JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat menangani persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang terhambat akibat kerusakan jalan trans Nabire–Paniai di Km 139. Kondisi tersebut sempat mengganggu pasokan energi dan aktivitas masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Melalui arahan Wakil Gubernur Papua Tengah, solusi darurat diputuskan dengan menggunakan jalur udara sebagai sarana distribusi sementara.
Kebijakan ini diambil demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama dalam hal penyediaan listrik dan bahan bakar transportasi. Langkah cepat ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunda-nunda penyelesaian masalah yang langsung menyentuh kepentingan publik.
Distribusi BBM Lewat Jalur Udara
Dalam keterangan resminya, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pendistribusian BBM lewat udara bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata pemerintah.
“Mulai hari ini, BBM telah tiba melalui jalur udara dari Timika ke Waghete dengan kapasitas sekitar 4.000 liter setiap hari. Pasokan ini akan berjalan selama satu bulan hingga jalan trans bisa kembali dilalui secara maksimal,” jelasnya.
Keputusan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan akses BBM. Dengan pasokan rutin, roda kehidupan di wilayah terdampak dapat kembali bergerak, meski masih menunggu perbaikan jalan utama selesai dilakukan.
Manfaat bagi Masyarakat di Tiga Kabupaten
Kebijakan distribusi melalui jalur udara membawa dampak langsung bagi masyarakat di tiga kabupaten, yaitu Deiyai, Dogiyai, dan Paniai. Ketiga wilayah tersebut sebelumnya menghadapi kendala serius dalam memperoleh pasokan energi akibat terputusnya distribusi lewat jalur darat.
Kini, dengan hadirnya suplai BBM melalui udara, kebutuhan energi dapat dipenuhi lebih baik. Lampu PLN yang sempat padam karena keterbatasan pasokan bahan bakar dipastikan kembali menyala. Hal ini berarti aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelayanan publik, dapat kembali berjalan secara normal.
Menjaga Stabilitas Layanan Publik
Stabilitas layanan publik menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menghadapi krisis distribusi BBM. Listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terhenti, karena berkaitan dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Kehadiran suplai BBM lewat udara memastikan masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jalur darat yang terputus. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki rencana kontingensi yang jelas dalam menjaga kelancaran layanan publik meski menghadapi kendala infrastruktur.
Komitmen Pemerintah Daerah di Tengah Tantangan
Langkah cepat Pemprov Papua Tengah ini membuktikan keseriusan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur dalam melayani masyarakat. Keputusan mendistribusikan BBM melalui udara tentu bukan tanpa tantangan, baik dari segi biaya maupun logistik. Namun, pilihan ini menjadi jalan keluar terbaik di tengah kondisi darurat.
Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada janji, melainkan hadir langsung dengan solusi yang dapat dirasakan masyarakat. Keberanian untuk mengambil keputusan strategis di situasi sulit menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya.
Meski distribusi lewat udara menjadi solusi sementara, masyarakat tetap berharap perbaikan jalan trans Nabire–Paniai segera rampung. Jalur darat masih menjadi sarana vital untuk menjangkau berbagai wilayah pegunungan Papua. Apabila perbaikan selesai, distribusi BBM dapat kembali berjalan normal dengan biaya lebih terjangkau.
Ke depan, kebijakan darurat ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak mengenai pentingnya infrastruktur yang tangguh. Pemerintah daerah maupun pusat perlu memastikan akses jalan yang baik agar distribusi energi dan kebutuhan pokok tidak lagi terganggu. Dengan begitu, stabilitas layanan publik dapat lebih terjamin meskipun dihadapkan pada tantangan geografis Papua yang berat.
