JAKARTA - Ribuan petani tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menghadapi tantangan berat dalam mengakses kredit dari perbankan syariah. Kebijakan yang melarang pemberian kredit kepada petani tembakau ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang mendesak bank untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Tanpa pembiayaan yang memadai, para petani merasa kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.

Kebijakan Perbankan Syariah

Beberapa perbankan syariah di NTB telah memberlakukan kebijakan ketat yang melarang pemberian kredit untuk sektor tembakau. Hal ini disebabkan oleh prinsip syariah yang menganggap bahwa produk tembakau dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Alasan kesehatan inilah yang digunakan untuk memutuskan bahwa usaha tembakau tidak layak dibiayai melalui kredit syariah.

Kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak. "Kami dihentikan dari akses kredit hanya karena kami menanam tembakau," ujar Hadi, seorang petani tembakau di Lombok. "Padahal, tembakau adalah mata pencaharian utama kami. Tanpa akses pendanaan, sulit bagi kami untuk mempertahankan keberlangsungan usaha."

Reaksi Pemprov NTB

Menanggapi kebijakan tersebut, Pemprov NTB langsung mengambil tindakan dengan meminta pihak bank untuk mengkaji ulang bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Pemerintah daerah memandang sektor tembakau sebagai salah satu penopang ekonomi lokal yang penting, sehingga pembatasan akses kredit dapat berakibat pada menurunnya kondisi ekonomi masyarakat setempat.

"Kami memahami prinsip yang dipegang oleh perbankan syariah, tetapi kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi para petani tembakau," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. "Kami akan terus berupaya mencari jalan tengah agar petani tembakau tetap bisa mendapatkan akses ke pembiayaan yang mereka butuhkan."

Dampak pada Ekonomi Lokal

Tembakau merupakan salah satu komoditas utama di NTB, yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Banyak petani dan pekerja bergantung pada industri ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan kredit dapat membawa dampak berantai terhadap kesejahteraan masyarakat.

Petani lain, Suryadi, menyatakan kekhawatirannya terhadap masa depan bisnisnya. "Kami berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang baik setiap tahunnya," ujarnya. "Namun, tanpa dukungan finansial, bagaimana kami bisa bersaing dan terus berkembang?"

Tantangan bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan syariah, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, mereka harus mematuhi prinsip syariah yang menjadi dasar operasional mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut.

Seorang analis ekonomi syariah, Ahmad Kurniawan, berpendapat bahwa perlu ada solusi yang lebih inklusif. "Perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk menemukan keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi masyarakat," jelasnya. "Mungkin diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan solusi inovatif agar para petani tembakau tetap bisa mendapatkan pembiayaan."

Usaha Bersama Menuju Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada sinergi antara pemerintah, perbankan syariah, dan petani. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator untuk memediasi pertemuan antara pihak bank dan petani dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

Sementara itu, pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk diversifikasi produk juga bisa menjadi salah satu langkah dalam mengurangi ketergantungan mereka terhadap tembakau. Dengan demikian, petani dapat menghasilkan produk lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.


Krisis akses kredit yang dialami oleh petani tembakau di NTB menggambarkan betapa pentingnya dialog terbuka antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan menemukan solusi bersama, diharapkan kesejahteraan petani dapat terjamin tanpa harus mengabaikan prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan.

Ke depan, tantangan ini memerlukan perhatian dan kerja sama semua pihak agar kebijakan yang diambil tidak hanya mematuhi ketentuan agama, tetapi juga peka terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemprov NTB bersama dengan bank syariah diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, demi kebaikan semua pihak yang terlibat.