JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapatkan saran mendesak untuk menonaktifkan sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyusul munculnya dugaan praktek oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax. Dugaan yang menghebohkan ini tengah diselidiki lebih dalam oleh Kejaksaan Agung.
Secara tegas, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkapkan dukungannya terhadap upaya hukum yang ditempuh untuk mengungkap skandal ini. “Soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang,” ujar Yusri Usman ketika diwawancarai oleh media RMOL, pada Minggu, 2 Maret 2025.
Dugaan Oplosan Bahan Bakar Mengundang Keprihatinan
Dugaan oplosan BBM ini tentunya mengundang keprihatinan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Kualitas serta harga BBM merupakan isu fundamental yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Setiap tindakan yang mengganggu stabilitas harga maupun kualitas BBM dapat menimbulkan efek domino pada ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Menurut informasi yang beredar, praktek oplosan ini diduga dilakukan dengan mencampurkan BBM jenis Pertalite yang lebih terjangkau dengan BBM Pertamax yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jika benar adanya, tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait.
Peran Kejaksaan Agung dan Dampak Politik
Dukungan publik terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus ini sangat kuat, dengan harapan mendapatkan kejelasan dan tindakan hukum yang tepat bagi para pelaku. Integritas dan transparansi dalam penegakan hukum dinilai amat krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Saran untuk menonaktifkan Erick Thohir juga mengandung dimensi politis. Sebagai Menteri BUMN, peran Erick Thohir sangat strategis dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk sektor energi. Nonaktif sementara dapat dianggap sebagai langkah untuk menghindari potensi konflik kepentingan selama investigasi berlangsung. Selain itu, ini juga dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan praktek-praktek ilegal lainnya.
Tanggapan Pemerintah dan Komunitas Energi
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Erick Thohir mengenai saran penonaktifannya. Namun, berbagai pihak dari komunitas energi dan masyarakat luas menantikan tindakan cepat dan tepat dari Presiden Prabowo. Langkah ini dianggap penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga harga dan kualitas BBM yang menjadi hajat hidup orang banyak.
CEO dari Indonesian Energy Watch, Bambang Setiawan, juga menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah, “Keterbukaan dan tindakan tegas sangat diperlukan untuk mencegah hal serupa terulang di kemudian hari. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di sektor energi,” ujar Bambang.
Pentingnya Pengawasan dan Reformasi Sistem
Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan reformasi sistemik dalam pengelolaan BBM. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan sistem monitoring distribusi BBM dan memperketat aturan-aturan terkait impor dan pengoplosan bahan bakar.
Pengamat ekonomi energi, Dr. Anita Widjaja, menyatakan bahwa sistem pengawasan internal di perusahaan negara wajib diperkuat. “Diperlukan audit menyeluruh dan sistem pengawasan yang lebih transparan. Teknologi seperti blockchain bisa kita manfaatkan untuk memastikan transparansi data dari hulu ke hilir,” katanya dalam diskusi panel tentang energi terbarukan.
Tindakan Presiden Ditunggu
Sebagai kepala negara, tindakan tegas Presiden Prabowo dinanti oleh seluruh elemen masyarakat. Keputusan untuk menonaktifkan atau mengambil langkah penanggulangan lainnya terhadap Menteri BUMN diharapkan dapat menjawab kerisauan publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan sektor vital ini. Hingga proses investigasi ini selesai, integritas dan ketegasan pemerintah sangat berperan penting demi terciptanya kestabilan di masyarakat.
