JAKARTA - Rencana Pemerintah Daerah Dharmasraya untuk mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menuai kritik tajam dari kelompok pemerhati lingkungan seperti Forest Guardian. Dalam pandangan mereka, langkah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah baru, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut.

Achmal Assahab, anggota Forest Guardian Sumatera Barat, berbicara mengenai kekhawatirannya atas dampak lingkungan dari usulan tersebut. Ia mengungkapkan, "Bisa kita lihat melalui analisa satelit, di wilayah-wilayah sepanjang aliran sungai Batanghari, itu kerusakan yang dihasilkan oleh tambang ilegal selama ini memang sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya pada hari Minggu 9 Maret 2025.

Analisa dan data menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal di sekitar sungai Batanghari telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang serius. Lingkungan yang rusak meningkatkan potensi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sekitar.

Menurut Achmal, langkah menuju legalisasi pertambangan rakyat tanpa penegakan regulasi yang ketat dan pemantauan yang optimal dapat memperparah situasi. "Dengan dilegalkannya wilayah pertambangan rakyat, kita khawatir bahwa ini hanya akan melegitimasi tindakan ilegal yang selama ini sudah merusak lingkungan. Ekosistem yang seharusnya dilindungi dan dipulihkan malah akan semakin dieksploitasi," tegasnya.

Forest Guardian telah lama menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan Sumatera Barat. Mereka menyerukan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kita memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta edukasi bagi masyarakat tentang penambangan berkelanjutan," tambah Achmal.

Kekhawatiran ini memang bukan tanpa alasan. Berbagai kasus di wilayah Indonesia lainnya menunjukkan bahwa pemberian izin tambang rakyat sering kali diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan yang drastis. Hal ini terjadi karena pengelolaan yang kurang cermat dan ketiadaan pengawasan yang efektif dari pihak berwenang.

Dalam konteks global, isu lingkungan dan keberlanjutan semakin mendapatkan perhatian lebih. International Energy Agency (IEA) misalnya, mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dapat menghambat upaya pengendalian perubahan iklim dunia.

Melihat dari perspektif lain, pemerintah daerah Dharmasraya tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dengan rencana ini. Potensi ekonomi bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama. "Pendapatan dari sektor tambang dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya," ujar seorang pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun demikian, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah tantangan yang harus diatasi dengan bijak. Pemerintah daerah diharapkan dapat memformulasikan kebijakan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga menjamin keberlangsungan ekosistem yang sehat bagi generasi mendatang.

Pakar lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Ir. Asmarhadi menyampaikan bahwa menggabungkan ekonomi dan ekologi adalah pendekatan yang harus diambil. "Keberlanjutan harus diutamakan. Pemerintah perlu melibatkan para ahli dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak," katanya.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi hal yang penting. Melibatkan warga lokal dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan tambang dapat membantu mencegah pelanggaran yang merugikan lingkungan. Mereka juga harus diberdayakan dengan memberikan pengetahuan tentang praktik pertambangan yang ramah lingkungan.

Ke depan, perlu adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan agar didapatkan solusi yang komprehensif. Menjaga kelestarian lingkungan sembari menggenjot pertumbuhan ekonomi memerlukan pola berpikir dan tindakan yang inovatif serta bertanggung jawab. Dengan demikian, keputusan mengenai usulan Wilayah Pertambangan Rakyat di Dharmasraya dapat dijalankan dengan seimbang dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Dalam situasi ini, peran media massa juga menjadi sangat penting untuk terus mengawasi perkembangan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas dinas terkait dalam menangani isu ini harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Masyarakat lokal dan aktivis lingkungan berharap bahwa pemerintah daerah Dharmasraya akan bijak dalam pengambilan keputusan ini dan mempertimbangkan semua aspek termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik. Semua pihak berdiri pada satu kesamaan tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Dengan begitu, masa depan Dharmasraya dapat terjaga untuk generasi berikutnya.