JAKARTA - Hari Perumahan Nasional yang jatuh setiap 25 Agustus sering kali berlalu tanpa gaung besar. Banyak orang bahkan tidak menyadari keberadaannya, seakan hanya menjadi tanggal biasa dalam kalender. Padahal, keberadaan momen ini menyimpan pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar peringatan seremonial. Rumah bukan hanya sekadar bangunan untuk berteduh, tetapi juga simbol martabat, kenyamanan, dan fondasi kehidupan keluarga. Perayaan Hari Perumahan Nasional sesungguhnya menjadi titik refleksi, apakah bangsa ini sudah serius menempatkan hunian layak sebagai hak dasar setiap warga negara.
Momentum ini mengingatkan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan fisik bangunan, tetapi juga erat dengan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak akan mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan keluarga, hingga keberlanjutan sosial ekonomi. Inilah alasan mengapa Hari Perumahan Nasional tidak boleh hanya dilewati tanpa makna.
Sejarah Penting Penetapan Hari Perumahan Nasional
Tanggal 25 Agustus dipilih bukan tanpa alasan. Pada hari tersebut di tahun 1950, pemerintah Indonesia mendirikan Panitia Urusan Perumahan Rakyat (PUPR). Lembaga ini menjadi tonggak awal adanya perhatian serius negara terhadap kebutuhan hunian yang layak bagi rakyat. Momen tersebut menandai era baru di mana rumah tidak lagi dianggap hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam pembangunan nasional.
Sejak saat itu, perumahan mulai dipandang sebagai aspek vital pembangunan, sejajar dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penetapan Hari Perumahan Nasional menjadi pengingat historis bahwa perjuangan untuk menyediakan hunian yang layak sudah berlangsung lama, dan masih harus terus diperjuangkan hingga kini.
Rumah Sebagai Hak Dasar dan Bukan Sekadar Properti
Bagi banyak orang, rumah sering dipersepsikan hanya sebagai aset atau investasi. Namun, makna rumah jauh lebih luas daripada itu. Rumah adalah ruang pertama di mana seseorang belajar tentang kehidupan, tentang kebersamaan, dan tentang membangun masa depan. Dalam konteks negara, rumah adalah salah satu hak dasar warga, sama halnya dengan hak atas pendidikan atau kesehatan.
Rumah yang tidak layak tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental penghuninya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah kumuh cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Karena itu, Hari Perumahan Nasional sejatinya adalah momen untuk menekankan kembali bahwa rumah adalah hak, bukan sekadar barang dagangan.
Kondisi Hunian di Indonesia yang Masih Beragam
Ketika berbicara tentang kondisi hunian di Indonesia, kita akan menemukan gambaran yang sangat beragam. Di satu sisi, di kota-kota besar muncul hunian modern berupa apartemen dan rumah susun. Namun di sisi lain, masih banyak keluarga tinggal di rumah tidak layak, bahkan di bantaran sungai yang rawan banjir maupun penggusuran. Kontras ini menunjukkan bahwa tantangan perumahan di Indonesia masih sangat kompleks.
Masih ada jutaan keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Harga properti yang terus melambung tinggi semakin membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit menjangkau hunian yang layak. Sementara itu, keterbatasan lahan di kota besar mendorong munculnya hunian padat yang minim fasilitas dasar. Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati hak dasar berupa rumah yang aman dan sehat.
Peran Negara dalam Menyediakan Hunian Layak
Hari Perumahan Nasional juga menjadi refleksi terhadap sejauh mana peran negara dalam menjamin hak hunian warganya. Negara memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan, program, dan dukungan yang berpihak pada masyarakat. Tidak hanya melalui penyediaan rumah subsidi atau kredit rumah murah, tetapi juga melalui kebijakan tata ruang yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan harus menyadari bahwa hunian layak adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Rumah yang sehat dan nyaman akan melahirkan generasi yang kuat, produktif, serta mampu bersaing di masa depan. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan seharusnya selalu menempatkan perumahan sebagai salah satu prioritas utama.
Hari Perumahan Nasional Sebagai Momentum Perubahan
Lebih dari sekadar tanggal peringatan, Hari Perumahan Nasional seharusnya dijadikan momentum untuk mengubah cara pandang seluruh elemen bangsa terhadap hunian. Pemerintah, pengembang, dan masyarakat perlu bersinergi untuk mewujudkan cita-cita rumah layak bagi semua. Edukasi tentang pentingnya hunian sehat, program pembangunan rumah subsidi, serta inovasi dalam konsep perumahan berkelanjutan bisa menjadi bagian dari langkah nyata.
Rumah adalah fondasi kehidupan, dan setiap warga berhak untuk memilikinya. Dengan menghayati kembali makna Hari Perumahan Nasional, bangsa ini diingatkan bahwa menyediakan hunian layak bukan hanya urusan pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan manusia seutuhnya. Peringatan ini adalah cermin, sejauh mana kita sudah menunaikan janji konstitusi untuk menghadirkan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
