JAKARTA - Dalam upaya memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kebijakan yang Tegas

Penggunaan gas elpiji 3 kilogram, yang dikenal sebagai gas melon, memang dikhususkan untuk masyarakat yang termasuk dalam kategori prasejahtera. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menegaskan hal ini, dan kebijakan di tingkat daerah bertujuan untuk mendukung program tersebut. Namun, kesadaran mengenai penggunaan yang tepat sering kali belum memadai, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih ketat di tingkat lokal.

"Asn itu sudah seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi kebijakan pemerintah, termasuk dalam penggunaan gas bersubsidi. Aturannya jelas ya, ASN mau itu PNS atau PPPK tidak boleh pakai gas 3 kilogram," ujar Suhadi dalam keterangannya kepada media SUARA NTB.

Mengapa Gas 3 Kilogram?

Gas elpiji 3 kilogram disubsidi oleh pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan energi mereka secara lebih terjangkau. Harga gas ini jauh lebih murah dibandingkan dengan gas yang tidak bersubsidi, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, tidak jarang gas bersubsidi ini juga dimanfaatkan oleh kalangan yang seharusnya tidak berhak, termasuk ASN.

"ASN memiliki penghasilan yang seharusnya memadai untuk membeli gas non-subsidi yang lebih besar, mengingat posisi mereka sebagai pegawai pemerintahan," lanjut Suhadi. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai pelayan masyarakat, ASN juga punya tanggung jawab sosial dalam mendukung terciptanya keadilan distribusi barang bersubsidi.

Dampak dari Kebijakan

Larangan penggunaan gas elpiji 3 kilogram oleh ASN diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan gas bersubsidi bagi keluarga yang benar-benar membutuhkannya. Langkah ini juga sebagai upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan subsidi energi negara.

Suhadi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program bersubsidi. "Dengan langkah ini, kami berharap distribusi gas elpiji bersubsidi dapat berlangsung lebih adil dan tepat sasaran. Ini juga demi kepentingan masyarakat luas," kata Suhadi.

Respon Masyarakat dan Langkah Pengawasan

Kebijakan ini tentunya mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat, khususnya mereka yang bekerja sebagai ASN. Meski begitu, Suhadi menyatakan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat setempat yang memahami pentingnya subsidi energi tepat guna.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan mengadakan sosialisasi intensif kepada seluruh ASN di wilayahnya. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga menggandeng distributor resmi elpiji dan pihak terkait lainnya untuk mengawasi distribusi gas subsidi agar tidak salah sasaran.

Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan melalui insentif pelaporan dari masyarakat. Apabila ada yang menemukan ASN atau pihak lain yang tetap melanggar aturan tersebut, masyarakat diimbau untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.

Kontribusi dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya publik secara lebih bijaksana. Dengan melakukan kontrol terhadap penggunaan gas bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap dapat memberikan contoh yang baik tentang pengelolaan barang bersubsidi di Indonesia.

"Kami tidak hanya bicara tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi kami juga ingin menanamkan kesadaran di kalangan ASN mengenai pentingnya solidaritas dan tanggung jawab sosial," ujar Suhadi. “Kita ini bekerja untuk masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat adalah tugas kita,” tambahnya.

Harapan ke Depan

Dengan adanya larangan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan ASN dan masyarakat luas mengenai pentingnya penggunaan energi bersubsidi dengan tepat. Harapan lebih jauh dari kebijakan ini adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, dimana setiap elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari subsidi pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam pengelolaan subsidi energi dan menunjukkan komitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Dengan pemantauan yang ketat dan pengawasan yang cermat, diharapkan penyaluran dan penggunaan gas elpiji bersubsidi dapat berlangsung lebih efektif, membawa manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, dan sejalan dengan tujuan pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.