JAKARTA - Fenomena penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja yang kian marak di Indonesia menjadi realitas yang memprihatinkan, menunjukkan adanya masalah serius dalam iklim usaha di tanah air. Pemerintah diharapkan mengambil langkah cepat dan strategis untuk memperbaiki kondisi ini dengan fokus pada penarikan investasi, terutama yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Permasalahan ini tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat sektor industri manufaktur, salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, tengah mengalami perlambatan signifikan. Para ahli dan pengamat ekonomi mengisyaratkan perlunya perubahan mendasar dalam strategi ekonomi nasional guna mengatasi dan mengantisipasi gelombang PHK yang terus bergulir.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza menyatakan bahwa permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi jangka panjang yang dapat memperbaiki kondisi industri dan investasi di Indonesia. "Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan," ujar Zenzia dalam keterangannya di Jakarta.

Zenzia juga menyoroti berbagai kendala investasi yang saat ini masih menjadi momok bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus dalam mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik sehingga bisa menarik lebih banyak investor asing. Ia percaya, dengan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat mendatangkan lebih banyak modal asing yang siap mendukung perkembangan industri dalam negeri.

Terkait hal ini, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memperkuat kebijakan reindustrialisasi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal. Hal ini termasuk memanfaatkan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkannya melalui proses hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah dari produk-produk industri bisa meningkat dan memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, pengembangan sektor manufaktur tidak bisa lepas dari penguatan infrastruktur. Pemerintah diharapkan dapat terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas industri, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik tentunya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan menarik lebih banyak investasi ke sektor ini.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci bagi penciptaan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan perlu ditingkatkan agar tenaga kerja Indonesia bisa lebih siap menghadapi perubahan di industri, termasuk adopsi teknologi dan otomasi yang semakin marak.

Keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi yang berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi nasional. Pemerintah harus bisa menjaga situasi yang kondusif demi memastikan kepercayaan para investor asing.

Sebagai negara dengan potensi ekonomi besar, Indonesia memiliki banyak peluang untuk terus bertumbuh dan berkembang. Namun, upaya untuk menarik investasi tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintah, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, dalam menciptakan iklim investasi yang benar-benar mendukung.

Melalui kebijakan yang tepat dan terarah, pemerintah diharapkan dapat segera keluar dari krisis ini dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan demikian, fenomena PHK massal bisa berkurang dan stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga dengan baik. Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada para pekerja, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan negara.