JAKARTA - Mulai Maret 2025, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah signifikan dengan menggratiskan biaya layanan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk berbagai merchant di sektor publik. Inisiatif ini mencakup berbagai bidang, termasuk rumah sakit, transportasi, pendidikan, dan tempat wisata, yang bertujuan untuk mendorong penggunaan pembayaran digital di seluruh negeri.

Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen BI dalam mengoptimalkan transaksi nontunai, tetapi juga diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, BI berusaha memperluas cakupan QRIS sebagai alat pembayaran yang efektif, efisien, sekaligus inklusif bagi masyarakat. Ini juga memperkuat posisi QRIS sebagai standar nasional untuk sistem pembayaran berbasis QR Code di Indonesia.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Puteri Komarudin, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar. "Kebijakan ini merupakan terobosan yang akan mendorong peningkatan penggunaan pembayaran digital di sektor publik. Sebagai negara yang terus bergerak menuju digitalisasi ekonomi, kebijakan seperti ini sangat mendukung agenda transformasi digital kita," ujar Puteri dalam sebuah pernyataan.

Manfaat Kebijakan bagi Sektor Publik

Dengan penggratisan biaya layanan QRIS, diharapkan akan terjadi percepatan adopsi teknologi pembayaran digital di berbagai sektor layanan publik. Hal ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan dan kenyamanan transaksi, sekaligus mendorong transparansi keuangan di sektor-sektor penting.

Dalam dunia kesehatan, misalnya, rumah sakit yang mengadopsi QRIS dapat mengurangi penggunaan uang tunai, yang dapat membantu meminimalkan risiko penularan penyakit melalui uang fisik. Selain itu, sistem pembayaran digital dapat mempercepat proses administrasi, memungkinkan pasien menghabiskan lebih sedikit waktu dalam antrian pembayaran.

Di sektor transportasi, penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran akan mempermudah pengguna jasa transportasi umum, seperti kereta dan bus, dalam melakukan transaksi yang lebih cepat dan mudah. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dan efisiensi operasional bagi penyelenggara transportasi.

Di bidang pendidikan, perguruan tinggi dan sekolah yang mulai menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran akan lebih mudah dalam mengelola biaya kuliah dan sumbangan pendidikan lainnya. Tidak hanya transaksi keuangan menjadi lebih transparan, tetapi juga mengurangi beban administrasi bagi lembaga pendidikan.

Untuk bidang pariwisata, tempat wisata yang memanfaatkan QRIS dapat menawarkan pengalaman yang lebih seamless bagi turis, baik domestik maupun mancanegara. Penggunaan QRIS dapat menambah daya tarik wisata digital-friendly di Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan bisa mendongkrak pendapatan sektor pariwisata.

Dampak Terhadap Inklusi dan Literasi Keuangan

Selain manfaat praktis bagi sektor publik, penghapusan biaya layanan untuk transaksi QRIS ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Dalam jangka panjang, peningkatan penggunaan pembayaran digital di sektor-sektor strategis ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar dan aktif memanfaatkan teknologi keuangan.

Menurut data terbaru yang diterima, pengguna QRIS di Indonesia telah mencapai jutaan orang, tetapi penggunaannya masih terpusat di wilayah perkotaan. Dengan inisiatif ini, Bank Indonesia berharap untuk memperluas adopsi QRIS sampai ke pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat di daerah terpencil juga bisa menikmati kemudahan bertransaksi digital.

Mendukung Transformasi Digital Nasional

Kebijakan ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia, pada dasarnya, menargetkan untuk menciptakan ekosistem cashless society yang berkembang pesat sebagai langkah menuju ekonomi digital yang lebih matang. Dukungan kebijakan dari Bank Indonesia dalam bentuk penggratisan layanan QRIS ini menjadi salah satu pendorong utama bagi tercapainya target tersebut.

"Transformasi digital adalah keniscayaan bagi Indonesia jika ingin bersaing di era global. Kebijakan penggratisan QRIS ini bukan hanya tentang memudahkan transaksi, tetapi ini tentang menyiapkan masyarakat dan ekonomi kita untuk masa depan," tambah Puteri Komarudin.

Dengan langkah ini, Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi pembayaran yang aman, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi permainan sekaligus memberikan contoh bagi perkembangan sistem pembayaran digital lainnya di masa depan.

Secara keseluruhan, penggratisan biaya layanan QRIS untuk sektor publik oleh Bank Indonesia mulai Maret 2025 ini merupakan langkah strategis yang menjanjikan transformasi nyata bagi sistem pembayaran di Indonesia. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat teknis dan ekonomis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat luas. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi titik awal menuju digitalisasi yang lebih luas dan merata di seluruh negeri.

Implementasi kebijakan ini akan diawasi ketat untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif untuk semua sektor yang terlibat. Keberhasilan dari kebijakan ini nantinya diharapkan dapat memotivasi penerapan kebijakan serupa di sektor-sektor lainnya, dalam upaya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.