JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru-baru ini mengusulkan penerapan cukai pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan untuk meningkatkan pendapatan negara. Usulan ini bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyasar keberlanjutan lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada subsidi bahan bakar fosil yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan dana subsidi BBM ke program-program sosial yang lebih efisien serta mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan.

Menurut pakar ekonomi, Chatib Basri, penerapan cukai BBM akan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi beban subsidi yang selama ini dikeluarkan negara untuk mendukung harga BBM yang relatif murah di dalam negeri. Dalam jangka panjang, hal ini juga diyakini dapat mendorong perubahan perilaku konsumen dan perusahaan untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan.

Pengurangan Subsidi dan Pengalihan Dana untuk Program Sosial

Penerapan cukai pada BBM menjadi alternatif yang menarik untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap subsidi energi, yang kerap kali membebani anggaran negara. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini telah mengeluarkan dana besar untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor yang sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil.

"Dengan adanya cukai BBM, kita bisa mengurangi ketergantungan pada subsidi bahan bakar fosil yang selama ini menghabiskan banyak anggaran negara. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi tersebut bisa dialihkan untuk program-program sosial yang lebih berkelanjutan dan memberi dampak lebih besar bagi masyarakat," ujar Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan yang kini aktif sebagai pakar ekonomi, dalam wawancara khusus kepada KONTAN.

Chatib menambahkan bahwa langkah ini juga akan memberi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cukai BBM, yang kemudian bisa digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif pembangunan ramah lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti program kesehatan dan pendidikan. Dengan pengalihan dana subsidi ke sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Dampak Positif bagi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Selain aspek ekonomi, usulan cukai BBM juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Chatib Basri menilai, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara yang cukup tinggi, perlu segera beralih ke sumber energi yang lebih bersih untuk mendukung tujuan global pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Selain mengurangi beban subsidi, cukai BBM bisa menjadi insentif bagi masyarakat dan industri untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan. Pemerintah bisa menggunakan dana yang diperoleh dari cukai ini untuk mendanai riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Chatib.

Kebijakan ini juga dapat menjadi pendorong bagi sektor swasta untuk lebih aktif dalam mengembangkan dan berinvestasi di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, dan penerapan cukai BBM dapat mempercepat peralihan ini dengan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi para pelaku industri.

Cukai BBM dan Pembentukan Kebijakan Energi yang Berkelanjutan

Usulan cukai BBM ini juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan kebijakan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Selama ini, kebijakan energi Indonesia banyak bergantung pada sumber energi fosil yang tidak hanya terbatas, tetapi juga berkontribusi besar terhadap dampak negatif terhadap lingkungan. Masyarakat pun sangat tergantung pada BBM sebagai sumber energi utama untuk kendaraan dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan adanya cukai BBM, diharapkan akan tercipta perubahan besar dalam pola konsumsi energi masyarakat. Penerapan cukai ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong pengurangan konsumsi BBM yang berlebihan dan menggantinya dengan penggunaan kendaraan listrik atau sistem transportasi berbasis energi terbarukan lainnya.

“Langkah ini juga akan memacu pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia. Misalnya, dalam pengembangan mobil listrik atau infrastruktur pengisian daya listrik yang lebih luas. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga menciptakan ekosistem energi yang lebih ramah lingkungan,” kata Chatib.

Potensi Pendapatan Negara dan Keberlanjutan Ekonomi

Selain dampak positif bagi lingkungan, penerapan cukai BBM juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh DEN, potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari cukai BBM bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan negara, baik untuk program sosial, infrastruktur, maupun pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Penerapan cukai ini juga diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan di sektor energi, yang selama ini sering kali dianggap kurang adil. Selama ini, banyak pihak yang menilai bahwa harga BBM yang murah justru lebih menguntungkan bagi kalangan atas, sementara masyarakat miskin lebih terbebani oleh dampak dari polusi yang ditimbulkan. Dengan adanya cukai, diharapkan distribusi beban tersebut dapat lebih merata.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Cukai BBM

Meski banyak manfaat yang ditawarkan, penerapan cukai BBM tentu tidak bebas dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah potensi protes dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM akibat cukai tersebut. Terlebih, BBM menjadi salah satu komoditas vital bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau yang bergantung pada transportasi darat untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, Chatib Basri menekankan bahwa tantangan tersebut bisa diatasi dengan perencanaan yang matang dan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. "Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pengertian tentang manfaat jangka panjang dari pengurangan subsidi BBM dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," tambahnya.