas lokal. Hal ini mengundang optimisme bahwa BPR dapat memainkan peran signifikan dalam menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional.

Pengaktifan kembali BPR ini juga dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional. Properti aset dan kualitas pelayanan akan menjadi prioritas utama. Munafri mengemukakan bahwa koordinasi dengan OJK juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang diperlukan untuk menunjang operasional bank.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat

Reaktivasi BPR di Makassar bukan hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga sosial. Keberadaan BPR dipercaya akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, yang dikenal dengan bunga tinggi dan persyaratan yang memberatkan. Dengan alternatif pembiayaan yang lebih kredibel dan dukungan dari badan pemerintah seperti OJK, diharapkan masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan didukung dalam pertumbuhan usahanya.

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Makassar, eksistensi BPR diharapkan akan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Hal ini tentunya selaras dengan visi Pemkot Makassar dalam membangun ekonomi lokal yang lebih kuat dan berdaya saing.

Kolaborasi untuk Masa Depan Ekonomi Makassar

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan OJK merupakan contoh nyata dari upaya sinergis antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pengaktifan BPR akan memberikan kontribusi strategis bagi pertumbuhan ekonomi setempat dan menstimulasi aktivitas ekonomi, terutama di sektor UKM.

Dengan dasar pengawasan yang lebih kuat dan panduan operasi yang jelas dari pihak OJK, langkah menuju reaktivasi BPR Kota Makassar akan lebih terarah dan fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Pemkot Makassar optimis bahwa langkah ini akan memberikan kepercayaan baru bagi masyarakat terhadap lembaga keuangan yang dimiliki daerah, menumbuhkan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup warga kota Makassar.