JAKARTA - Praktik pertambangan ilegal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan utama di tengah isu lingkungan yang semakin mengemuka. Koalisi Aktivis Banten-Jakarta menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat dari dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Lingkaran praktek tambang ilegal yang tidak terkendali diyakini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Aktivitas ini, menurut berbagai laporan, telah mencemari sumber air, merusak lahan pertanian, dan mengakibatkan risiko kesehatan bagi penduduk lokal.

Sorotan Serius dari Koalisi Aktivis

Pada Rabu 26 Februari 2025, Ketua Umum Koalisi Aktivis Banten-Jakarta, Linggar Gulthor Babega, memberikan pernyataan tegas bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, terutama melalui pertambangan ilegal, tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.

"Praktik pertambangan ilegal ini adalah ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Banten. Keberlanjutan alam kita sedang dipertaruhkan oleh aktivitas yang tidak bertanggung jawab ini. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menindak para pelaku tambang ilegal," tegas Linggar dalam sebuah pernyataan pers yang diterima Kompasiana.com.

Linggar Gulthor Babega juga menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang berlangsung harus dihentikan sebelum mencapai titik yang lebih parah. "Kami harus melindungi masa depan anak cucu kita dengan menjaga kelestarian alam. Pertambangan ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar amanat moral kita sebagai bangsa yang beradab dan religius," tambahnya.

Dampak Lingkungan dan Sosial yang Mengkhawatirkan

Praktik tambang ilegal di Lebak telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan dampak lingkungan yang mengkhawatirkan. Beberapa wilayah yang sebelumnya subur kini berubah menjadi tandus akibat alih fungsi menjadi lahan tambang. Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan para petani lokal yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian mereka.

Selain kerusakan tanah, pencemaran air juga menjadi masalah besar. Limbah tambang yang tidak diolah dengan baik meresap ke sungai dan danau setempat, mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh ribuan penduduk. Kondisi ini meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit.

Tuntutan Langkah Tegas dari Pemerintah

Koalisi Aktivis Banten-Jakarta menyerukan tindakan cepat dan tegas dari pemerintah daerah dan pusat. Mereka meminta agar pemerintah, bersama dengan aparat penegak hukum, untuk tidak hanya menindak para pelaku tambang ilegal, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan yang sudah rusak.

"Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Langkah-langkah hukum harus diambil tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Tidak ada alasan untuk membiarkan hal ini terus berlanjut," ujar Linggar saat ditemui di Jakarta.

Koalisi ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka menyarankan agar pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk pertambangan ilegal serta melibatkan mereka dalam upaya pelestarian lingkungan.

Harapan Masyarakat untuk Perubahan

Masyarakat sekitar tambang ilegal di Lebak mengharapkan adanya perubahan kebijakan yang berpihak kepada kelestarian lingkungan. Salah seorang penduduk setempat, Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa mereka sudah terlalu lama menderita akibat dampak tambang ilegal. "Kami ingin hidup kami tenang tanpa khawatir sumber air tercemar atau lahan kami rusak. Kami berharap ada tindakan nyata dari pemerintah," ujar Rahmat.

Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan tambang ilegal. Termasuk di antaranya adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan metode pertambangan yang berkelanjutan.

Langkah ke Depan untuk Kebijakan Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, Koalisi Aktivis Banten-Jakarta mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan kajian mendalam terkait dampak pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Temuan dari kajian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan.

"Dengan data dan analisis yang kuat, kami yakin pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil dan berdasar pada fakta di lapangan. Kami akan tetap mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari pihak berwenang," tutup Linggar dalam pernyataannya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, peran serta seluruh elemen bangsa menjadi krusial dalam menanggulangi persoalan tambang ilegal ini. Dengan tindakan yang tepat dan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, masa depan Banten yang lebih baik dapat terwujud.